Ini Motor Alih Fungsi Lahan Pertanian yang Sulit Dihalau
Ini Motor Alih Fungsi Lahan Pertanian yang Sulit Dihalau-Radar Utara/ Benny Siswanto -
RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Praktik alih fungsi lahan pertanian, masih menjadi momok negeri yang sulit dihalau. Selain, pertanian yang terbilang belum menjadi fokus yang diseriusi secara kaffah oleh pemerintah.
Praktik alih fungsi juga dihadapkan dengan fakta, keberpihakan belum berada pada mereka yang bertani. Hasil pertanian, masih dibanderol murah di dalam negeri.
Harga Pembelian Pemerintah atau HPP yang ditetapkan, masih kalah dengan dengan tengkulak. Sehingga petani justru terus dibarengus oleh sindikasi di sektor pertanian yang seperti lingkaran setan.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Ir H Supriyanto, dibincangi soal sektor pertanian dan peningkatan kualitas pertanian di daerah, menyampaikan, setidaknya ada 3 sektor yang perlu dilakukan otoritas pusat hingga daerah soal pertanian ini.
BACA JUGA: Dinas Pertanian Segera Kerjakan Proyek Penunjukkan Langsung dan Swakelola
BACA JUGA:Dinas Pertanian Buka Layanan Vaksinasi Jembrana Gratis
Pertama, kata dia, pembangunan pertanian saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan, kawasan persawahan tidak akan berubah, cenderung terus menciut, ketika tidak dibarengi dengan pembukaan lahan kawasan pertanian berkelanjutan baru di daerah.
Permasalahan kedua, terus dia, perlunya peningkatan kapasitas pendampingan yang lebih terukur, baik program dan laporan penyelenggara pendampingan yang menitikberatkan pada evaluasi kondisi pertanian dan subyek pertanian itu sendiri yakni petani.
Permasalahan ketiga adalah aksesibilitas permodalan di sektor pertanian, menurut mantan anggota DPRD BU ini, belum maksimal. Bahkan cenderung, belum menjadi segmen yang serius oleh lembaga-lembaga keuangan pemerintah. Akibatnya, lanjut dia, ekspansi praktik rentenir masih membayangi di lingkungan petani. Dengan beragam modus operandinya.
"Ketiga masalah ini, merupakan fundamental," ujar Supriyanto, kemarin.
BACA JUGA:Dinas Pertanian Geber Vaksinasi Jembrana
BACA JUGA:Pembangunan Lahan Pertanian di Enggano Mulai Dijajaki
Menyikapi persoalan-persoalan di atas, Supriyanto berujar, langkah modernisasi sektor pertanian yang diupayakan semaksimal mungkin tetap mengedepankan eksistensi lokal, harus dilakukan terhadap petani dan pertanian.
Langkah ini, tidak melulu bertumpu pada petani yang harus modern. Tapi juga petugas-petugas pemerintah yang juga mesti memiliki sistem, mekanisme sampai dengan tolok ukur kinerjanya yang lebih jelas.