Puluhan Aparatur Sipil di Daerah Rawan Dipecat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 04 Jul 2024 - 20:06

Inspektur IPDA BU, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si-- Inpektur IPDA BU, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si

Namun setelah dilakukan penyelarasan kebijakan baru berdasarkan UU Desa terbaru, gelombang pilkades berikutnya adalah bagi mereka yang dilantik pada bulan Oktober 2019.

"Ada 11 desa yang akan menggelar Pilkades, karena masa jabatan kadesnya berakhir pada tahun tersebut yakni di bulan-bulan Oktober," terangnya.

Data dibaca RU, kesebelas titik Pilkades itu, menyebar mulai dari wilayah Kecamatan Kota Arga Makmur yakni Desa Lubuk Sahung yang kini dijabat oleh Kadi Ismanto.

Kecamatan Giri Mulya yakni Desa Suka Mulya yang kini masih dijabat Nirmi; Kecamatan Lais Desa Dusun Raja yang kini masih dijabat Suroyo; Kecamatan Batiknau, Desa Durian Amparan yang kini masih dijabat Ade Indra Gunawan;

Kecamatan Ketahun, Desa Urai yang kini masih dijabat Nodi Haryanda; Kecamatan Napal Putih, Desa Gembung Raya yang kini masih dijabat oleh Suparno;

Kecamatan Air Besi, Talang Renah yang kini masih dijabat oleh Sarmannadi, selanjutnya Desa Sungai Pura yang kini masih dijabat Yusmandi; Kecamatan Air Napal, Desa Pasar Bembah yang kini masih dijabat Medi Safroni serta Desa Lubuk Tanjung yang kini dijabat Rudi Agustri;

Kecamatan Air Padang, Desa Teluk Ajang yang kini masih dijabat Lihusdin dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Desa Karya Jaya yang kini masih dijabat Waskito.

"Kesebelas kades tersebut, dilantik sejak 23 Oktober 2019," terangnya.

puluhan aparatur sipil di daerah rawan dipecat                            radarutara.bacakoran.co - puluhan aparatur sipil negara atau asn di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, kini tengah ditugaskan sebagai penjabat atau pj kepala desa. 
barisan pj kades itu, ditugaskan kepala daerah lantaran terjadinya kekosongan jabatan kepala desa yang disebabkan beberapa hal, mulai dari meninggal dunia, terjerat kasus hukum serta kebijakan pengadilan yang mengharuskan sk pengangkatan kepala daerah dicabut atau dibatalkan. 
inspektur inspektorat daerah bengkulu utara, nopri anto silaban, se,m.si, mengimbau agar para asn yang tengah menjalankan tugas tersebut, dapat menjaga integritasnya sebagai kuasa anggaran di desa dalam penyelenggaraan dana desa. 
dia mengingatkan, korupsi menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan seorang asn harus menanggalkan statusnya sebagai abdi negara, ketika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan putusan inkrah pengadilan. 
baca juga:juni-juli, puluhan orang digigit anjing 
baca juga:pencairan banpol tunggu nota dinas kepala daerah 
"untuk itu, kami mengimbau agar para pj kades ini dapat menjaga integritas dan mengemban kepercayaan pimpinan secara bertanggungjawab," ujar silaban, kamis, 4 juli 2024. 
pelanggaran regulasi, dapat berimplikasi pada potensi kerugian negara. salah satunya diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn) sampai dengan peraturan presiden nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (pns). 
di dalam beleid itu, mengatur soal pemberhentian sementara, semenjak menjadi tersangka. pemulihan ketika dinyatakan tidak bersalah dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
selanjutnya, adapula pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat.
baca juga:kok ngeri ya?, 300 ribu orang indonesia kena stroke, 250 ribu serangan jantung
baca juga:dewan pastikan tidak ada lagi penyertaan modal ke bpr mukomuko
peraturan pemerintah atau pp nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns, pada pasal 251, menegaskan, pns yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
langkah tegas regulasi, juga turut dilugas dalam uu asn yang baru. undang-undang yang masih menunggu rumpun aturan turunannya ini, turut menegasi soal mekanisme pemecatan asn yang terlibat korupsi dan tindak pidana lainnya. 
diketahui, saat ini terdapat 26 asn di daerah yang tengah menjadi kuasa pengguna anggaran atau kpa, lantaran menjadi pj kades. 
jumlah asn yang mengelola dana desa, akan bertambah lagi seturut meninggalnya kades serangai kecamatan batiknau, aswari. maka, sisa masa jabatannya yang masih lama, untuk sementara penyelenggaraan pemerintah desa sesuai regulasi memang harus diisi oleh seorang asn. 
baca juga:cegah demam berdarah jangan andalkan fogging
baca juga:dinas kominfo mukomuko data desa blank spot internet
rerata, asn yang tengah menjadi pj kades ini, lantaran dipengaruhi oleh regulasi dari kementerian dalam negeri atau kemendagri yang melarang adanya pilkades, sebelum penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak 2024 rampung. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bengkulu utara, rahmat hidayat,sstp,mm, mengatakan proses pengusulan pj kades serangai akan diproses dengan lebih dulu adanya ajuan dari bpd setempat kepada kepala daerah melalui camat. 
"baru kemudian camat meneruskan ke kabupaten untuk diproses," ungkapnya. 
dia juga membenarkan, dari total penjabat kades, selain akan melaksanakan tugas hingga terpilihnya kepala desa definitif, dalam pilkades serentak yang akan digelar 2025. 
ada juga desa yang akan menggelar pemilihan kadesnya, tanpa melalui pilkades serentak, tapi melalui pilkades pergantian antar waktu atau paw yang memang diatur dalam mekanisme. 
baca juga:ternyata! korban meninggal di siring, imam masjid yang pulang melayat. ini dugaan penyebabnya...
baca juga:heboh.! ditemukan mayat dalam parit di desa setiabudi sp4
"pilkades paw ini, dilakukan karena masa jabatan kades yang kosong karena beberapa hal yang diatur regulasi, masih lebih dari 2 tahun," jelasnya. 
dia menerangkan, bupati ir h mian, meminta agar proses tindaklanjut sebagaimana turut ditegasi oleh mendagri dalam suratnya nomor : 100.3.5.5/2625/sj tertanggal 5 juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam uu desa, segera dilakukan.
"dari total 187 desa yang dilakukan pengukuhan kembali, menyikapi perubahan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, turut mempengaruhi peta rencana pelaksanaan pilkades serentak gelombang ii tahun 2025," ujar rahmat hidayat, kemarin. 
sebelumnya, lanjut dia, desain rencana pilkades serentak gelombang ii tahun 2025 di daerah ini, akan digelar pada 32 desa di daerah. 
baca juga:bayi yang dikandung odha, bisa tidak terpapar hiv/aids, syaratnya begini 
baca juga:bukan daun biasa ! ini sederet manfaat dari rebusan daun kelor bagi tubuh manusia
namun setelah dilakukan penyelarasan kebijakan baru berdasarkan uu desa terbaru, gelombang pilkades berikutnya adalah bagi mereka yang dilantik pada bulan oktober 2019. 
"ada 11 desa yang akan menggelar pilkades, karena masa jabatan kadesnya berakhir pada tahun tersebut yakni di bulan-bulan oktober," terangnya. 
data dibaca ru, kesebelas titik pilkades itu, menyebar mulai dari wilayah kecamatan kota arga makmur yakni desa lubuk sahung yang kini dijabat oleh kadi ismanto.  
kecamatan giri mulya yakni desa suka mulya yang kini masih dijabat nirmi; kecamatan lais desa dusun raja yang kini masih dijabat suroyo; kecamatan batiknau, desa durian amparan yang kini masih dijabat ade indra gunawan;
baca juga:juni-juli, puluhan orang digigit anjing 
baca juga:pencairan banpol tunggu nota dinas kepala daerah 
kecamatan ketahun, desa urai yang kini masih dijabat nodi haryanda; kecamatan napal putih, desa gembung raya yang kini masih dijabat oleh suparno;
kecamatan air besi, talang renah yang kini masih dijabat oleh sarmannadi, selanjutnya desa sungai pura yang kini masih dijabat yusmandi; kecamatan air napal, desa pasar bembah yang kini masih dijabat medi safroni serta desa lubuk tanjung yang kini dijabat rudi agustri;
kecamatan air padang, desa teluk ajang yang kini masih dijabat lihusdin dan  kecamatan marga sakti sebelat, desa karya jaya yang kini masih dijabat waskito. 
"kesebelas kades tersebut, dilantik sejak 23 oktober 2019," terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan