Kebutuhan Anggarannya Gaji 1,4 M, Tes Wawancara Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa oleh Panwascam

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 22 May 2024 - 19:54

Kantor Bawaslu Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

Bawaslu menyampaikan, perekrutan badan adhoc tingkat kelurahan dan desa ini, merujuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.

Regulasi ini, mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

Beleid itu, juga mengatur tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Tri menyeru, Bawaslu membuka kesempatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa.

"PPKD, akan menjadi salah satu basis pengawasan Pilkada," ungkap Tri Suyanto.

Diterangkan Tri, selain integritas yang menjadi poin penting dalam perekrutan badan ad hoc di lingkungannya.

Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Ketatanegaraan, Kepartaian dan Pengawasan Pemilu, turut menjadi pra syarat.

Lowongan kerja musiman ini, sudah dibuka pendaftarannya sejak 18 Mei 2024 ini, memiliki tingkat pendapatan atau honor yang lumayan.

Sebulan honornya Rp 1.100.000. Dengan masa kerja, minimal 6 bulan, terhitung mulai Juni hingga November, maka total pendapatan PKD jika diakumulasi tembus Rp 6.600.000 perorangnya.

Dengan wilayah penugasan basis di daerah ini sebanyak 220 desa dan kelurahan, itu artinya kebutuhan anggaran khusus gaji tembus 1,4 miliar. Dengan catatan, tidak ada perpanjangan masa kerja, semisal adanya sengketa Pilkada atau Pilkada Ulang.

kebutuhan anggarannya gaji 1,4 m, tes wawancara calon panitia pengawas pemilihan kelurahan/desa oleh panwascam                            radarutara.bacakoran.co - tes wawancara calon panitia pengawas pemilihan kelurahan/ desa (ppkd) yang kini tengah dalam proses perekrutannya oleh bawaslu di daerah, bakal dilakukan oleh panwascam terpilih.
ketua bawaslu bengkulu utara provinsi bengkulu, tri suyanto, se, tak menampik soal ini.
dia mengatakan, kelulusan calon salah satu perpanjangan lembaga pengawasan itu, menjadi hak prerogatif panwascam terpilih.
"pendaftarannya tengah berlangsung di bawaslu kabupaten, karena panwascam masih dalam proses perekrutan juga," ujar tri di kantornya, selasa, 19 mei 2024.
baca juga:65 pelajar sma/k bertarung raih juara o2sn 2024 tingkat kabupaten. ini pesan mkks sma bengkulu utara
baca juga:santi bessy aswinda : edukasi kaum perempuan tentang kdrt sangat penting 
maka bawaslu sudah mesti memitigasi pelaksanaan perekrutan panitia adhoc di lingkupnya. pasalnya, panwascam terpilih nantinya bakal berlanjut dengan pembentukan kesekretariatan. proses ini mengait pada sumber daya manusia (sdm) hingga tempat. 
"untuk seleksi panwascam, wawancaranya sudah rampung dan tinggal tahapan verifikasi hasil, untuk menetapkan panwascam terpilih," ujarnya menjelaskan.
penetapan panwascam pilkada serentak 2024, akan digamblang bawaslu tempo hitungan hari. rencananya, kamis, 23 mei 2024. 
setelah itu, panwascam terpilih bakal dilantik pada 24 mei 2024 dan langsung mengikuti bimbingan teknis hingga sabtu, 25 mei 2024. 
baca juga:jangan asal beli ! ini 5 cara memilih sikat gigi yang baik & benar untuk kesehatan gigi & mulut
baca juga:warga bengkulu utara belum banyak yang kenal buah manecu. manis rasanya, kaya manfaatnya
setelah itu, panwascam akan mempersiapkan wawancara pendaftar ppkd yang dinyatakan lulus administrasi. kemudian berlanjut dengan tes wawancara. perekrutan ppkd, lebih sederhana, tanpa tes tertulis. 
pantauan ru, tes wawancara calon ppkd akan digelar pada 27 mei 2024. itu artinya, dua hari setelah panwascam terpilih mengikuti bimtek selama dua hari. 
bawaslu menyampaikan, perekrutan badan adhoc tingkat kelurahan dan desa ini, merujuk peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 17 tahun 2023. 
regulasi ini, mengatur tentang perubahan keempat atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu badan pengawas pemilihan umum provinsi. 
baca juga:jangan dianggap sepele! ini sederet keuntungan menggunakan ban nitrogen untuk kendaraan
baca juga:pemkab mukomuko matangkan persiapan sambut ustad abdul somad
beleid itu, juga mengatur tentang badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 1078). 
tri menyeru, bawaslu membuka kesempatan bagi seluruh warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwaslu kelurahan/ desa.
"ppkd, akan menjadi salah satu basis pengawasan pilkada," ungkap tri suyanto. 
diterangkan tri, selain integritas yang menjadi poin penting dalam perekrutan badan ad hoc di lingkungannya. 
baca juga:madinah terik, siang hari tembus 40 derajat
baca juga:harus coba! selain menurunkan kolesterol, ini 5 manfaat makan keong sawah atau tutut, bagi kesehatan...
memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu, turut menjadi pra syarat. 
lowongan kerja musiman ini,  sudah dibuka pendaftarannya sejak 18 mei 2024 ini, memiliki tingkat pendapatan atau honor yang lumayan. 
sebulan honornya rp 1.100.000. dengan masa kerja, minimal 6 bulan, terhitung mulai juni hingga november, maka total pendapatan pkd jika diakumulasi tembus rp 6.600.000 perorangnya. 
dengan wilayah penugasan basis di daerah ini sebanyak 220 desa dan kelurahan, itu artinya kebutuhan anggaran khusus gaji tembus 1,4 miliar. dengan catatan, tidak ada perpanjangan masa kerja, semisal adanya sengketa pilkada atau pilkada ulang.
baca juga:ancaman abrasi yang menghadirkan keindahan destinasi alam...
baca juga:penggunaan artificial intelligence dapat meningkatkan kinerja logistik
koordinator sekretariat bawaslu bengkulu utara, taufik akbar pane, se,m.si, dibincangi membenarkan soal ini. 
kata dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada publik atau menyeberluaskan informasi perekrutan ppkd pilkada 2024. 
"penerimaan pendaftaran mulai dari tanggal 18 hingga 21 mei 2024 pukul 08.00 wib," terang taufik akbar pane, sabtu, 18 mei 2024 petang. 
dia juga membenarkan, soal besaran honor pkd yang berbasis kelurahan dan desa. begitu juga dengan masa tugasnya selama pilkada 2024. 
baca juga:pemkab mukomuko matangkan persiapan sambut ustad abdul somad
baca juga:65 pelajar sma/k bertarung raih juara o2sn 2024 tingkat kabupaten. ini pesan mkks sma bengkulu utara
"masa kerjanya terhitung mulai juni hingga november 2024 dengan honor sebesar rp 1.100.000 perbulannya," ia menjelaskan. 
turut disyaratkan pula, soal pendidikan minimal bagi calon pendaftar yakni minimal sekolah menengah atas atau sma sederajat. 
berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau ktp. 
"telah mengundurkan diri setidak-tidaknya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon," jelas tri suyanto menegaskan. 
baca juga:santi bessy aswinda : edukasi kaum perempuan tentang kdrt sangat penting 
baca juga:jangan asal beli ! ini 5 cara memilih sikat gigi yang baik & benar untuk kesehatan gigi & mulut
pendaftar juga harus tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 
calon peserta juga dilarang jika pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, legislatif mulai dari pusat hingga daerah serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
"sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun," jelasnya lagi. 
membaca pengumumannya, terdapat 4 lampiran yang wajib disampaikan oleh setiap pendaftar. 
baca juga:warga bengkulu utara belum banyak yang kenal buah manecu. manis rasanya, kaya manfaatnya
baca juga:jangan dianggap sepele! ini sederet keuntungan menggunakan ban nitrogen untuk kendaraan
lampiran itu mulai dari surat lamaran yang ditujukan kepada kelompok kerja. selanjutnya lampiran soal ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau ppk atau pejabat berwenang, bagi asn yang mendaftar. 
lampiran surat permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar. 
selanjutnya lampiran yang ditegaskan dalam penjelasan huruf h yang memuat poin-poin sebagaimana diterang pada angka 1 hingga 8. 
tri menyampaikan, untuk surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang disampaikan sebelum pelantikan. 
baca juga:madinah terik, siang hari tembus 40 derajat
baca juga:harus coba! selain menurunkan kolesterol, ini 5 manfaat makan keong sawah atau tutut, bagi kesehatan...
"untuk diperhatikan, surat keterangan sehat dari instansi swasta, klinik atau pun dokter praktik, tidak diterima," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan