"Kami juga terus mengikuti perkembangan soal transprotasi dari dan menuju Enggano. Semoga segera mendapatkan jalan keluar," sambungnya lagi.
Persoalan armada transportasi, menjadi kendala sejak awal tahun. Dilansir sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) BU, Zahrin,S.Sos,MM melalui Sekretaris, Setyo Aji,S.S.IT, menjelaskan kasuistik transportasi dari dan menuju Enggano sejak awal tahun ini.
Setyo juga membenarkan, kapal swasta yang memiliki dermaga di wilayah administratif Desa Kahyapu itu, mestinya Februari ini masuk dalam waktu perawatan rutin.
"Tapi Pemda BU sudah menyurati otoritas terkait. Pada intinya, meminta agar doking KMP Pulo Tello, bisa lebih dulu melayani arus distribusi logistik Pemilu lebih dulu," ungkapnya, kemarin.
BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Harapkan Dukungan Masyarakat Dalam Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema
BACA JUGA:Senin Ini, KPU Mukomuko Distribusikan Logistik Pemilu 2024
Arus distribusi logistik Pemilu itu, terus dia, meliputi pengiriman logistik menuju TPS. Sampai dengan arus balik logistik pascapenghitungan suara tingkat kecamatan, untuk tiba kembali di Dermaga Pulau Baai, Bengkulu.
"Fokus pemerintah daerah dalam surat ini adalah penyelenggaraan Pemilu," terangnya.
Kepincangan transportasi di wilayah Enggano, diperparah dengan 2 moda transprotasi laut yang selama ini dilayani Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara (Sanus) 52, juga belum beroperasi sejak awal tahun.
Kabarnya, persoalan itu dipengaruhi oleh sistem kontrak yang belum clear, antara penyelenggara transportasi laut itu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
BACA JUGA:Nakes di Mukomuko Disuntik Vaksin Hepatitis-B
BACA JUGA:Masa Tenang, Bawaslu Mukomuko Bersihkan APK Pemilu 2024
Untuk diketahui, KM Sanus 52 merupakan moda layanan kapal laut yang fokus pelayanannya adalah transportasi antar pulau-pulau terdepan Indonesia.
Setidak-tidaknya, rute layanan kapal laut yang akan menjadi obyek subdisi pemerintah itu, meliputi 3 pulau.
Karenanya, ongkos perjalanan menggunakan armada kapal laut pelat merah ini, lebih murah ketimbang kapal penyeberangan milik swasta.
Layakanya yang dilakukan oleh manajemen KMP Pulo Tello. Kapal swasta ini, bersifat penyeberangan sehingga menjadi tol atau jembatan laut yang melibatkan dua wilayah darat.