Fix, Honorer Dihapus. Dear Non ASN, Amankan Data-Datamu!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 22 Jul 2024 - 20:06

Anggota DPR RI dari Komisi II, Mardani Ali Sera-PKS.id-

"Manajemen ASN ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital Manajemen ASN yang sedang dirancang bersama BKN dan LAN," ungkapnya.

Diungkapkan pula secara umum, rumun regulasi yang menjurus pada Undang-Undang No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara itu terbagi dalam 22 Bab yang terdiri dari 305 pasal.

Pangkalan database tenaga non ASN, kini tengah menjadi perbincangan. Lumrah saja, basedata yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu, telah diproses sejak Oktober 2022 lalu.

Disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan UU ASN terbaru.

Polemik keberadaan pegawai non ASN di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se Indonesia, kembali menjadi sorotan.

Lewat unggahan resmi, BKN melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga Non-ASN yang telah masuk dalam database BKN?

BKN tidak membeber caranya. BKN cuma menerangkan, proses pendataan non-ASN telah rampung sejak Oktober 2022 lalu. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.

"Silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerjaan saat ini (Biro SDM/BKD/BKPSDM), karena kewenangan pendataan non ASN ada di masing-masing instansi," terang BKN lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis Senin, 18 Maret 2024 sekitar Pukul 14.29 WIB.

fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!                            radarutara.bacakoran.co - mundurnya pengumuman pendaftaran cpns 2024 yang direncanakan 22 juli dan dikabarkan diundur agustus, dibarengi dengan penegasan soal status tenaga non asn di indonesia. 
pangkalan data non asn, kalau mencermati perkembangan rapat ditingkat pusat antara pemerintah dan dpr, terungkap jumlahnya mencapai 2,3 juta orang.
catatan media ini, proses pendataan itu jauh sebelum uu asn terbaru disahkan. terbit surat edaran menteri panrb no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menteri panrb no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
beleid tersebut, merupakan instrumen aturan bagi instansi pemerintah mulai dari pusat dan daerah dalam menginput data non asn ke server badan kepegawaian negara (bkn).
baca juga:potensi pencemaran lingkungan di mukomuko tinggi
baca juga:rancang sawah tadah hujan menjadi sawah teknis
hanya tindaklanjutnya, hingga kini masih belum ditegasi lagi oleh pemerintah. tapi pasti dilakukan, lantaran larangan keberadaan honorer, telah tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023, tepatnya pasal 65 bab viii tentang larangan.
menteri panrb, abdullah azwar anas, baru-baru ini saat melawat ke provinsi sulawesi selatan, menerangkan hal ini kepada para awak media yang sudah menunggunya. 
prinsipnya, setelah berlakunya uu asn pada 2025, tidak ada lagi keberadaan honorer atau istilah lain di lingkungan instansi pemerintah. 
sesuai aturan, kata dia, pegawai di instansi pemerintah adalah pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. maka diterangkan pula, nantinya bakal ada pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu.
baca juga:kompetisi linmas tps pilkada bakal sengit, honornya juga berubah
baca juga:diyakini ada modus baru korupsi, 4 sudah terendus kpk, 167 kada tersangka 
anggota dpr ri dari komisi ii, mardani ali sera, mengatakan desember 2024 ini sudah ada kejelasan status non asn menjadi pppk sebagaimana dituangkan dalam uu asn.
politisi senayan yang berada di dalam komisi pembidangan yang membahas aturan turunan uu asn itu, mengungkapkan penegasannya itu berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan pemerintah. 
"honorer dapat nip desember 2024. lulusan sd juga boleh, khusus untuk honorer, insya allah ayo sama-sama berdoa," ujarnya dijumput dari laman instagram miliknya @mardanialisera, dikutip, selasa, 19 maret 2024. 
wakil ketua fraksi pks dpr ri itu menjelaskan, pengangkatan dan penetapan ni untuk kalangan pegawai non asn ini, tertuang dalam keputusan rapat komisi 2 dengan menteri panrb. 
baca juga:kemunculan nyamuk jelang magrib jadi fenomena 
baca juga:camat ipuh pastikan pelayanan adminduk di ipuh lancar
"insya allah desember 2024 semua yang terdata di bkn (2.3 jt orang totalnya) akan dapat nomor induk pegawai termasuk lulusan sd. honorer kategori 2 termasuk yang diprioritaskan," bebernya. 
saat itu, kementerian panrb membahas rancangan peraturan pemerintah (rpp) yang mengatur manajemen aparatur sipil negara (asn) bersama komisi ii dpr ri. 
menteri panrb, abdullah azwar anas, mengungkapkan, sejumlah substansi yang dibahas antara lain insentif bagi asn di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t).
tak ketinggalan, soal penataan karier asn, sampai dengan penataan tenaga non-asn. mantan bupati banyuwangi itu menerangkan proyeksi pemerintah tahun ini di sektor merit. 
baca juga: sawah tadah hujan kering, petani di ipuh kesulitan air
baca juga:tingkatkan layanan air minum, 6 desa di mukomuko dapat pansimas
"pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam penyelesaian rpp manajemen asn. peraturan pemerintah tentang manajemen asn ini ditargetkan rampung pada 30 april 2024," ungkapnya.
rpp manajemen asn yang tengah dibahas secara maraton itu, bakal memberikan imbasan luas di sektor birokrasi. kata menteri, regulasi itu nantinya memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja sampai dengan pengembangan talenta dan karier. 
bukan itu saja, pengembangan kompetensi, termasuk di dalam rancang bangun aturan turunan uu asn ini. termasuk juga, pemberian penghargaan dan pengakuan sampai dengan metoda pemberhentian. 
turut dipapar pula, transformasi di sektor birokrasi nasional. upaya adaptif itu, nantinya akan mengusung semangat digitalisasi dalam modernisasi birokrasi.
baca juga:kelurahan kemumu rencanakan rangkaian puncak suroan selama lima hari, berikut ini jadwalnya.
baca juga:para perokok jangan khawatir ! ini 8 cara untuk menghilangkan racun rokok didalam tubuh
"manajemen asn ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen asn yang sedang dirancang bersama bkn dan lan," ungkapnya.
diungkapkan pula secara umum, rumun regulasi yang menjurus pada undang-undang no 20/2023 tentang aparatur sipil negara itu terbagi dalam 22 bab yang terdiri dari 305 pasal. 
pangkalan database tenaga non asn, kini tengah menjadi perbincangan. lumrah saja, basedata yang dikelola oleh badan kepegawaian negara atau bkn itu, telah diproses sejak oktober 2022 lalu. 
disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan uu asn terbaru.
baca juga:potensi pencemaran lingkungan di mukomuko tinggi
baca juga:rancang sawah tadah hujan menjadi sawah teknis
polemik keberadaan pegawai non asn di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se indonesia, kembali menjadi sorotan. 
lewat unggahan resmi, bkn melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga non-asn yang telah masuk dalam database bkn?
bkn tidak membeber caranya. bkn cuma menerangkan, proses pendataan non-asn telah rampung sejak oktober 2022 lalu. akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.
"silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerjaan saat ini (biro sdm/bkd/bkpsdm), karena kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi," terang bkn lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis senin, 18 maret 2024 sekitar pukul 14.29 wib.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan