Dirjen GTK Kemendikbudristek Angkat Bicara Soal Keterlambatan Sertifikasi Guru Triwulan I Tahun 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 17 May 2024 - 20:01

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd -gtk.kemdikbud.go.id-

Anggaran yang mengait pada hampir 1.500 guru di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu ini, sebelumnya lambat diproses yang diklaim daerah lantaran Surat Keputusan Tunjangan Profesi atau SKPT yang belum terbit.

Belakangan, surat keputusan yang diterbitkan pemerintah yang lazimnya diterbitkan 2 kali dalam setahun itu, sudah rilis sehingga instansi teknis di daerah dapat memproses usulan pencairannya, dalam mekanisme akuntansi pemerintah.

Namun hingga memasuki medio triwulan kedua tahun 2024 ini, anggaran tunjangan triwulan pertama yang totalnya mencapai Rp 14 miliar lebih itu, belum juga dibayarkan pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara, Masrup, S.St.Pi, M.Si, saat dikonfirmasi RU menyampaikan proses yang telah berjalan di daerah, terkait pembayaran tunjangan sertifikasi ini sudah dilakukan. Sudah pula rampung.

Proses yang sudah berjalan itu, kata Masrup, begitu kerja teknis yang telah rampung oleh Dinas Pendidikan, berlanjut dengan proses rekonsiliasi.

Rekonsiliasi ini, terus dia lagi, yakni data antara pihak kementerian (Kemendikbud dan Kemenkeu) dilakukan padupadan bersama dengan data dari pemerintah daerah.

"Alhamdulillah proses ini tuntas," ungkapnya, dua pekan lalu.

Itu artinya, administrasi yang tengah ditunggu pemerintah daerah adalah terbitnya rekomendasi dari pihak Kemendikbud-Ristek ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Dalam wawancara pekan lalu itu, Masrup juga menyampaikan, pihaknya masih menunggu proses penyaluran dana dari Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kemenkeu ke Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD.

dirjen gtk kemendikbudristek angkat bicara soal keterlambatan sertifikasi guru triwulan i tahun 2024                            radarutara.bacakoran.co - keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru atau tpg,  memantik respon pejabat utama pusat. 
ini soal tak kunjung cairnya, anggaran yang secara hukum telah ditegasi oleh undang-undang apbn tahun 2024. 
tpg menjadi komposan transfer pusat untuk segmen dana alokasi khusus (dak) non fisik. 
kementerian keuangan atau kemenkeu menjelaskan, tansfer ke daerah atau tkd 2024 mencapai rp 857,59 triliun.
baca juga:menuju bupati bengkulu utara 1, arie septia adinata kembalikan berkas ke pdi perjuangan dan gerindra
baca juga:gubernur ini, sambangi pppk guru korban lakalantas, kakinya diamputasi. apa saja santunan korban kecelakaan?
rinciannya, terbagi dalam dana bagi hasil atau dbh sebesar rp 143,09 triliun.
dana alokasi umum (dau) sebesar rp 427,69 triliun. 
dau ta 2024 sendiri terdiri dari bagian dau yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar rp 343,53 triliun. 
selanjutnya, dau yang ditentukan penggunaannya sebesar rp 84,17 triliun untuk dukungan penggajian formasi pppk. 
dau tersebut, dialokasikan pemerintah untuk mendukung pendanaan kelurahan dan dukungan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan serta pekerjaan umum.
baca juga:tidak kooperatif, jaksa kembangkan penyelidikan 1 opd perkara 20 persen
baca juga:pusing dengan rambut berketombe! ini 8 tips untuk mengatasi ketombe yang bisa dicoba di rumah
masih merujuk paparan, kemenkeu menerangkan dana alokasi khusus (dak) yang nilainya mencapai rp 188,10 triliun.
total anggaran ratusan triliun tersebut, terbagi dalam format dak fisik serta dak non fisik.
pemerintah menerangkan, dak fisik alokasinya sebesar rp 53,82 triliun. anggaran ini guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan daya saing usaha. 
menjadi tujuan juga adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi. 
baca juga:tidak mesti harus yang selalu mahal! ini 3 masker untuk membuat kulit menjadi glowing, dapat dibuat sendiri
baca juga:hari ke-8 jasad toni ditemukan, wabup: pemerintah daerah turut berduka cita
sedangkan dak nonfisik, anggarannya rp 133,76 triliun yang diarahkan mempertajam fokus kegiatan dak nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi;
selain itu, untuk peningkatan investasi pada lokasi prioritas, mempertajam kebijakan bantuan operasional satuan pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target output tunjangan guru. 
termasuk juga untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada upaya kesehatan masyarakat (ukm) primer serta alokasi tunjangan profesi guru (tpg) asnd dan tunjangan khusus guru (tkg) asnd telah memperhitungkan kenaikan gaji.
direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan (ditjen gtk), kembali menegaskan terus mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh indonesia. 
baca juga:menuju bupati bengkulu utara 1, arie septia adinata kembalikan berkas ke pdi perjuangan dan gerindra
baca juga:gubernur ini, sambangi pppk guru korban lakalantas, kakinya diamputasi. apa saja santunan korban kecelakaan?
komitmen itu, dituangkan dalam direktif peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) nomor 45 tahun 2023. 
dirjen gtk, nunuk suryani, mengatakan, regulasi tersebut merupakan petunjuk teknis pemberian tunjangan aparatur sipil negara daerah.
"ditjen gtk mendorong pemda, untuk dapat menyalurkan dana tpg ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja, sejak dana tpg diterima di rekening kas umum daerah," pungkasnya. 
sudah dilansir ru sebelumnya, tunjangan sertifikasi ribuan guru, untuk triwulan pertama tahun 2024 yang belum dibayarkan, masih terganjal anggaran. 
baca juga:tidak kooperatif, jaksa kembangkan penyelidikan 1 opd perkara 20 persen
baca juga:pusing dengan rambut berketombe! ini 8 tips untuk mengatasi ketombe yang bisa dicoba di rumah
anggaran yang mengait pada hampir 1.500 guru di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu ini, sebelumnya lambat diproses yang diklaim daerah lantaran surat keputusan tunjangan profesi atau skpt yang belum terbit. 
belakangan, surat keputusan yang diterbitkan pemerintah yang lazimnya diterbitkan 2 kali dalam setahun itu, sudah rilis sehingga instansi teknis di daerah dapat memproses usulan pencairannya, dalam mekanisme akuntansi pemerintah. 
namun hingga memasuki medio triwulan kedua tahun 2024 ini, anggaran tunjangan triwulan pertama yang totalnya mencapai rp 14 miliar lebih itu, belum juga dibayarkan pemerintah. 
sebelumnya, kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bengkulu utara, masrup, s.st.pi, m.si, saat dikonfirmasi ru menyampaikan proses yang telah berjalan di daerah, terkait pembayaran tunjangan sertifikasi ini sudah dilakukan. sudah pula rampung. 
baca juga:tidak mesti harus yang selalu mahal! ini 3 masker untuk membuat kulit menjadi glowing, dapat dibuat sendiri
baca juga:hari ke-8 jasad toni ditemukan, wabup: pemerintah daerah turut berduka cita
proses yang sudah berjalan itu, kata masrup, begitu kerja teknis yang telah rampung oleh dinas pendidikan, berlanjut dengan proses rekonsiliasi. 
rekonsiliasi ini, terus dia lagi, yakni data antara pihak kementerian (kemendikbud dan kemenkeu) dilakukan padupadan bersama dengan data dari pemerintah daerah.
"alhamdulillah proses ini tuntas," ungkapnya, dua pekan lalu. 
itu artinya, administrasi yang tengah ditunggu pemerintah daerah adalah terbitnya rekomendasi dari pihak kemendikbud-ristek ke kementerian keuangan atau kemenkeu.
baca juga:menuju bupati bengkulu utara 1, arie septia adinata kembalikan berkas ke pdi perjuangan dan gerindra
baca juga:gubernur ini, sambangi pppk guru korban lakalantas, kakinya diamputasi. apa saja santunan korban kecelakaan?
dalam wawancara pekan lalu itu, masrup juga menyampaikan, pihaknya masih menunggu proses penyaluran dana dari direktorat jenderal perimbangan (djpk) kemenkeu ke rekening kas umum daerah atau rkud.
"nantinya jika sudah masuk ke rkud, maka akan segera disalurkan ke skpd dispendik untuk kemudian diteruskan ke masing-masing rekening penerima," jelasnya. 
dengan artian, pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1 guru di kabupaten bengkulu utara (bu), tinggal menunggu dana. 
tunjangan periode januari, februari dan maret 2024 yang belum dibayarkan, kini tengah menunggu transfer dari kementerian keuangan atau kemenkeu.
baca juga:tidak kooperatif, jaksa kembangkan penyelidikan 1 opd perkara 20 persen
baca juga:pusing dengan rambut berketombe! ini 8 tips untuk mengatasi ketombe yang bisa dicoba di rumah
catatan ru, diketahui, tahun 2024 mendatang sektor pendidikan yang sudah ditegas lewat transfer keuangan dan dana desa (tkdd), masih terus tinggi saban tahunnya.
tunjangan sertifikasi guru ini, masuk dalam komponen transfer dana alokasi khusus atau dak non fisik. 
anggaran dari pusat yang ditransfer secara periodik itu, untuk tunjangan guru asn daerah, terdiri dari tunjangan profesi guru sebesar rp 77.758.794.000 serta tambahan penghasilan guru rp 1.247.351.000. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan