Sentralistik Program CSR di Daerah Harus Dievaluasi, Dewan Punya Kewenangan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 18 Jul 2024 - 20:34

Pengamat Kebijakan Publik, Salamun Haris,-UNRAS-

"Karena CSR ini, sebagai salah satu tool, dalam menjaga iklim investasi. Maka sentralistik dengan maksud pemerataan, harus diimbangi pertimbangan faktual, bukan sebatas politik," terangnya.

Jika melongok soal besaran Dana Bagi Hasil atau DBH Sawit hingga pertambangan, menurut Salamun, sudah dapat menjadi potret darimana saja geliat ekonomi yang menyokong suatu daerah.

Untuk diketahui, dalam menu DBH Lainnya Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) Tahun 2024 ke Kabupaten Bengkulu Utara (BU), menegasi nilainya Rp 11.234.735.000 dari total DBH BU Rp 125.259.781.000.

Tahun 2023 lalu, berdasarkan PMK 91/2023, diketahui kabupaten ini dalam lajur kolom penegasan, menerima tambahan DBH sawit sebesar Rp 12.718.454.000. Tertinggi kedua ditempati Kabupaten Mukomuko dengan Rp 16,8 miliar.

"Dengan artian, daerah ini menjadi salah satu basis perusahaan di Provinsi Bengkulu. Ini harus dijaga. Salah satunya lewat kenyamanan investasi. Lewat apa? salah satunya lewat CSR. Soal praktik penyebarannya, itu dapat dilakukan penyelarasan. Dapat pula dilakukan lewat pembangunan yang menggunakan DBH Sawit," analisanya.

Salamun juga menerangkan, kemelut yang terjadi di sekitaran daerah investasi, harus disikapi pula oleh legislatif. Pasalnya, secara fungsi dalam tatanan pemerintahan daerah di dalamnya terdapat peranan penting DPRD.

DPRD, lanjut dia, dapat mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah. Jadi fokus pengawasannya, bukan semata-mata pada program. Tapi juga mencakup pengawasan di sektor regulasi.

"Itulah sebabnya legislatif memiliki kewenangan sebagai inisiator sebuah produk hukum daerah. Dan bagaimana aturan turunan dari perda, juga dapat menjadi obyek pengawasan dan evaluasi," terangnya.

Senada, Pitra Martin, salah seorang legislator senior di DPRD Bengkulu Utara juga menilai penyelenggaraan CSR di daerah, memang harus dievaluasi.

Gesekan sosial yang terjadi di sekitaran lingkungan perusahaan, bahkan diduga kuat melibatkan perusahaan dengan masyarakat, mestinya menjadi alarm tentang perlunya langkah pencegahan yang mesti dilakukan.

sentralistik program csr di daerah harus dievaluasi, dewan punya kewenangan                            radarutara.bacakoran.co - mitigasi potensi konflik di sekitaran daerah investasi, harus menjadi pemikiran pemerintah. salah satunya, soal penyelenggaraan program corporate social responsibility atau csr. 
sentralisasi program csr yang kendalinya nyaris berada dalam kendali pemerintah daerah, menghadapkan perusahaan-perusahaan pada posisi dilematis. 
panas yang terjadi di sekitaran hak guna usaha atau hgu pt agricinal, bisa saja melebar ke perusahaan-perusahaan lain. baik itu, perusahaan swasta nasional murni atau pun perusahaan pelat merah, sebut saja seperti ptpn vii. 
belum lagi perusahaan besar lain seperti pt pamor ganda, pt air muring, pt sandabi indah lestari yang kian meraksasa, hingga perusahaan-perusahaan pertambangan, erat bersinggungan dalam aktivitasnya dengan masyarakat. 
baca juga:bersihkan atribut aparat di hgu agricinal, jangan benturkan dengan masyarakat! 
baca juga:baznas nilai csr bisa dukung program umkm
pengamat kebijakan publik, salamun haris, menilai langkah evaluasi terkait mitigasi potensi konflik di daerah adalah mengevaluasi dan marasionalisasi peraturan-peraturan daerah salah satunya perda tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan atau tjslp. 
"sentralistik csr ini, jelas memberikan dampak psikis dan dilematis bagi perusahaan-perusahaan. khusunya pada lingkungan desa penyangga," ujarnya, menganalisa.
dosen yang turut mengampu mata kuliah kebijakan publik ini menyampaikan, semangat csr yang dipayungi mulai dari uu tentang perseroan terbatas, uu penanaman modal hingga uu terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini dengan rumpun regulasi lainnya, menegasi tentang pengelolaan lingkungan pula. 
penyelenggaraannya di tataran teknis, seperti halnya dipayungi oleh peraturan daerah, harus mencerminkan semangat tersebut. 
baca juga:satpol pp mukomuko tangkap 21 ekor sapi dan kerbau milik warga
baca juga:pemdes sendang mulyo wujudkan masyarakat sehat menuju generasi emas
"bukan sebatas menjadi sekoci, di tengah persoalan laten di hampir seluruh daerah di indonesia yakni keterbatasan fiskal yang merupakan dalih elegan yang paling gampang," jelasnya. 
untuk itu, dirinya menilai diperlukan rasionalisasi atau pun perluasan program yang dapat menjadi bagian dari upaya intervensi dan mitigasi pencegahan konflik sosial, khususnya di lingkungan atau daerah-daerah investasi. 
"karena csr ini, sebagai salah satu tool, dalam menjaga iklim investasi. maka sentralistik dengan maksud pemerataan, harus diimbangi pertimbangan faktual, bukan sebatas politik," terangnya. 
jika melongok soal besaran dana bagi hasil atau dbh sawit hingga pertambangan, menurut salamun, sudah dapat menjadi potret darimana saja geliat ekonomi yang menyokong suatu daerah. 
baca juga:minggu depan ada pasar murah di kantor camat ipuh
baca juga:berantas judi online, kodim 0428/mukomuko periksa ponsel personil
untuk diketahui, dalam menu dbh lainnya transfer keuangan ke daerah (tkd) tahun 2024 ke kabupaten bengkulu utara (bu), menegasi nilainya rp 11.234.735.000 dari total dbh bu rp 125.259.781.000. 
tahun 2023 lalu, berdasarkan pmk 91/2023, diketahui kabupaten ini dalam lajur kolom penegasan, menerima tambahan dbh sawit sebesar rp 12.718.454.000. tertinggi kedua ditempati kabupaten mukomuko dengan rp 16,8 miliar. 
"dengan artian, daerah ini menjadi salah satu basis perusahaan di provinsi bengkulu. ini harus dijaga. salah satunya lewat kenyamanan investasi. lewat apa? salah satunya lewat csr. soal praktik penyebarannya, itu dapat dilakukan penyelarasan. dapat pula dilakukan lewat pembangunan yang menggunakan dbh sawit," analisanya. 
salamun juga menerangkan, kemelut yang terjadi di sekitaran daerah investasi, harus disikapi pula oleh legislatif. pasalnya, secara fungsi dalam tatanan pemerintahan daerah di dalamnya terdapat peranan penting dprd. 
baca juga:ini stok darah di udd pmi bengkulu utara 
baca juga:pemkab mukomuko bantu korban kebakaran rumah di pauh terenja
dprd, lanjut dia, dapat mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah. jadi fokus pengawasannya, bukan semata-mata pada program. tapi juga mencakup pengawasan di sektor regulasi. 
"itulah sebabnya legislatif memiliki kewenangan sebagai inisiator sebuah produk hukum daerah. dan bagaimana aturan turunan dari perda, juga dapat menjadi obyek pengawasan dan evaluasi," terangnya. 
senada, pitra martin, salah seorang legislator senior di dprd bengkulu utara juga menilai penyelenggaraan csr di daerah, memang harus dievaluasi. 
gesekan sosial yang terjadi di sekitaran lingkungan perusahaan, bahkan diduga kuat melibatkan perusahaan dengan masyarakat, mestinya menjadi alarm tentang perlunya langkah pencegahan yang mesti dilakukan. 
baca juga:7 tersangka korupsi rsud resmi menjadi tahanan pengadilan tipikor bengkulu
baca juga:kolaborasi mahasiswa kkn uinfas dan unib gelar pelatihan kewirausahaan pengelolaan makanan sehat & sosialisasi
"kami akan berbincang dengan rekan-rekan, soal penerapan csr di daerah. kita tidak ingin, program csr ini justru cenderung dilaksanakan untuk kepentingan sekelompok orang atau elit, lantas mengabaikan desa penyangga," ujarnya. 
kepala bapelitbangda yang juga kepala sekretariat forum tsjlp, dr dodi hardinata, menjelaskan, sentralisasi penyelenggaraan program corporate social responsibility atau csr di daerah, dilaksanakan dengan mitigasi potensi penyalahgunaan. 
kata dia, pelaksananaan program yang dipayungi perda nomor 6 tahun 2017 tentang tjslp ini, selain dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. turut dibarengi dengan internalisasi sistem realisasi tjslp. 
"pengelolaan tsjlp dilakukan melalui forum. kemungkinan adanya fraud (penyalahgunaan) sangat kecil. diantara anggota forum, setiap tahunnya melakukan internalisasi sistem realisasi. keuntungan regulasi kita di bengkulu utara itu," ujar dodi hardinata, rabu, 10 juli 2024. 
baca juga:bersihkan atribut aparat di hgu agricinal, jangan benturkan dengan masyarakat! 
baca juga:baznas nilai csr bisa dukung program umkm
disinggung soal perluasan program, seperti kredit lunak bagi umkm di daerah, sehingga penyelenggaraan csr yang sudah kadung dipusatkan lewat forum tsjlp bisa dirasakan banyak pihak? dia menjelaskan, program semacam itu direncanakan lewat skema lain. 
"kalo akses modal untuk umkm dalam rkpd direncakankan akan menggunakan skema lain...yaitu skema kerjasama dengan baznas untuk memperkuat...basis perizinan, sertifikasi halal dan akses modal," jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan