BKD Gandeng Jaksa Nagih Utang Pajak

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Selasa , 13 Aug 2024 - 21:20

Kantor BKD Mukomuko-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menggandeng Jaksa di Kejari Mukomuko untuk menagih utang tunggakan pajak yang belum dibayarkan ke daerah tahun 2023.

Untuk melaksanakan penagihan utang pajak, BKD telah memberikan surat kuasa khusus ke Kejaksaan Negeri Mukomuko.

Kepala BKD Kabupaten Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH mengatakan. Surat kuasa khusus itu diberikan setelah pihaknya telah menandatangani MoU dengan Jaksa.

Ia menjelaskan, di tahun 2023 lalu masih ada tubgakan pajak gajian C batu termasuk pajak parkir kendaraan yang jumlahnya mencapai Rp150 juta.

Alasan ia melibatkan Jaksa membantu menagih hutang pajak, karena keberadaannya sangat disegani oleh penunggak pajak.

"Penunggak pajak akan segan dengan aparat penegak hukum. Makanya kita meminta bantuan kejaksaan untuk menagih utang pajak daerah yang nunggak," jelasnya.

Selain itu, tujuan menggandeng kejaksaan juga untuk membantu dalam mensosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah kepada masyarakat wajib pajak.

Dan kabar yang ia dapat, dalam waktu dekat ini kejaksaan akan mendatangi pemilik usaha burung walet untuk memberikan sosialisasi terkait peraturan daerah serta jumlah pajak yang harus mereka bayarkan ke daerah

"Kami akan mendatangi pemilik tempat usaha burung walet skala besar yang membayar pajak tetapi masih minim. Selain itu kami juga akan memungut pajak parkir kendaraan, penggunaan tenaga listrik non PLN, dan penggunaan air bawah tanah ke 14 perusahaan kelapa sawit.

"Belasan perusahaan ini wajib membayar pajak atas penggunaan tenaga listrik (PPJ) non PLN dan pajak parkir kendaraan dalam lingkungan perusahaan," jelasnya.

bkd gandeng jaksa nagih utang pajak                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - pemerintah kabupaten mukomuko melalui badan keuangan daerah (bkd) menggandeng jaksa di kejari mukomuko untuk menagih utang tunggakan pajak yang belum dibayarkan ke daerah tahun 2023.
untuk melaksanakan penagihan utang pajak, bkd telah memberikan surat kuasa khusus ke kejaksaan negeri mukomuko.
kepala bkd kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh mengatakan. surat kuasa khusus itu diberikan setelah pihaknya telah menandatangani mou dengan jaksa. 
ia menjelaskan, di tahun 2023 lalu masih ada tubgakan pajak gajian c batu termasuk pajak parkir kendaraan yang jumlahnya mencapai rp150 juta. 
baca juga:bkd maksimalkan potensi pajak air bawah tanah milik perusahaan
baca juga:bkd maksimalkan kejar tiga sektor pajak untuk pad mukomuko
alasan ia melibatkan jaksa membantu menagih hutang pajak, karena keberadaannya sangat disegani oleh penunggak pajak.
"penunggak pajak akan segan dengan aparat penegak hukum. makanya kita meminta bantuan  kejaksaan untuk menagih utang pajak daerah yang nunggak," jelasnya.
selain itu, tujuan menggandeng kejaksaan juga untuk membantu  dalam mensosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah kepada masyarakat wajib pajak. 
dan kabar yang ia dapat, dalam waktu dekat ini  kejaksaan akan mendatangi pemilik usaha burung walet untuk memberikan sosialisasi terkait peraturan daerah serta jumlah pajak yang harus mereka bayarkan ke daerah
baca juga: rabu ini, bkd mukomuko distribusikan blanko sppt pbb-p2 tahun 2024
baca juga:bkd mukomuko cetak blanko sppt pbb-p2 tahun 2024
"kami akan mendatangi pemilik tempat usaha burung walet skala besar yang membayar pajak tetapi masih minim. selain itu kami juga akan memungut pajak parkir kendaraan, penggunaan tenaga listrik non pln, dan penggunaan air bawah tanah ke 14 perusahaan kelapa sawit.
"belasan perusahaan ini wajib membayar pajak atas penggunaan tenaga listrik (ppj) non pln dan pajak parkir kendaraan dalam lingkungan perusahaan," jelasnya.
untuk diketahui, bkd kabupaten mukomuko menargetkan, pendapatan asli daerah (pad) dari pajak daerah pada tahun 2024 sebesar rp17 miliar, atau lebih tinggi dari target 2023 sebesar rp16,9 miliar. 
pendapatan asli daerah tersebut berasal dari sebanyak 11 jenis pajak daerah.
baca juga:bkd geber pendataan usaha sarang burung walet
baca juga:bkd maksimalkan potensi pajak air bawah tanah milik perusahaan
"salah satunya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir dan yang lainnya," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan