Waspadai Ledakan Konflik di Masyarakat Terkait Wakaf

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 24 Jun 2024 - 21:06

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bengkulu Utara (BU), Dr H Nopian Gustari-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Kami mengharapkan, masyarakat atau pengurus wakaf di desa dan kelurahan, untuk sesegera mungkin mendaftarkan tanah wakaf di wilayahnya kepada Kantor Kementerian Agama melalui KUA," imbaunya.

"Keaktifan KUA dalam persoalan ini juga menjadi sangat penting," wejangnya kepada jajaran.

Menukil dari paparan Menteri PPN sekaligus Bapenas, Suharso Manoarfa, terungkap, dari 41.183 aset wakaf produktif, baru 1.659 lokasi yang dimanfaatkan.

Itu artinya, lebih dari 39 ribu aset produktif yang sudah tercatat oleh BWI, praktis perlu menjadi cermatan serius oleh BWI selaku pengelola wakaf nasional.

Kata politisi PPP itu, wakaf memiliki nilai strategis dalam mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan.

"Meskipun begitu, saya menyayangkan belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf produktif. Karena dari 41.183 aset wakaf produktif, baru 1.659 lokasi yang dimanfaatkan," ungkap Suharso Manoarfa di laman instagramnya, dikutip Minggu, 30 Maret 2024.

Wakaf menjadi bagian komponen sosial yang bersumber dari ummat, pengelolaannya kian memberikan kiprah positif dalam pembangunan nasional.

Namun patut didukung pula dengan semangat transparansi kepada publik serta memberikan imbasan luas mulai dari pembangunan sampai dengan sistem ekonomi syariah.

Layaknya zakat sampai dengan dana setoran haji, wakaf juga dikelola oleh organisasi yang memiliki kaitan secara langsung dalam pemerintah.

Wakaf juga dikelola secara profesional oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Dalam Zakat dan Wakaf Impact Forum 2024, Ketua BWI, M Nuh, turut mendorong kolaborasi untuk pembangunan nasional.

Inisiasi yang muncul pada 21 Maret 2024 itu, turut melibatkan lintas sektor seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Agama (Kemenag) RI.

waspadai ledakan konflik di masyarakat terkait wakaf                            radarutara.bacakoran.co - tanah wakaf yang tidak jelas pengelolaannya, rentan memantik konflik sosial di masyarakat. bukan tidak mungkin, status tanah abu-abu yang dipicu tidak tertibnya administrasi dan ditambah tidak amanahnya nadzir atau pengurus, bisa menjadi bom waktu kisruh di masyarakat. 
kepala kantor kementerian agama (kemenag) bengkulu utara (bu), dr h nopian gustari, saat dikonfirmasi soal tak menampik, pentingnya tertib administrasi perihal tanah wakaf. 
berangkat dari tujuannya, nopian mengingatkan, wakaf, lazimnya terjadi karena adanya kebutuhan fasilitas umum seperti pemakaman atau fasilitas sosial seperti musolah dan masjid, namun terkendala lokasi. persoalan itu pun memantik orang yang baik hati, kemudian mewakafkan sebidang tanahnya untuk kepentingan umat. 
"maka tertib administrasi wakaf ini menjadi sangat penting. kepada kua, saya juga mengimbau untuk memiliki mitigasi soal ini, karena ini menjadi salah satu bagian dari pencegahan gesekan sosial di masyarakat," tegas nopian. 
baca juga:innalillahi wainnailaihi rojiun, angka kematian haji 2024 tembus 1.300 orang, ada data mencegangkan 
baca juga:apindo sinyalkan dampak ai di sektor ketenagakerjaan, pendidikan vokasi harus menjawab 
nopian kemudian menjelaskan alur wakaf, agar dapat menjadi bahan pemikiran serta upaya penertiban bersama yang perlu mendapatkan dukungan dari lintas elemen masyarakat. 
sebelum kepala kantor urusan agama atau kua yang secara ex oficio menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf (ppaiw) menerbitkan akta ikraf wakaf, ada serangkaian proses yang mesti dilakukan. 
diawali dengan kelengkapan dokumen, seperti foto copy wakif atau orang yang berwakaf, foto copy legalitas tanah yang akan diwakafkan (sertifikat atau skt), sampai dengan nama-nama saksi sebanyak 2 orang serta 5 orang calon nazhir atau pengurus wakaf serta berita acara tujuan wakaf yang akan dilakukan. 
"setelah syarat-syarat lengkap, maka kua akan menerbitkan akta ikrar wakaf atau aiw serta menetapkan nazhir hingga saksi-saksi dalam proses wakaf," jelas nopian.. 
baca juga:kabupaten bengkulu tengah lahir dari bengkulu utara. kini, 16 tahun sebagai kabupaten otonom...
baca juga:ada perubahan arah kebijakan dana desa 2024 
pentingnya keberadaan aiw, nazhir hingga saksi-saksi ini, lanjut dia, selain akan menjadi dokumen syarat administratif ketika akan melakukan penerbitan sertifikat atau alas hak, untuk memudahkan penggunaan tanah wakaf. 
dokumen aiw, terus dia, juga mengantisipasi terjadi penyalahgunaan tanah yang diwakafkan di masa yang akan datang. karena proses penyelenggaraan tanah wakafnya, telah melalui mekanisme yang benar serta memiliki sistem kendali yang jauh lebih bertanggungjawab. 
"kami mengharapkan, masyarakat atau pengurus wakaf di desa dan kelurahan, untuk sesegera mungkin mendaftarkan tanah wakaf di wilayahnya kepada kantor kementerian agama melalui kua," imbaunya.  
"keaktifan kua dalam persoalan ini juga menjadi sangat penting," wejangnya kepada jajaran.  
baca juga:macet jalur lintas bengkulu makin parah, antre mengular hingga 3 jam
baca juga:d'bagindas guncang alun-alun rajo malim paduko arga makmur, bius ribuan penonton
menukil dari paparan menteri ppn sekaligus bapenas, suharso manoarfa, terungkap, dari 41.183 aset wakaf produktif, baru 1.659 lokasi yang dimanfaatkan.
itu artinya, lebih dari 39 ribu aset produktif yang sudah tercatat oleh bwi, praktis perlu menjadi cermatan serius oleh bwi selaku pengelola wakaf nasional. 
kata politisi ppp itu, wakaf memiliki nilai strategis dalam mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan. 
"meskipun begitu, saya menyayangkan belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf produktif. karena dari 41.183 aset wakaf produktif, baru 1.659 lokasi yang dimanfaatkan," ungkap suharso manoarfa di laman instagramnya, dikutip minggu, 30 maret 2024.
baca juga:kabar baru soal sty di timnas indonesia 
baca juga:burung pleci salvadori enggano jadi maskot pilkada bengkulu utara, ini filosofihnya? 
wakaf menjadi bagian komponen sosial yang bersumber dari ummat, pengelolaannya kian memberikan kiprah positif dalam pembangunan nasional. 
namun patut didukung pula dengan semangat transparansi kepada publik serta memberikan imbasan luas mulai dari pembangunan sampai dengan sistem ekonomi syariah. 
layaknya zakat sampai dengan dana setoran haji, wakaf juga dikelola oleh organisasi yang memiliki kaitan secara langsung dalam pemerintah.
wakaf juga dikelola secara profesional oleh badan wakaf indonesia atau bwi. dalam zakat dan wakaf impact forum 2024, ketua bwi, m nuh, turut mendorong kolaborasi untuk pembangunan nasional. 
inisiasi yang muncul pada 21 maret 2024 itu, turut melibatkan lintas sektor seperti kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional (kementerian ppn/bappenas), kementerian agama (kemenag) ri. 
baca juga:innalillahi wainnailaihi rojiun, angka kematian haji 2024 tembus 1.300 orang, ada data mencegangkan 
baca juga:apindo sinyalkan dampak ai di sektor ketenagakerjaan, pendidikan vokasi harus menjawab 
dalam temu sekaligus penandatanganan kesepahaman bersama, mantan menteri pendidikan itu, mengatakan lintas pemangku kepentingan membahas strategi dan langkah konkret.
khususnya, dalam memanfaatkan zakat dan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang efektif. 
dia menaruh harap, kesepakatan yang dihasilkan, membuka jalan menuju kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan lembaga amil zakat.
tak hanya itu saja, kata dia, serta antarlembaga amil zakat, dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat.
dikatakannya, antara zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan satu kesatuan. tidak bisa dipisah-pisah. 
baca juga:lowongan kerja dari kai, ada 4 formasi, rekrutmennya simpel banget. buruan daftar!
baca juga:kaum adam wajib tahu! ini 5 khasiat konsumsi kopi campur madu bagi kesehatan 
"...zakat, infaq, sedekah, dan wakaf ini satu kesatuan orientasinya untuk kemaslahatan," ungkap m nuh. 
kemudian dia juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dalam upaya mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.
senada, suharso juga mengatakan posisi strategis pengelolaan wakaf dalam mendukung pembangunan. 
ditegaskanya, kementerian ppn/bappenas, mendorong pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang untuk kegiatan yang selaras dengan agenda pembangunan.
"kehadiran wakaf uang ini memiliki potensi strategis dalam menyukseskan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan," terangnya.
baca juga:kabupaten bengkulu tengah lahir dari bengkulu utara. kini, 16 tahun sebagai kabupaten otonom...
baca juga:ada perubahan arah kebijakan dana desa 2024 
meski begitu, penyelenggaraan yang profesional serta mengedepankan semangat akuntabilitas, juga sangat penting sebagai pertanggungjawaban moril dan kepada publik. 
optimalisasi pengelolaan wakaf, kata dia, menuntut profesionalisme nazhir dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang. 
selain paham agama, kata dia, seorang nazhir mesti memahami bahkan ahli dalam manajemen keuangan.
menteri keuangan, sri mulyani, juga sudah berkali-kali menyerukan potensi ekonomi syariah yang sangat potensial diperankan indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.
"penyelarasan wakaf uang dengan agenda pembangunan nasional, dapat dimulai dengan sinkronisasi data sasaran program wakaf untuk masyarakat miskin dengan data regsosek," terang suharso menyeru.
baca juga:kabar baru soal sty di timnas indonesia 
baca juga:burung pleci salvadori enggano jadi maskot pilkada bengkulu utara, ini filosofihnya? 
"kita semua bisa berkolaborasi dalam menuntaskan lokus-lokus wilayah yang teridentifikasi sebagai daerah kemiskinan ekstrim atau kampung ziswaf," terusnya lagi menegas.
strategisnya pembangunan nasional lewat optimalisasi himpunan dana ummat, juga mulai menyeruak di daerah soal desentralisasi dana haji.
seruan itu, menginisiasi pengelolaan dana haji secara mandiri berbasis daerah. salah satunya muncul di kabupaten bengkulu utara seruan ini. 
salah satunya di kabupaten bengkulu utara (bu) saja, per 31 oktober 2023, setoran haji. 
jika dihitung dengan total jumlah pendaftar, ditemukan angka nyaris tembus rp 85 miliar. update tahun 2024, angkanya konsisten menuju nominal rp 100 miliar. 
baca juga:innalillahi wainnailaihi rojiun, angka kematian haji 2024 tembus 1.300 orang, ada data mencegangkan 
baca juga:apindo sinyalkan dampak ai di sektor ketenagakerjaan, pendidikan vokasi harus menjawab 
nominal tersebut, didapat dari besaran pendaftaran haji rp 25 juta dikalikan jumlah pendaftar.
politisi pks, agustanto, pernah menyuarakan soal ini. menurutnya desentralisasi dana haji, sangat memungkinkan dilakukan. 
pemikiran ini, dilatari dengan niatan agar sebaran program-program pemerintah yang menggunakan kelolaan badan pengelola keuangan haji (bpkh).
bkph yang merupakan lembaga non struktural di bawah kementerian keuangan (kemenkeu), dapat dilakukan di seluruh daerah. 
"tinggal lagi apakah desentralisasi penuh atau desentralisasi dengan skema-skema yang dirasionalisasikan pemerintah," kata dia.
baca juga:lowongan kerja dari kai, ada 4 formasi, rekrutmennya simpel banget. buruan daftar!
baca juga:kaum adam wajib tahu! ini 5 khasiat konsumsi kopi campur madu bagi kesehatan 
"langkah ini sangat mungkin dilakukan," terusnya menyeru.
desentralisasi dana haji, kata dia, bakal memberikan implikasi yang sangat luas. khususnya daerah yang lazim dihadapkan dengan kasus laten; keterbatasan fiskal. 
"tinggal lagi peruntukannya, harus jelas. supaya ga ngalor ngidul nantinya. persis seperti dbh sawit misalnya, peruntukannya kan jelas," ujarnya. 
di level elit, presiden joko widodo atau jokowi, bahkan pernah bilang kerja badan pengelola keuanganhaji (bpkh) menjadi perhatian publik.
itu terjadi karena mengelola dana haji yang besar dan berasal dari jemaah. oleh karena itu, jokowi, lugas mewanti-wanti agar bpkh hati-hati dalam mengelola dana jemaah haji.
baca juga:kabupaten bengkulu tengah lahir dari bengkulu utara. kini, 16 tahun sebagai kabupaten otonom...
baca juga:ada perubahan arah kebijakan dana desa 2024 
"bpkh kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, kenapa? karena mengelola dana haji dengan jumlah besar," ungkap jokowi, selasa, 12 desember 2023. 
wanti-wanti itu, lugas disampaikan jokowi pada pengarahan rapat kerja atau raker serta milad ke-6 badan pengelola keuangan haji tahun lalu.
"tadi disampaikan pak kepala bpkh, rp 165 triliun. gede banget, dana yang dikelola gede banget jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di bpkh," pesannya kepada bpkh, serius.
jokowi meminta agar dana umat diinvestasikan di tempat aman. jokowi mewanti-wanti jangan sampai dana umat diinvestasikan di tempat yang tidak jelas.
baca juga:macet jalur lintas bengkulu makin parah, antre mengular hingga 3 jam
baca juga:d'bagindas guncang alun-alun rajo malim paduko arga makmur, bius ribuan penonton
"beliau sampaikan 75% diinvestasikan di sbsn ini alhamdulillah ini tempat aman, berada di bi, 2% di investasi langsung menurut saya juga masih aman. jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng hilang uangnya," ujarnya.
"ingat jiwasraya, selalu saya ingatkan itu jangan sampai berkasus seperti itu," lanjut jokowi.
jokowi kembali menegaskan agar pengelolaan dana umat dijaga dengan hati-hati, mengedepankan prinsip syariah.
"saya titip hati-hati mengelola dana umat harus betul-betul dikelola profesional mengedepankan akuntabilitasi prinsip syariah karena sekali lagi ini uang rakyat uang umat," tandasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan