Pembahasan Konflik di Agricinal Sebelat, Fokus Pada Akar Masalah

Pembuatan parit pembatas lahan HGU existing di PT Agricinal Sebelat yang belum rampung.-Radar Utara/Benny Siswanto-

BACA JUGA:Soal Parit Batas HGU, Ini Jawaban Terbaru PT Agricinal Sebelat

Pula diingatkan Somi, Trigger ekonomi di daerah bahkan nasional adalah pemerintahan, iklim investasi dan masyarakat, memiliki peranan yang penting dan harus menjadi pakem penyelesaian prioritas oleh otoritas di daerah hingga pusat. 

Dia kemudian memetakan kasuistik yang terjadi di daerah yang masuk dalam kawasan investasi di Provinsi Bengkulu ini. 

Siapa penyelenggara sempadan sungai yang kini diduga kuat ditanami sawit? 

Bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini? 

Bagaimana peranan pemerintah daerah selaku pemilik wilayah investasi sampai dengan penegakan hukum. 

BACA JUGA:Pertahankan Tuntutan Titik Batas Koordinat HGU, Akses Jalan Agricinal Lumpuh

BACA JUGA:Mediasi Antara PT Agricinal dengan Masyarakat Masih Buntu, Blokade Jalan Belum Dibuka

"Satu hal lagi adalah manajemen CSR di daerah. Karena CSR merupakan menu wajib yang pada prinsipnya berfungsi menjaga iklim harmonis sekitaran investasi antara perusahaan dan masyarakat," terangnya. 

Apa yang mesti dilakukan pemerintah daerah? Somi menilai dalam tataran teoritis, membaca kasuistik yang terjadi, Somi menilai langkah-langkah yang idealnya dilakukan pemerintah daerah selaku otoritas sudah sangat gamblang. 

"Hal yang prinsip saat ini adalah mau diapakan dan dibagaimanakan sempadan sungai dan kawasan lainnya yang telah ditanami sawit itu? tentunya langkah-langkah itu harus merujuk regulasi ya," ungkapnya. 

"Pemerintah jangan ngambang. Karena persoalan prinsip itu ada di sana (sawit di sempadan,red)," tegasnya lagi. 

BACA JUGA:Dengan Alasan Ini, Pembangunan Bondari PT Agricinal Dihentikan

BACA JUGA:Senin Hari Ini, Agricinal Realisasikan Pembuatan Bondari dari Sini...

Mantan pengajar pada salah satu universitas negeri ternama di Provinsi Bengkulu ini juga menyerukan, kementerian sudah mesti terlibat dalam penyelesaian persoalan ini. 

Khususnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang kini tengah dipimpin Hanif Faisol Nurrofiq itu.

"Penyelesaian yang tidak fokus, tepat pada persoalan utama, cenderung berpotensi menciptakan gesekan sosial dan rentan oleh kepentingan-kepentingan," imbaunya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan