Jokowi Minta Demonstran Kawal Putusan MK yang Ditahan Segera Dilepas

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 28 Aug 2024 - 12:18

Presiden Joko Widodo-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Aksi demonstrasi mengawal putusan mahkamah konstitusi (MK), mendapatkan respon langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Teranyar, Jokowi kepada awak media menegaskan aksi demonstrasi yang sempat menjalar ke daerah-daerah, lantaran kesan lambatnya tindak lanjut putusan MK, bahkan ada sinyalemen upaya pembangkangan konstitusi, sehingga memantik gelombang protes di masyarakat, adalah satu hal lumrah dalam negara demokrasi layaknya Indonesia.

Menurut Jokowi, demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum, merupakan sebuah dinamika demokratis yang oleh Jokowi diakui sangat dihargai dan dihormati.

"Karena itu kan bagian dari demokrasi. Kami menghargai dan menghormati itu. Cuma, pemerintah berharap, aksi demonstrasi dapat dilakukan dengan tertib dan damai serta tidak menyebabkan kerugian," wejanganya.

Pesan langsung kepada kepolisian, turut disampaikan Jokowi terhadap para demonstran yang masih ditahan aparat kepolisian. Jokowi meminta, agar para demonstran segera dibebaskan.

"Satu hal lagi saya minta, agar demonstran yang ditahan agar segera dibebaskan," tegasnya.

Disinggung langkah responsif yang dilakukan oleh DPR RI, dengan urung mengesahkan UU Pilkada yang direvisi dan mendukung Peraturan KPU yang seirama dengan putusan MK, Jokowi mengapresiasi langkah politik yang menyeruak pada hari pecahnya demonstrasi di Indonesia itu.

Sekadar mengulas, awalnya legislatif merencanakan pengesahan RUU Pilkada yang tidak seirama dengan Putusan MK Nomor : 60/PUU-XXII/2024 yang menegasi tentang syarat dukungan oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Kemudian Putusan MK Nomor : 60/PUU-XXII/2024 yang menegasi tentang syarat usia minimal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan walikota sejak ditetapkan.

"Saya mengapresiasi langkah cepat DPR soal ini," ujarnya.

jokowi minta demonstran kawal putusan mk yang ditahan segera dilepas                            radarutara.bacakoran.co - aksi demonstrasi mengawal putusan mahkamah konstitusi (mk), mendapatkan respon langsung dari presiden joko widodo atau jokowi. 
teranyar, jokowi kepada awak media menegaskan aksi demonstrasi yang sempat menjalar ke daerah-daerah, lantaran kesan lambatnya tindak lanjut putusan mk, bahkan ada sinyalemen upaya pembangkangan konstitusi, sehingga memantik gelombang protes di masyarakat, adalah satu hal lumrah dalam negara demokrasi layaknya indonesia. 
menurut jokowi, demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum, merupakan sebuah dinamika demokratis yang oleh jokowi diakui sangat dihargai dan dihormati. 
"karena itu kan bagian dari demokrasi. kami menghargai dan menghormati itu. cuma, pemerintah berharap, aksi demonstrasi dapat dilakukan dengan tertib dan damai serta tidak menyebabkan kerugian," wejanganya. 
baca juga:pakar hukum tata negara: putusan mk langsung bisa berfungsi tanpa harus ubah pkpu
baca juga:pilkada serentak 2024, kpu pastikan putusan mk tetap jadi pedoman
pesan langsung kepada kepolisian, turut disampaikan jokowi terhadap para demonstran yang masih ditahan aparat kepolisian. jokowi meminta, agar para demonstran segera dibebaskan. 
"satu hal lagi saya minta, agar demonstran yang ditahan agar segera dibebaskan," tegasnya. 
disinggung langkah responsif yang dilakukan oleh dpr ri, dengan urung mengesahkan uu pilkada yang direvisi dan mendukung peraturan kpu yang seirama dengan putusan mk, jokowi mengapresiasi langkah politik yang menyeruak pada hari pecahnya demonstrasi di indonesia itu. 
sekadar mengulas, awalnya legislatif merencanakan pengesahan ruu pilkada yang tidak seirama dengan putusan mk nomor : 60/puu-xxii/2024 yang menegasi tentang syarat dukungan oleh partai politik dan gabungan partai politik. 
baca juga:komisi ii dpr ri bahas rancangan pkpu berdasarkan putusan mk dalam rdp senin mendatang
baca juga:pkpu senapas putusan mk segera terbit 
kemudian putusan mk nomor : 60/puu-xxii/2024 yang menegasi tentang syarat usia minimal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan walikota sejak ditetapkan. 
"saya mengapresiasi langkah cepat dpr soal ini," ujarnya. 
maka langkah serupa, kembali saya sampaikan agar dpr juga komitmen dalam regulasi-regulasi penting bagi negara seperti rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang hingga kini tak kunjung melaju ke gelanggang pembahasan. 
"padahal ruu perampasan aset ini, sangat penting bagi negara dalam mencegah praktik korupsi dan menyelamatkan keuangan negara dari para koruptor," tegasnya.
baca juga:menilik putusan mk yang disadur ketua kpu, soal caleg terpilih bisa dilantik saat kalah di pencalonan pilkada
baca juga:mantan anak buah jokowi ini bersuara, soal kapan putusan mk soal pencalonan berlaku
12 penegasan ruu perampasan aset 
terdapat 12 hal yang ditegasi dalam ketentuan umum dalam uu ini ketika nantinya disahkan, dengan kondisi persis tanpa perubahan, seperti pengurangan atau penambahan. 
penegasan itu meliputi : aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;
aset terkait dengan tindak pidana yang selanjutnya disebut aset tindak pidana adalah aset yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan undang-undang ini;
perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya;
baca juga:pakar hukum tata negara: putusan mk langsung bisa berfungsi tanpa harus ubah pkpu
baca juga:pilkada serentak 2024, kpu pastikan putusan mk tetap jadi pedoman
penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan aset tindak pidana;
penghentian transaksi adalah tindakan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan aset yang diduga merupakan aset tindak pidana, termasuk penghentian aktivitas rekening;
pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara aset yang diduga merupakan aset tindak pidana;
penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas aset yang diduga merupakan aset tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan perampasan aset di sidang pengadilan;
baca juga:komisi ii dpr ri bahas rancangan pkpu berdasarkan putusan mk dalam rdp senin mendatang
baca juga:pkpu senapas putusan mk segera terbit 
penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ini atau undang- undang lain diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan;
jaksa pengacara negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan perampasan aset berdasarkan undang-undang ini. 
pengelolaan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut pengelolaan aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian aset tindak pidana;
dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
baca juga:menilik putusan mk yang disadur ketua kpu, soal caleg terpilih bisa dilantik saat kalah di pencalonan pilkada
baca juga:mk akan rampungkan perkara phpu dalam 14 hari kerja
a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan 
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 14 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan