Ini Motor Alih Fungsi Lahan Pertanian yang Sulit Dihalau

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 15 Jun 2024 - 10:00

Ini Motor Alih Fungsi Lahan Pertanian yang Sulit Dihalau-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Fakta Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi pertanian yang tak dikucurkan pusat ke daerah, baru disikapi tahun ini dengan mengesahkan Peraturan Daerah atau Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Luput amatan di sektor legislasi tahun belakang, tentang amanah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B itu baru disadari tahun 2023 lalu.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) BU Abdul Hadi, menyampaikan, kini daerah sudah memiliki Perda PLP2B.

Produk hukum daerah itu, kata dia, juga sekaligus menjadi keseriusan atas keberlangsungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang juga sudah ditetapkan daerah. Kawasan strategis itu, kata dia, luasnya mencapai 3.463,96 hektar.

"Karenanya, saat ditanyai soal komitmen daerah di sektor pertanian, saya akan jawab, daerah kita ini sangat serius," ujar mantan Camat Ketahun ini, menjawab.

Radar Utara membaca, utas regulasi yang sebelumnya pernah ditegas lewat peraturan kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam Perbup 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mencakup kawasan persawahan seluas 3.463,96 hektar, dilaporkan memiliki tingkat produksi mencapai 34.136,90 ton.

Maka dengan lahirnya perda ini, bakal menjadi penguat bukti keseriusan wilayah otonom ini terkait keberlangsungan sektor pangan strategis.

Tak hanya itu, juga dapat meningkatkan trust pusat terhadap daerah di sektor pertanian saat melakukan klarifikasi faktual atas usulan-usulan DAK tematik untuk Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Apalagi, sudah nyaris 3 tahun ini, daerah tak pernah menjadi obyek dukungan fiskal pusat di sektor irigasi pertanian yang disebut-sebut disebab belum adanya Perda LP2B. (*)

ini motor alih fungsi lahan pertanian yang sulit dihalau                            radarutara.bacakoran.co - praktik alih fungsi lahan pertanian, masih menjadi momok negeri yang sulit dihalau. selain, pertanian yang terbilang belum menjadi fokus yang diseriusi secara kaffah oleh pemerintah. 
praktik alih fungsi juga dihadapkan dengan fakta, keberpihakan belum berada pada mereka yang bertani. hasil pertanian, masih dibanderol murah di dalam negeri. 
harga pembelian pemerintah atau hpp yang ditetapkan, masih kalah dengan dengan tengkulak. sehingga petani justru terus dibarengus oleh sindikasi di sektor pertanian yang seperti lingkaran setan.
ketua kontak tani nelayan andalan (ktna) bengkulu utara provinsi bengkulu, ir h supriyanto, dibincangi soal sektor pertanian dan peningkatan kualitas pertanian di daerah, menyampaikan, setidaknya ada 3 sektor yang perlu dilakukan otoritas pusat hingga daerah soal pertanian ini. 
baca juga: dinas pertanian segera kerjakan proyek penunjukkan langsung dan swakelola
baca juga:dinas pertanian buka layanan vaksinasi jembrana gratis
pertama, kata dia, pembangunan pertanian saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan penduduk. sedangkan, kawasan persawahan tidak akan berubah, cenderung terus menciut, ketika tidak dibarengi dengan pembukaan lahan kawasan pertanian berkelanjutan baru di daerah. 
permasalahan kedua, terus dia, perlunya peningkatan kapasitas pendampingan yang lebih terukur, baik program dan laporan penyelenggara pendampingan yang menitikberatkan pada evaluasi kondisi pertanian dan subyek pertanian itu sendiri yakni petani. 
permasalahan ketiga adalah aksesibilitas permodalan di sektor pertanian, menurut mantan anggota dprd bu ini, belum maksimal. bahkan cenderung, belum menjadi segmen yang serius oleh lembaga-lembaga keuangan pemerintah. akibatnya, lanjut dia, ekspansi praktik rentenir masih membayangi di lingkungan petani. dengan beragam modus operandinya. 
"ketiga masalah ini, merupakan fundamental," ujar supriyanto, kemarin. 
baca juga:dinas pertanian geber vaksinasi jembrana
baca juga:pembangunan lahan pertanian di enggano mulai dijajaki
menyikapi persoalan-persoalan di atas, supriyanto berujar, langkah modernisasi sektor pertanian yang diupayakan semaksimal mungkin tetap mengedepankan eksistensi lokal, harus dilakukan terhadap petani dan pertanian. 
langkah ini, tidak melulu bertumpu pada petani yang harus modern. tapi juga petugas-petugas pemerintah yang juga mesti memiliki sistem, mekanisme sampai dengan tolok ukur kinerjanya yang lebih jelas. 
"dengan artian, perlunya langkah paralel. pemerintah sebagai hulu melalui perpanjangan petugas-petugasnya bersama dengan petani selaku motor di tataran hilir," terangnya. 
"manajemen pertanian ini juga termasuk, soal zonasi pembangunan. harus terpetakan, sehingga antara pembangunan infrastruktur dan musim tanam petani, bisa lebih tertata," pungkasnya.
baca juga:permudah distribusi pertanian, tphp bengkulu lakukan ini
baca juga:untungkan petani dan peternak, dinas pertanian gerakkan program siska
program hingga direktif yang belum berpihak secara maksimal bagi petani, justru akan menghadapkan persoalan prinsip di sektor pertanian. dimana, tergerusnya luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan justru dimotori oleh alih fungsi mandiri. 
"petani sangat mungkin melakukan alih fungsi, karena hasil dari pertanian tidak mencukupi kebutuhan. mereka juga memiliki hak yang sama untuk menyekolahkan anak dan mendapatkan hidup yang layak," ujarnya. 
belum lagi, pertumbuhan penduduk, juga menjadi faktor yang mempengaruhi terus menyempitnya areal kawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah yang berujung ke luasan secara nasional.
"ini juga mesti disiasati bersama, dalam langkah konkret," serunnya. 
baca juga:dinas pertanian dorong terlaksananya sekolah lapang di mukomuko
baca juga:pemkab segera kendalikan alih fungsi lahan pertanian
penurunan produksi padi di daerah, layaknya di kabupaten bengkulu utara (bu), harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. 
paceklik petani, mulai dari gegara hama, modernisasi pertanian yang belum berjalan sampai dengan cengkraman praktik rente yang menjerat pelaku tani, merupakan beberapa soal yang perlu dicarikan solusi. 
minggu, 24 september 2023, merupakan hari tani nasional. sebagai negara agraris, pencapaian jaman lampau swasembada pangan sebatas sejarah. menapaki swasemda hingga mandiri pangan, jangan sampai sebatas slogan. 
catatan radar utara, pemda bu sudah 3 tahun paceklik anggaran di sektor pertanian. daerah ini, baru saja menyudahi syarat regulasi yang mestinya sudah harus dibuat lama. 
baca juga:hari kpn, momentum evaluasi hasil pertanian di bengkulu
baca juga:dinas pertanian perjuangkan sertifikat halal untuk rph di mukomuko
fakta dana alokasi khusus (dak) irigasi pertanian yang tak dikucurkan pusat ke daerah, baru disikapi tahun ini dengan mengesahkan peraturan daerah atau perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b). 
luput amatan di sektor legislasi tahun belakang, tentang amanah pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang lp2b itu baru disadari tahun 2023 lalu. 
kepala dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan (dtphp) bu abdul hadi, menyampaikan, kini daerah sudah memiliki perda plp2b. 
produk hukum daerah itu, kata dia, juga sekaligus menjadi keseriusan atas keberlangsungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang juga sudah ditetapkan daerah. kawasan strategis itu, kata dia, luasnya mencapai 3.463,96 hektar.
baca juga: dinas pertanian segera kerjakan proyek penunjukkan langsung dan swakelola
baca juga:dinas pertanian buka layanan vaksinasi jembrana gratis
"karenanya, saat ditanyai soal komitmen daerah di sektor pertanian, saya akan jawab, daerah kita ini sangat serius," ujar mantan camat ketahun ini, menjawab.
radar utara membaca, utas regulasi yang sebelumnya pernah ditegas lewat peraturan kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam perbup 25 tahun 2022 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mencakup kawasan persawahan seluas 3.463,96 hektar, dilaporkan memiliki tingkat produksi mencapai 34.136,90 ton. 
maka dengan lahirnya perda ini, bakal menjadi penguat bukti keseriusan wilayah otonom ini terkait keberlangsungan sektor pangan strategis. 
tak hanya itu, juga dapat meningkatkan trust pusat terhadap daerah di sektor pertanian saat melakukan klarifikasi faktual atas usulan-usulan dak tematik untuk tahun anggaran 2024 mendatang. 
baca juga:dinas pertanian geber vaksinasi jembrana
baca juga:pembangunan lahan pertanian di enggano mulai dijajaki
apalagi, sudah nyaris 3 tahun ini, daerah tak pernah menjadi obyek dukungan fiskal pusat di sektor irigasi pertanian yang disebut-sebut disebab belum adanya perda lp2b. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan