Ledakan Anggaran Gaji 13, Dipicu Komponennya yang Memasukkan TPG

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 11 Jun 2024 - 11:34

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) BU, Masrup, SSTP, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Ini disebabkan pengaruh dari angka pensiun hingga jumlah penambahan ASN hasil perekrutan tahun lalu yang telah dilantik.

Secara administratif, payung hukum realisasi pembayaran gaji 13 di daerah, berupa perkada sudah terbit.

Pasalnya, nomenklatur beleid yang diteken Jokowi di bulan Maret itu menjadi dasar hukum pembayaran THR serta Gaji 13 Tahun Anggaran 2024.

Pada Rabu, 27 Maret 2024, Masrup menerangkan rampungnya dasar hukum aturan turunan di daerah yang menjadi dasar operasional tersebut.

Soal pencairan THR, saat itu dia bilang secara sistem, pencairannya diproses setiap OPD. Tinggal lagi teknis di tataran OPD," kata Masrup, soal THR dan akan menjadi skema yang sama dalam penyaluran Gaji 13 tahun ini.

Untuk diketahui, lewat PP tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR Tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.

Khusus untuk di daerah, obyek THR dan juga Gaji 13 adalah meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga ASN.

Membaca beleid Jokowi, dipastikan nasib serupa akan kembali dirasakan oleh kalangan non ASN di daerah yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu, akan gigit jari.

Saat itu, aturan meengasi realisasi THR yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Sementara, untuk pembayaran gaji 13 paling cepat adalah bulan Juni. Realisasi THR tahun 2024, diterangkan Masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga Rp 50 miliar.

ledakan anggaran gaji 13, dipicu komponennya yang memasukkan tpg                            radarutara.bacakoran.co - ledakan anggaran gaji 13 di sejumlah daerah tahun 2024, salah satunya dipicu oleh keberadaan tunjangan profesi guru atau tpg sebagai komponen gaji. 
tpg ini, merupakan tunjangan tambahan bagi guru yang telah menerima sertifikasi. maka tpg ini acap disebut tunjangan sertifikasi. 
bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi, masih ada tambahan pendapatan guru yang diterima bagi mereka yang belum menjadi penerima sertifikasi guru atau tpg.
di tengah ketimpangan sosial yang tidak berpihak untuk tenaga non asn, yang lagi-lagi kembali gigit jari.
baca juga:bansos tepat sasaran, 2.000-an kk hengkang dari pangkalan dtks
baca juga:sering dianggap sampah yang tak berguna, ternyata kulit jengkol banyak manfaat bagi kita
membaca beleidnya, skema antisipatif sudah disiapkan pemerintah. ditegaskan, pembayaran gaji 13 ini, sudah dapat dilakukan paling cepat bulan juni.
sesuai dengan aturan pembayaran gaji yang tengah ditunggu-tunggu ribuan asn, salah satunya di daerah ini, adalah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian thr dan gaji ketiga belas kepada asn, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.
aturan tersebut diteken presiden joko widodo atau jokowi, tepatnya tanggal 13 maret 2024, sebagai dasar hukumnya atau payung hukum aturan turunan, termasuk peraturan kepala daerah.  
catatan ru, diketahui, tahun 2024 mendatang sektor pendidikan yang sudah ditegas lewat transfer keuangan dan dana desa (tkdd), masih terus tinggi saban tahunnya.
baca juga:paparkan visi dan misi, rachmat: siap kolaborasi dengan perindo
baca juga:ubasuteyama, tradisi orang jepang yang meninggalkan orang tua yang sudah berumur di gunung sendirian
tunjangan sertifikasi guru ini, masuk dalam komponen transfer dana alokasi khusus atau dak non fisik. 
seperti di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, diketahui anggaran dari pusat yang ditransfer secara periodik sudah ditegasi angka-angkanya.
untuk tunjangan guru asn daerah, terdiri dari tunjangan profesi guru sebesar rp 77.758.794.000 serta tambahan penghasilan guru rp 1.247.351.000.
dalam warta sebelumnya, diketahui anggaran tunjangan ini telah masuk ke dalam rekening kas umum daerah atau rkud pada selasa, 21 mei 2024. 
baca juga:7 manfaat mengkonsumsi bengkoang bagi kesehatan tubuh kita
baca juga:ratusan nelayan mukomuko usulkan dapat jaminan bpjs ketanagakerjaan
nilai transfernya sebesar rp 23,3 miliar. untuk kabupaten bengkulu utara, diketahui jumlah penerima tpg sebanyak 1.478 guru. 
sedangkan, guru yang belum sertifikasi sehingga berhak mendapatkan tambahan penghasilan guru sebanyak 521 orang. 
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bu, masrup, sstp, m.si, dikonfirmasi soal belum cairnya gaji 13 di daerah ini, menyampaikan, pemda bengkulu utara tengah mempersiapkannya. 
"beberapa hari ini, kami proses cetak daftar gaji per skpd. minggu depan sudah siap salur," ungkap masrup akan progres administratif atas anggaran yang diproyeksikan bisa lebih dari rp 50 miliaran itu, jumat, 7 juni 2024. 
baca juga:ini pendapat gubernur bengkulu terhadap 2 raperda
baca juga:sudahkah anda berwisata ke maladewa? negara paling indah di dunia, 100℅ penduduknya beragama islam
lebih teknis lagi, masrup mengatakan, penyaluran gaji 13 ini pada prinsipnya siap disalurkan oleh bkad. 
walaupun, lanjut dia, tidak juga menempatkan pihaknya sebagai motor sentral. ada proses yang saling berkaitan, sebelum kemudian daerah dapat menerbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d). 
"namun tetap tergantung pengajuan masing-masing skpd. pembayaran gaji 13 tahun 2024 di pemda bengkulu utara, tinggal menunggu waktu penyalurannya saja. anggarannya bisa lebih dari rp 50 miliar," jelasnya.
dalam warta sebelumnya, masrup mengungkapkan, turut melakukan penghitungan kembali kebutuhan anggarannya. 
baca juga:bansos tepat sasaran, 2.000-an kk hengkang dari pangkalan dtks
baca juga:sering dianggap sampah yang tak berguna, ternyata kulit jengkol banyak manfaat bagi kita
ini disebabkan pengaruh dari angka pensiun hingga jumlah penambahan asn hasil perekrutan tahun lalu yang telah dilantik.
secara administratif, payung hukum realisasi pembayaran gaji 13 di daerah, berupa perkada sudah terbit. 
pasalnya, nomenklatur beleid yang diteken jokowi di bulan maret itu menjadi dasar hukum pembayaran thr serta gaji 13 tahun anggaran 2024.
pada rabu, 27 maret 2024, masrup menerangkan rampungnya dasar hukum aturan turunan di daerah yang menjadi dasar operasional tersebut. 
baca juga:paparkan visi dan misi, rachmat: siap kolaborasi dengan perindo
baca juga:ubasuteyama, tradisi orang jepang yang meninggalkan orang tua yang sudah berumur di gunung sendirian
soal pencairan thr, saat itu dia bilang secara sistem, pencairannya diproses setiap opd. tinggal lagi teknis di tataran opd," kata masrup, soal thr dan akan menjadi skema yang sama dalam penyaluran gaji 13 tahun ini.
untuk diketahui, lewat pp tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya atau thr tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.
khusus untuk di daerah, obyek thr dan juga gaji 13 adalah meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga asn. 
membaca beleid jokowi, dipastikan nasib serupa akan kembali dirasakan oleh kalangan non asn di daerah yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu, akan gigit jari.
baca juga:7 manfaat mengkonsumsi bengkoang bagi kesehatan tubuh kita
baca juga:ratusan nelayan mukomuko usulkan dapat jaminan bpjs ketanagakerjaan
saat itu, aturan meengasi realisasi thr yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 1o (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
sementara, untuk pembayaran gaji 13 paling cepat adalah bulan juni. realisasi thr tahun 2024, diterangkan masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga rp 50 miliar. 
selain thr gaji, kata dia, daerah sesuai dengan amanat pusat, turut menjadi komponen adalah tambahan penghasilan atau tpp. 
khusus untuk guru, lanjut dia, tambahannya adalah tambahan penghasilan guru atau tpg serta tambahan penghasilan atau yang sebelumnya lazim disebut non sertifikasi.
baca juga:7 manfaat mengkonsumsi bengkoang bagi kesehatan tubuh kita
baca juga:ratusan nelayan mukomuko usulkan dapat jaminan bpjs ketanagakerjaan
"dari keseluruhannya total anggarannya mencapai rp 50-an miliar," ungkapnya.
untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar rp 505,51 miliar, terserap sebanyak rp 444,30 miliar atau 87,89 persen.
besaran anggaran gaji 13 juga relatif tidak ada perbedaan. dijelaskan, pasal 6 ayat 2, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pns dan pppk, terdiri atas:
a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 
baca juga:kafilah mukomuko juara 3 mtq xxxvi provinsi bengkulu
baca juga:hari kpn, momentum evaluasi hasil pertanian di bengkulu
selanjut pada huruf e dijelaskan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. 
realisasinya, masih dalam kelanjutan klausa huruf e adalah dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 
dijelaskan juga, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
khusus untuk wakil rakyat di daerah itu, besarannya paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 8 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan