"Bahkan beberapa diantaranya terancam mengalami penyitaan aset, lantaran gagal bayar. Alih-alih mendapatkan keuntungan, kami justru diambang kebangkrutan," beber Steven.
BACA JUGA:BPH Migas Ajak Mahasiswa Berperan Aktif Cegah Penyalahgunaan BBM Subsidi
BACA JUGA:Pengungkapan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Diapresiasi
Lebih lanjut Steven mengemukakan, pertemuan dengan Pak Jokowi, pihaknya berharap pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga BBM yang lebih adil, dengan disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi tidak lebih dari Rp 1.500 per liter.
"Selain itu, kami juga meminta adanya relaksasi angsuran bagi pengusaha Pertashop, terutama yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman bank lainnya," harap Steven.
Steven juga mengusulkan, agar diadakan Focus Group Discussion (FGD) lintas kementerian, yang melibatkan BUMN, ESDM dan Kementerian Dalam Negeri.
"Tak hanya itu, kami juga berharap subsidi BBM bisa dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat. Karena kebijakan ini dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi ketimpanganantara pengusaha BBM bersubsidi dan nonsubsidi," tutupnya. (tux)