Dispensasi Nikah Rawan jadi Penyelamat Pelaku Amoral

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 17 Jun 2024 - 19:36

Aktivis Perempuan dan Anak, Julisti Anwar,SH.-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Namun, karena alasan tertentu mesti dilangsungkan pernikahannya. Untuk dicatat sebagai perkawinan negara, wajib mendapatkan persetujuan pengadilan agama.

"Mungkin persoalan semacam ini tidak populer. Padahal ini sangatlah prinsip. Dari sudut pandang yuridis formal, tentu bukan sebuah pelanggaran. Tapi, dari sudut pandang norma sosial, ini menandakan adanya situasi yang perlu dibenahi di tataran sosial," ungkapnya.

Untuk diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku 15 Oktober 2019 yang merupakan hasil revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegasi umur minimal pasangan kawin baik laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 tahun.

Pasangan nikah baik kedua-duanya atau salah satunya yang belum memasuki usia kawin, namun akan dinikahkan secara resmi dan dicatat dalam peristiwa perkawinan negara, harus melalui mekanisme putusan pengadilan agama atas permohonan dispensasi kawin.

Data dari PA Kelas IB Arga Makmur, menerangkan dispensasi kawin yang diterima tahun 2022 sebanyak 140 perkara. Tahun 2023 diterima 149 perkara.

Sektor hulu atau penyebab persoalan sosial inilah yang perlu dikaji. Kasuistiknya, nyaris sama dengan kasus-kasus asusila. Termasuk juga perceraian.

Sebagai aktivis perlindungan perempuan yang muncul tidak ujug-ujug, Julisti mensiyalir adanya otak kotor pelaku asusila memanfaatkan fasilitas negara ini, demi menghindari ancaman berat atas kelakuan jahatnya.

Apalagi, terus dia, sepanjang dirinya mendampingi kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korbannya, baik secara prodeo atau pun probono, Julisti mendapatkan "hipotesa" bahwa strata sosial hingga keterbelakangan mental, turut mempengaruhi kasus asusila atau amoral yang dinilainya merupakan fenomena gunung es.

Dimana, terus dia serius, apa yang kentara atau terungkap di publik, jauh lebih kecil dari pada hal atau kasus-kasus lainnya yang belum terungkap.

"Karenanya, kami terus menyeru tentang perlunya bahkan mendesaknya, penanganan di sektor hulu. Pemerintah tidak cukup, bergerak dan memberikan tindakan atau pendampingan, pada pascakejadian. Itu pun yang telah terdeteksi atau pun terungkap publik. Tidak cukup," jelasnya.

dispensasi nikah rawan jadi penyelamat pelaku amoral                              radarutara.bacakoran.co - praktik pernikahan dini secara legal, lantaran telah dipayungi oleh sebuah keputusan pengadilan agama dalam dispensasi kawin, disinyalir menjadi sebuah fasilitas negara yang memungkinkan disalahgunakan oleh pelaku amoral. 
fakta ratusan anak di bawah umur harus menikah, kalau merujuk ke undang-undang perkawinan (belum berumur 19 tahun,red), menyisakan pertanyaan mendalam, musababnya. 
apalagi, peristiwa sosial itu cenderung meningkat saban tahunnya. terlebih, kalau mereka yang belum masuk umur nikah, rerata statusnya masih pelajar. bukan tidak mungkin, tingkat kematangan diri yang belum mumpuni, bakal berimbas pada angka perceraian. 
aktivis perempuan dan anak, julisti anwar,sh, menjelaskan angka dispensasi kawin, mengindikasikan tengah terjadinya persoalan sosial. lebih ekstremnya, degradasi moral.
baca juga:sorot mata tak pernah ingkar, nyesek rasa hati terasa, saat istri tanyakan komitmen suami sebelum menikah lagi
baca juga:di balik fenomena nikah dini
belum lagi, kata dia, ruang-ruang non formal, seperti menikahkan anak di bawah umur secara siri, sehingga tidak tercatat sebagai pernikahan resmi negara, bukan sesuatu yang mustahil telah terjadi. 
keberadaan perangkat regulasi hingga lembaga negara yang menjadi problem solver, kata julisti, harus dibarengi dengan langkah kontijensi di tataran hulu persoalan yang menjadi penyebabnya. 
termasuk penerapan, legalisasi nikah bagi pasangan di bawah umur atau salah satunya di bawah umur, dipandang harus dibarengi dengan parameter-parameter yang mendukung pemberantasan praktik asusila terhadap anak. 
"memang secara hukum, diatur mekanisme dispensasi kawin ini. bahkan, ijin kawin, dengan alasan-alasan tertentu. tapi subyek dispensasi kawin ini, harus menjadi kajian bersama. ini persoalan sosial," ujar julisti, saat bincang, terkait angka dispensasi kawin di daerah saban tahunnya yang relatif tinggi. 
baca juga:penting! berikut 5 makna sederhana yang tersirat dalam pesta pernikahan di pedesaan
baca juga:mau nikah, calon pengantin harus tau! ini syarat dan biaya pernikahan di kantor urusan agama tahun 2024 
untuk diketahui, membaca statistik perkara di pengadilan agama (pa) kelas i b arga makmur, periode januari hingga agustus 2023 saja, angka dispensasi kawin jumlahnya sudah 106 perkara. 
penutup 2023, angkanya mencapai 149 perkara. sederhananya, dispensasi kawin, merupakan dasar bagi kementerian agama (kemenag) memproses pernikahan bagi seorang calon pengantin yang belum memenuhi usia kawin. 
namun, karena alasan tertentu mesti dilangsungkan pernikahannya. untuk dicatat sebagai perkawinan negara, wajib mendapatkan persetujuan pengadilan agama.
"mungkin persoalan semacam ini tidak populer. padahal ini sangatlah prinsip. dari sudut pandang yuridis formal, tentu bukan sebuah pelanggaran. tapi, dari sudut pandang norma sosial, ini menandakan adanya situasi yang perlu dibenahi di tataran sosial," ungkapnya. 
baca juga:pernikahan warga non muslim di kua tunggu juknis
baca juga:kemenag mukomuko giatkan program brus cegah pernikahan dini
untuk diketahui, undang-undang (uu) nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku 15 oktober 2019 yang merupakan hasil revisi uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegasi umur minimal pasangan kawin baik laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 tahun. 
pasangan nikah baik kedua-duanya atau salah satunya yang belum memasuki usia kawin, namun akan dinikahkan secara resmi dan dicatat dalam peristiwa perkawinan negara, harus melalui mekanisme putusan pengadilan agama atas permohonan dispensasi kawin. 
data dari pa kelas ib arga makmur, menerangkan dispensasi kawin yang diterima tahun 2022 sebanyak 140 perkara. tahun 2023 diterima 149 perkara. 
sektor hulu atau penyebab persoalan sosial inilah yang perlu dikaji. kasuistiknya, nyaris sama dengan kasus-kasus asusila. termasuk juga perceraian. 
baca juga:catat pernikahan warga non muslim, kua tunggu petunjuk teknis
baca juga:cegah pernikahan dini giatkan program brus
sebagai aktivis perlindungan perempuan yang muncul tidak ujug-ujug, julisti mensiyalir adanya otak kotor pelaku asusila memanfaatkan fasilitas negara ini, demi menghindari ancaman berat atas kelakuan jahatnya. 
apalagi, terus dia, sepanjang dirinya mendampingi kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korbannya, baik secara prodeo atau pun probono, julisti mendapatkan "hipotesa" bahwa strata sosial hingga keterbelakangan mental, turut mempengaruhi kasus asusila atau amoral yang dinilainya merupakan fenomena gunung es. 
dimana, terus dia serius, apa yang kentara atau terungkap di publik, jauh lebih kecil dari pada hal atau kasus-kasus lainnya yang belum terungkap. 
"karenanya, kami terus menyeru tentang perlunya bahkan mendesaknya, penanganan di sektor hulu. pemerintah tidak cukup, bergerak dan memberikan tindakan atau pendampingan, pada pascakejadian. itu pun yang telah terdeteksi atau pun terungkap publik. tidak cukup," jelasnya. 
baca juga:cegah pernikahan dini giatkan program brus
baca juga:catat pernikahan warga non muslim, kua tunggu petunjuk teknis
berkaca dalam salah satu kasus yang menghebohkan di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, tentang prilaku menyimpang seorang oknum guru yang menyukai sesama jenis dengan menempatkan peserta didik sebagai korbannya. 
dalam proses pemeriksaan, turut teruangkap bahwa pelaku sendiri mengaku pernah menjadi korban serupa saat dirinya masih duduk di bangku pendidikan dasar. 
"artinya, ada sinyalemen traumatik yang memungkinkan seorang korban asusila kemudian bertindak serupa dalam waktu tertentu. ini sangat berbahaya. ini kekhawatiran kita bersama harusnya," tandasnya. 
membaca statistik perkara di pengadilan agama (pa) kelas i b arga makmur, hingga penutup tahun 2023 angka dispensasi kawin mencapai 149 perkara. 
baca juga:kemenag mukomuko giatkan program brus cegah pernikahan dini
baca juga:pernikahan warga non muslim di kua tunggu juknis
sederhananya, dispensasi kawin, merupakan dasar bagi kementerian agama (kemenag) memproses pernikahan bagi seorang calon pengantin yang belum memenuhi usia kawin, namun mesti dilangsungkan pernikahannya karena alasan tertentu. maka mewajibkan calon pasangan nikah, lebih dulu mendapatkan persetujuan pengadilan agama. 
sekadar mengulas, dalam undang-undang (uu) nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku 15 oktober 2019 sebagai beleid pemerintah hasil revisi uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegasi umur minimal pasangan kawin baik laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 tahun. 
pasangan nikah baik kedua-duanya atau salah satunya yang belum memasuki usia kawin, namun akan dinikahkan secara resmi dan dicatat dalam peristiwa perkawinan negara, harus melalui mekanisme putusan pengadilan agama atas permohonan dispensasi kawin. 
"data dispensasi kawin yang diterima tahun 2022 sebanyak 140 perkara. tahun 2023 diterima 149 perkara," jelas pa arga makmur kelas ib melalui panitera, nora addini kepada ru. 
baca juga:mau nikah, calon pengantin harus tau! ini syarat dan biaya pernikahan di kantor urusan agama tahun 2024 
baca juga:penting! berikut 5 makna sederhana yang tersirat dalam pesta pernikahan di pedesaan
dalam warta sebelumnya, periodisasi januari-agustus dispensasi kawin berjumlah 106 perkara. dalam periodisasi yang sama di tahun sebelumnya, jumlahnya 94 perkara. ada kenaikan 12 perkara," kata humas pa arga makmur, fatkul mujib,sh.i,mh di kantornya, rabu, 20 september 2023, sekitar pukul 13.30 wib. 
hakim yang relatif masih berusia muda, kelahiran juli 1987 itu dalam paparan komparatifnya, juga menjelaskan statistik umum beberapa perkara gugatan lainnya. 
semisal, perkara perceraian. membaca data resmi, cerai gugat masih menjadi pemuncak perkara gugatan yang bersifat perdata. cerai gugat, merupakan perkara percerai yang disampaikan oleh seorang istri. 
kebalikannya: cerai talak atau cerai yang disampaikan seorang suami, dikomparasikan dengan periodisasi yang sama tahun sebelumnya, juga menempati tangga kedua, setelah cerai gugat. dapat dibilang, istri cenderung lebih sering menggugat cerai suaminya. 
baca juga:penting! berikut 5 makna sederhana yang tersirat dalam pesta pernikahan di pedesaan
baca juga:mau nikah, calon pengantin harus tau! ini syarat dan biaya pernikahan di kantor urusan agama tahun 2024 
"untuk cerai gugat adalah 359 perkara. cerai talak 125 perkara. kalau membanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama, masing-masing 389 perkara dan 116 perkara," jabarnya, atas laju perkara selama 8 bulan dengan tahun yang berbeda. 
disinggung musabab perceraian? secara umum, pilihan mengakhiri bahtera rumah tangga itu disebabkan pertengkaran yang terus menerus. pemicunya? lanjut fatkul, didominasi persoalan ekonomi. 
meski begitu, ada juga perselingkuhan sampai dengan "cawe-cawe" pihak ketiga yakni orang tua yang turut campur terlalu jauh, dalam rumah tangga anak-anaknya. ada juga soal dugaan kekerasan dalam rumah tangga.
"tapi secara umum, dalil gugatan cerai didominasi alasan ekonomi," ungkapnya. 
baca juga:pernikahan warga non muslim di kua tunggu juknis
baca juga:kemenag mukomuko giatkan program brus cegah pernikahan dini
dalam obrolan lebih kurang 30 menit itu, ditegasi fatkul, soal adanya kesalahan paradigma di masyarakat tentang keberadaan pengadilan agama. dimana, terus dia, pa, acap dianggap sebagai "lembaga pencerai". 
padahal, terus dia lagi, setiap hakim ketika disumpah, salah satu fungsinya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. namun, bukan dimaknai melarang perceraian. karenanya, terus dia, sebagaimana perceraian statusnya merupakan perkara perdata, maka jalur nonlitigasi selalu mendahului berlanjutnya proses litigasi. 
"makanya ada yang namanya proses mediasi," ungkapnya. 
konkret dari upaya tersebut, terus dia, tingkat keberhasilan mediasi yang telah dilaksanakan pihaknya, tahun ini rasio keberhasilannya mencapai 74 persen dari total 73 perkara yang dimediasi. sedangkan untuk 2022 lalu, tingkat keberhasilannya 25 persen dengan jumlah 105 perkara. 
baca juga:catat pernikahan warga non muslim, kua tunggu petunjuk teknis
baca juga:cegah pernikahan dini giatkan program brus
"dari sisi banding, juga menurun. dapat diartikan, hasil putusan pa juga memuaskan," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan