Pembahasan Konflik di Agricinal Sebelat, Fokus Pada Akar Masalah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 10 Nov 2024 - 21:42

Pembuatan parit pembatas lahan HGU existing di PT Agricinal Sebelat yang belum rampung.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebelum cuti kampanye pula pernah bilang, langkah yang perlu dilakukan dalam memastikan keberadaan lahan HGU existing dengan kawasan yang telah dilepaskan atau keluar dari HGU hasil pembaruan, dapat dilakukan dengan mengawinkan atau overlay peta HGU anyar dan peta HGU lawas.

"Maka akan didapat diketahui, mana-mana saja yang sudah lepas dari HGU yang kemudian ditindaklanjuti dengan penegasan patok titik koordinat," terangnya.

Terpisah, SM PT Agricinal Sebelat, Ir Budi Satria, saat dikonfirmasi RU mengatakan, proses pembuatan boundary atau parit pembatas sudah berproses.

Diketahui, kerja teknis yang sudah diminta pemerintah daerah sejak bulan Juni tersebut, merupakan upaya untuk mengantisipasi praktik konflik batas antara HGU perusahaan dan milik masyarakat.

"Pekerjaan pembangunan parit sudah dimulai. Memang belum sepenuhnya dan progres ini juga kami sampaikan ke pemerintah daerah secara resmi," ungkapnya.

Pantauan RU, pembuatan parit pembatas ini dimulai dari sisi pintu masuk dengan kick off yang tak jauh dari jalan negara, Bengkulu Utara-Mukomuko.

Pengerjaannya dimulai sejak 31 Oktober 24 hingga 01 November 24 Pukul 14.23 WIB, panjang parit pembahas yang telah dibuat sepanjang 255.33 meter.

Hari berikutnya : 2 November 2024, berlanjut lagi dengan titik yang direncanakan yakni pada Blok 8 Afdeling 1.

Perusahaan, mengklaim sebelum alat berat memulai pembuatan parit, perusahaan melalui Humas berkoordinasi dengan pengurus kebun Kas Desa Sebelat, guna memastikan batas dan koordinat dari BPN dan patok yang ada tidak ada keliru.

Tapi, kerja itu urung dilanjut pasca muncul penolakan. Hal tersebut dibenarkan perusahaan. (*)

pembahasan konflik di agricinal sebelat, fokus pada akar masalah                            radarutara.bacakoran.co - sehari jelang pembahasan seteru antara warga dengan pt agricinal sebelat, soal sekitaran kawasan hak guna usaha existing, hendaknya lebih fokus. 
diketahui, pemda bengkulu utara pekan lalu, sudah kembali mengagendakan rapat pembahasan persoalan yang terjadi di kawasan zona investasi di sana. 
pjs bupati bengkulu utara, dr andi muhammad yusuf, tak menampik rencana rapat lanjutan yang telah diagendakan sepakan lalu tersebut. 
maka temu yang difasilitasi daerah diharapkan, tak lagi diwarnai ketidakhadiran pihak-pihak terkait. 
baca juga:pertahankan tuntutan titik batas koordinat hgu, akses jalan agricinal lumpuh
baca juga:mediasi antara pt agricinal dengan masyarakat masih buntu, blokade jalan belum dibuka
pasalnya, dalam temu pekan lalu, manajemen perusahaan agricinal tidak hadir. 
usut punya usut, tidak bisa hadirnya senior manager (sm) agricinal, ir budi satria, lantaran baru saja menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang di wilayah hgu perusahaan.   
"kita sudah mengagendakan rapat lagi. selasa, 11 november 2024," ujar andi muhammad. apa yang disampaikan andi, sebenarnya telah dipaparkan usai rapat pekan lalu. 
waktu itu, andi akhirnya meminta sekaligus mengingatkan agar para pihak mulai dari warga dan perusahaan plus instansi teknis dalam hal ini kantor agraria dan tata ruang (atr) untuk dapat hadir. 
baca juga:jalan utama pt agricinal sebelat ditimbun tumpukan koral, kok bisa?
baca juga:lamur persoalan sentral eks kebun agricinal 
mencermati point demi point yang semestinya dibahas di tingkat kabupaten, idealnya instansi teknis itu mulai dari kantor wilayah (kanwil) atr provinsi bengkulu hingga kantor atr kabupaten, menjadi institusi yang paling berperan dalam memberikan keterangan sebagai lembaga yang diberikan otoritas oleh pemerintah di bidang keagrariaan. 
"bpn (kantor atr,red) juga perlu datang juga. karena ini kan teknis," ungkapnya, mengingatkan. pesan yang sama juga diutarakan andi, saat paripurna rapat yang digelar di command center. 
bpdas kapan dilibatkan? 
pemantik persoalan yang kemudian berlanjut menjadi kemelut antara warga dan agricinal adalah keberadaan perkebunan sawit di atas lahan sempadan sungai. 
idealnya, pengelola kawasan yang masuk dalam kawasan konservasi itu sudah mnejadi komposan rapat-rapat lanjutan di tingkat kabupaten. 
baca juga:senin hari ini, agricinal realisasikan pembuatan bondari dari sini...
baca juga:patuhi perintah bupati soal bondari hgu, tripika temukan manajemen agricinal dengan pemdes penyangga
sejauh ini, motor-motor di lingkungan pemerintah daerah belum mengungkap bagaimana rencana rapat dengan satker sebelumnya berada di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) dan di rezim prabowo-gibran menjadi di bawah kementerian lingkungan hidup dan badan pengendalian lingkungan hidup.
pernah diungkapkan, bupati non aktif, ir mian sebelum cuti kampanye, dia meminta seluruh pihak tidak ada yang mengutak-atik keberadaan tanam tumbuh yang berada di atas lahan kawasan yang menjadi kewenangan bpdas ketahun. 
"kita serahkan dan nanti akan diagendakan rapat lanjutan antara pemerintah daerah dengan bpdas," ujar mian, pada bulan juni 2024 yang meminta agricinal sesegera mungkin membangun parit pembatas atau boundary di seluruh perbatasan hgu existing hasil pembaruan yang diberikan pemerintah.
sebelumnya, pengamat kebijakan publik, dr elektison somi, ketika dibincangi seputar kemelut yang terjadi di sekitaran perusahaan pada zona investasi, perlu disikapi secara konkret, tepat dan cepat. 
baca juga:patuhi perintah bupati soal bondari hgu, tripika temukan manajemen agricinal dengan pemdes penyangga
baca juga:soal parit batas hgu, ini jawaban terbaru pt agricinal sebelat
karena menurutnya, kemelut yang terkesan dibiarkan atau penyelesaiannya yang lamban, akan memberikan dampak yang kian saja luas.
 bukan hanya, berkemungkinan banyaknya pihak-pihak yang justru memanfaatkan situasi bisa saja terjadi. 
"ada tiga fundamental prinsip yang mesti disikapi dalam konflik agraria di zona investasi. 
pertama, iklim investasi itu sendiri, kedua persoalan ketenagakerjaan dan ketiga adalah kepastian hukum," jelas elektison somi, rabu, 6 november 2024. 
baca juga:bentangkan spanduk, ratusan warga dari 5 desa penyangga agricinal gelar aksi
baca juga:soal parit batas hgu, ini jawaban terbaru pt agricinal sebelat
pula diingatkan somi, trigger ekonomi di daerah bahkan nasional adalah pemerintahan, iklim investasi dan masyarakat, memiliki peranan yang penting dan harus menjadi pakem penyelesaian prioritas oleh otoritas di daerah hingga pusat. 
dia kemudian memetakan kasuistik yang terjadi di daerah yang masuk dalam kawasan investasi di provinsi bengkulu ini. 
siapa penyelenggara sempadan sungai yang kini diduga kuat ditanami sawit? 
bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini? 
bagaimana peranan pemerintah daerah selaku pemilik wilayah investasi sampai dengan penegakan hukum. 
baca juga:pertahankan tuntutan titik batas koordinat hgu, akses jalan agricinal lumpuh
baca juga:mediasi antara pt agricinal dengan masyarakat masih buntu, blokade jalan belum dibuka
"satu hal lagi adalah manajemen csr di daerah. karena csr merupakan menu wajib yang pada prinsipnya berfungsi menjaga iklim harmonis sekitaran investasi antara perusahaan dan masyarakat," terangnya. 
apa yang mesti dilakukan pemerintah daerah? somi menilai dalam tataran teoritis, membaca kasuistik yang terjadi, somi menilai langkah-langkah yang idealnya dilakukan pemerintah daerah selaku otoritas sudah sangat gamblang. 
"hal yang prinsip saat ini adalah mau diapakan dan dibagaimanakan sempadan sungai dan kawasan lainnya yang telah ditanami sawit itu? tentunya langkah-langkah itu harus merujuk regulasi ya," ungkapnya. 
"pemerintah jangan ngambang. karena persoalan prinsip itu ada di sana (sawit di sempadan,red)," tegasnya lagi. 
baca juga:dengan alasan ini, pembangunan bondari pt agricinal dihentikan
baca juga:senin hari ini, agricinal realisasikan pembuatan bondari dari sini...
mantan pengajar pada salah satu universitas negeri ternama di provinsi bengkulu ini juga menyerukan, kementerian sudah mesti terlibat dalam penyelesaian persoalan ini. 
khususnya, kementerian lingkungan hidup dan badan pengendalian lingkungan hidup yang kini tengah dipimpin hanif faisol nurrofiq itu.
"penyelesaian yang tidak fokus, tepat pada persoalan utama, cenderung berpotensi menciptakan gesekan sosial dan rentan oleh kepentingan-kepentingan," imbaunya. 
gubernur bengkulu, rohidin mersyah, sebelum cuti kampanye pula pernah bilang, langkah yang perlu dilakukan dalam memastikan keberadaan lahan hgu existing dengan kawasan yang telah dilepaskan atau keluar dari hgu hasil pembaruan, dapat dilakukan dengan mengawinkan atau overlay peta hgu anyar dan peta hgu lawas. 
baca juga:jalan utama pt agricinal sebelat ditimbun tumpukan koral, kok bisa?
baca juga:lamur persoalan sentral eks kebun agricinal 
"maka akan didapat diketahui, mana-mana saja yang sudah lepas dari hgu yang kemudian ditindaklanjuti dengan penegasan patok titik koordinat," terangnya. 
terpisah, sm pt agricinal sebelat, ir budi satria, saat dikonfirmasi ru mengatakan, proses pembuatan boundary atau parit pembatas sudah berproses. 
diketahui, kerja teknis yang sudah diminta pemerintah daerah sejak bulan juni tersebut, merupakan upaya untuk mengantisipasi praktik konflik batas antara hgu perusahaan dan milik masyarakat. 
"pekerjaan pembangunan parit sudah dimulai. memang belum sepenuhnya dan progres ini juga kami sampaikan ke pemerintah daerah secara resmi," ungkapnya. 
baca juga:patuhi perintah bupati soal bondari hgu, tripika temukan manajemen agricinal dengan pemdes penyangga
baca juga:soal parit batas hgu, ini jawaban terbaru pt agricinal sebelat
pantauan ru, pembuatan parit pembatas ini dimulai dari sisi pintu masuk dengan kick off yang tak jauh dari jalan negara, bengkulu utara-mukomuko. 
pengerjaannya dimulai sejak 31 oktober 24 hingga 01 november 24 pukul 14.23 wib, panjang parit pembahas yang telah dibuat sepanjang 255.33 meter. 
hari berikutnya : 2 november 2024, berlanjut lagi dengan titik yang direncanakan yakni pada blok 8 afdeling 1.
perusahaan, mengklaim sebelum alat berat memulai pembuatan parit, perusahaan melalui humas berkoordinasi dengan pengurus kebun kas desa sebelat, guna memastikan batas dan koordinat dari bpn dan patok yang ada tidak ada keliru. 
tapi, kerja itu urung dilanjut pasca muncul penolakan. hal tersebut dibenarkan perusahaan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan