Efisiensi APBD Tunggu Gubernur dan Wagub Bengkulu Dilantik

BENGKULU, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah mengisyaratkan, untuk melakukan efisiensi APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 guna menindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025.

Meskipun demikian, efisiensi baru dilakukan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu terpilih, H. Helmi Hasan, SE-Ir. H. Mian dilantik tersebut dahulu.

"Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 itu, pasti kita tindakalanjuti," ungkap Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provisi Bengkulu, Dr. H. Haryadi.

Menurut Haryadi, untuk efisiensi sendiri tentunya menunggu gubernur dan wagub terpilih dilantik. Sembari dengan itu juga menunggu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Diharapkan Tidak Menganulir Kelanjutan Pembangunan Jalan Tj Muara-Trans Lapindo

BACA JUGA:Hanya Rp 127 Miliar, Juhaili: Efisiensi APBD Jangan Sentuh Alokasi Infrastruktur

"SE yang dimaksud terkait petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunju teknis (Juknis). Ini berdasarkan rapat bersama menyangkut pembahasan efisiensi di Bali beberapa waktu lalu," kata Haryadi.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, SIP mengemukakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

"KMK itu tentang penyesuaian rincian alokasi Tranfer ke Daerah (TKD) menurut provinsi/kabupaten/kota, dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025," ujar Juhaili.

Juhaili menjelaskan, dalam KMK tersebut jelas menyatakan jika belanja langsung, seperti halnya belanja pegawai tidak terkena dampak atau efisiensi. Sehingga yang terdampak itu belanja tidak langsung.

BACA JUGA:Pusat Efisiensi Anggaran, Pembangunan Infrastruktur di Bengkulu Turut Terdampak

BACA JUGA:ASN Diminta Efisiensi dalam Bekerja

"Tapi kita berharap dalam efesiensi anggaran, tidak menyentuh pada pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dimana pada APBD tahun ini dialokasikan sekitar Rp 127 miliar," harap Juhaili.

Lebih jauh Juhaili menyampaikan, jika alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini terdampak, atau juga harus dilakukan efisiensi, jadi apa yang mau dibangun untuk masyarakat se-Provinsi Bengkulu.