Tom Lembong Akut Demo ke DPR, Singgung O1,02 dan 03

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 22 Aug 2024 - 20:24

Tom Lembong Akut Demo ke DPR, Singgung O1,02 dan 03 -instagram@tomlembong-

Ditegaskan Mahfud, putusan MK bersifat inkrah begitu sudah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan artian, tidak ada upaya hukum lain setelah putusan dibacakan.

"Maka, putusan MK adalah undang-undang dan sudah bisa diterapkan," tandasnya.

tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03                             radarutara.bacakoran.co - ketua tim hukum pasangan capres/cawapres, anies baswedan-muhaimin iskandar (amin) pilpres 2024, thomas lebong atau tom lembong, turut berorasi di depan gedung dpr ri, kamis, 22 agustus 2024. 
usai mengambilalih alat pelantang di hadapan massa, tom sempat yang menyinggung kehadirannya bersama dengan aksi massa yang menolak paripurna pengesahan uu pilkada oleh dpr, menyinggung nomor mulai dari 01, 02 dan 03. 
tom yang sempat dilaporkan ke badan pengawas pemilu pada akhir juni 2024, lantaran story di fitur unggahanya medsos instagram ini, menegaskan kehadirannya bersama dengan peserta aksi adalah mewakili diri sendiri. 
dia menyampaikan, dinamika sosial politik yang terjadi di negeri saat ini mengantarkan indonesia saat ini berada di persimpangan. 
baca juga:pelayanan rsud nyendat, dokter spesialis demo 
baca juga:massa aksi gelar orasi, tuntut perusahaan hentikan aktivitas di lahan hpk
"sama hal-nya seperti almarhum ayah, paman/tante dan pendahulu kita 79 tahun yang lalu dan pada saat² kritis di mana nasib republik kita sedang dipertaruhkan…," ungkap tom disambut tepuk sorak peserta aksi, kamis, 22 agustus 2024. 
karena kita semua, masih dia, sadar tidak sadar, dengan cara masing-masing sedang ikut menentukan dunia yang ingin kita wariskan pada anak, cucu dan generasi berikutnya. 
"saya tidak berdiri di sini mewakili 01, 02 atau pun 03, tapi mewakili diri sendiri dan keluarga," ungkapnya.
orasi landai namun menyentuh tom, merangsang ingatan semangat juang, 79 tahun yang lalu disaat momen kritis bangsa, nyaris seperti saat ini yang tengah dipertaruhkan. layaknya, saat itu, terus dia, negara tengah berada di persimpangan. 
baca juga:pejabat ini tidak perlu mundur saat ikut pilpres 
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi 
sejarah mencatatkan, kata dia, bagitu demokrasi diruntuhkan, lembaga negara wibawanya diturunkan, itu merupakan langkah pertama untuk pelan-pelan kesempatan berkarya akan hilang. 
itu langkah-langkah pertama, pelan-pelan untuk menuju kesengsaraan, pelan-pelan peluang untuk bersuara akan disempitkan. 
"jadi mari kita berjuang, mari kita semuanya tertib, damai dan saya mengucapkan terima kasih semuanya atas kehadiran anda semuanya. ini adalah historis dan kita berdiri hari ini adalah untuk memperjuangkan untuk masa depan bangsa," ujarnya. 
warta ru sebelumnya, dpr ri akhirnya memilih tidak melanjutkan pembahasan revisi uu pilkada yang rencananya bakal diparipurnakan hari ini. 
baca juga:pelayanan rsud nyendat, dokter spesialis demo
baca juga:massa aksi gelar orasi, tuntut perusahaan hentikan aktivitas di lahan hpk
bersamaan dengan animo aksi massa yang terus membludak, kehadiran para wakil rakyat juga menjadi kendala internal atau politik di lembaga wakil rakyat itu. 
wakil rakyat yang hadir, tidak memenuhi syarat jumlah untuk melanjut ke gelanggang paripurna. aksi massa juga sudah mulai berupaya merangsek ke area dalam gedung nusantara. 
pagar gedung wakil rakyat itu juga terpantau mulai berhasil menjebol pagar dan cctv gedung parlemen. aksi yang kian memanas itu, tidak lain lantaran dipicu oleh proses yang superkilat di legislatif yang bakal merevisi uu pilkada yang dikabarkan justru tidak sejalan dengan putusan mk. 
kpu segera terbitkan revisi pkpu?
secara moril, kpu mestinya sudah tidak memiliki beban moril yang tidak bisa dipungkiri pastinya menggelayut kencang di lingkungan penyelenggara. 
baca juga:pejabat ini tidak perlu mundur saat ikut pilpres
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
namun dengan adanya aksi massa, secara tidak langsung akan menstimulasi kpu lantaran lebih mendapatkan kekuatan psikis, untuk segera menerapkan atau menindaklanjuti putusan mk, baik nomor 60/puu-xxii/2024 dan nomor 70/puu-xxii/2024). 
dukungan lintas elemen mestinya sudah menjadi bumper bagi kpu untuk bersikap. kekuatan itu bisa lahir dari adanya aksi massa, aksi akademisi hingga paparan sudut pandang dari para ahli hukum tata negara.
"meminta kpu segera melaksanakan putusan mk demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila," diulas dari pernyataan sikap dewan guru besar universitas indonesia dalam press rilisnya, depok, 22 agustus 2024. 
senada, pengamat hukum tata negara, mahfud md, menilai tidak ada lagi landasan teoritis, filosofis dan sosiologis, tidak menerapkan putusan mk.
baca juga:pelayanan rsud nyendat, dokter spesialis demo
baca juga:massa aksi gelar orasi, tuntut perusahaan hentikan aktivitas di lahan hpk
ditegaskan mahfud, putusan mk bersifat inkrah begitu sudah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. dengan artian, tidak ada upaya hukum lain setelah putusan dibacakan. 
"maka, putusan mk adalah undang-undang dan sudah bisa diterapkan," tandasnya.