KASN Soroti Dilema ASN, Netizen : Taruhannya Jabatan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 02 Feb 2024 - 19:48

Ketua Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tri Suyanto-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN @kasn_ri, pernah mengulas, soal dilema Aparatur Sipil Negara atau ASN dan kontestasi politik 2024.

Tapi organisasi yang turut memberikan rekomendasi kerja-kerja merit kementerian/lembaga, salah satunya, saat akan menggelar lelang jabatan ini, terbilang aktif dalam menyuarakan semangat khitoh identitas pelayan masyarakat.

Bukan eselon-eselon wahid di daerah. Layaknya kepala dinas hingga eselon tertinggi yang mampu membidani dan meracik program-program yang sarat tumpangan kepentingan pihak tertentu saat momentum politik.

Sorotan lingkungan birokrasi yang rentan dipolitisasi itu, dibahas dalam webinar KASN yang melibatkan beberapa figur salah satunya Prof Dr Agus Pramusinto sebagai Ketua KASN selaku keynote speaker.

Juga menghadirkan narasumber seperti Sekjen Kemendagri, Dr Suhajar Diantoro, M.Si, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Prof Dr R Siti Zuhro serta Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Dr Sadu Wasistiono.

Bahas-bahas dinamika lingkungan birokrasi, merit dan politik dalam jaringan itu, bakal dihelat Rabu (14/6) selama tiga jam. Dimulai Pukul 09.00 WIB.

Agenda yang dikabarkan 2 hari sebelum dihelat tersebut, sudah cukup mendapati respon-respon beragam netizen selaku penduduk maya.

Lontaran respon, salam kolom komentar yang tak dikunci KASN, agaknya memungkinkan untuk menjadi sub tema dalam pembahasan nantinya.

Seperti halnya diungkap akun @faturmuhammad159, dia bilang, "Taruhannya adalah JABATAN, ketika oknum tertentu tidak terpilih sesuai titipan yg melantik atau merekomendasikan... maka siap2 di MUTASI atau Non JOB ... Selamat Menikmati DILEMA,"

Ada juga yang meminta, status ASN tidak diberikan hak politik untuk memilih layaknya TNI-Polri.

kasn soroti dilema asn, netizen : taruhannya jabatan                            radarutara.bacakoran.co - komisi aparatur sipil negara atau kasn @kasn_ri, pernah mengulas, soal dilema aparatur sipil negara atau asn dan kontestasi politik 2024. 
tapi organisasi yang turut memberikan rekomendasi kerja-kerja merit kementerian/lembaga, salah satunya, saat akan menggelar lelang jabatan ini, terbilang aktif dalam menyuarakan semangat khitoh identitas pelayan masyarakat.
bukan eselon-eselon wahid di daerah. layaknya kepala dinas hingga eselon tertinggi yang mampu membidani dan meracik program-program yang sarat tumpangan kepentingan pihak tertentu saat momentum politik. 
sorotan lingkungan birokrasi yang rentan dipolitisasi itu, dibahas dalam webinar kasn yang melibatkan beberapa figur salah satunya prof dr agus pramusinto sebagai ketua kasn selaku keynote speaker. 
baca juga: lakukan langkah ini, tripika ketahun pastikan tps pemilu 2024 aman!
baca juga:kedaulatan penuh ada di bilik suara
juga menghadirkan narasumber seperti sekjen kemendagri, dr suhajar diantoro, m.si, peneliti pusat riset politik brin, prof dr r siti zuhro serta guru besar institut pemerintahan dalam negeri (ipdn), prof dr sadu wasistiono. 
bahas-bahas dinamika lingkungan birokrasi, merit dan politik dalam jaringan itu, bakal dihelat rabu (14/6) selama tiga jam. dimulai pukul 09.00 wib. 
agenda yang dikabarkan 2 hari sebelum dihelat tersebut, sudah cukup mendapati respon-respon beragam netizen selaku penduduk maya. 
lontaran respon, salam kolom komentar yang tak dikunci kasn, agaknya memungkinkan untuk menjadi sub tema dalam pembahasan nantinya. 
baca juga: bawaslu bakal proses status whatsapp oknum kadis pendidikan mukomuko
baca juga: 37 desa akan diisi pj kades, begini langkah dpmd mukomuko
seperti halnya diungkap akun @faturmuhammad159, dia bilang, "taruhannya adalah jabatan, ketika oknum tertentu tidak terpilih sesuai titipan yg melantik atau merekomendasikan... maka siap2 di mutasi atau non job ... selamat menikmati dilema,"
ada juga yang meminta, status asn tidak diberikan hak politik untuk memilih layaknya tni-polri. 
seperti diutarakan @ba.stianraja, yang menilai perlunya langkah itu.  "gimana kalau asn dibuat seperti polisi dan tni. karena sangat jadi dilema" ujarnya, melempar pemikiran tujuh jam pasca @kasn_ri mengabarkan rencana webinar. 
ada pula yang menyampaikan komentar bernada tinggi. "tau apa mereka, masih terlalu muda, belum ada pengalaman.. bnyk yg tidak mengerti...!!!" seperti ditulis akun @ritng0000. 
baca juga:honor anggota linmas hanya rp200 ribu per bulan
baca juga: listrik saluran udara tegangan tinggi mengalir, warga keluhkan tegangan rendah
muncul juga pertanyaan dari @ibsw_official yang cukup menarik. walau pun dalam status dan regulasi yang berlaku, sudah cukup tegas mengatur netralitas asn dalam kontestasi politik. 
"bgm jk ada dosen asn tp partisan sll aktif dlm aktivitas parpol ?" ungkap akun tersebut, memantik respon. 
persoalan netralitas asn, sudah terbilang sering dibahas. salah satunya oleh bawaslu, ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto.se, menerangkan, salah satu yang bakal menjadi cermatan pihaknya dalam pengawasan di tahun kontestasi adalah netralitas asn. 
dia menerangkan, antisipasi penyalahgunaan atau politisasi program pemerintah mulai dari pusat sampai dengan daerah, termasuk di dalamnya adalah desa sebagai wilayah otonom paling ujung, menjadi bagian fokus bawaslu saat pemilu dan pemilihan. 
baca juga: lowongan nih! dinas damkar rekrut petugas tangkap ular dan tawon
baca juga: nelayan diminta tinggalkan pukat harimau, ini langkah dinas perikanan
belum lagi, soal ragam aktivitas sosial masyarakat yang cukup tinggi berada di rimba maya, tri mengingatkan, agar pengguna medsos lebih bijak serta mengetahui hal-hal yang dilarang kepada seorang asn, dalam interaksinya di dunia maya. 
maka, skema pengawasan partisipatif berbasis khalayak yang diserukan bawaslu, diterangkan tri, menjadi langkah-langkah yang akan diteruskan bawaslu. 
pengawasan kontestasi pada kerja-kerja pengawasan tahun politik 2024 yang menggendong double kontestasi yakni pemilu dan pemilihan kepala daerah. 
"contohnya, memberikan like pada sebuah unggahan yang berbau kampanye atau kandidat, itu sebagai salah satu pelanggaran," tri mencontohkan. 
"netralitas asn menjadi pengawasan prinsip," ujarnya, menegas. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan