Menilik Putusan MK yang Disadur Ketua KPU, Soal Caleg Terpilih Bisa Dilantik Saat Kalah di Pencalonan Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 12 May 2024 - 20:07

Pemusnahan keping e-KTP dalam dokumen invalid oleh Dukcapil Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Publik nasional kembali heboh, perihal penjelasan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, yang menilai seorang caleg terpilih dapat tidak dilantik serentak.

Pelantikan secara tidak bersamaan itu, ketika yang bersangkutan menjadi kontestan di Pilkada 2024 dan dari kontestasi itu yang bersangkutan kelah dalam perhelatan.

Dalam warta saluran utama, Hasyim menyadur sikapnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Putusan itu, terkait dengan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Poin dalam sengketa konstitusi itu, terkait dengan aturan soal pengunduran diri Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Pilkada

Atas perkara tersebut, MK kemudian menyimpulkan sekaligus memutuskan menolak untuk seluruhnya.

Poin yang tengah menjadi perbincangan hangat saat ini adalah caleg terpilih yang mencalonkan diri di Pilkada, tidak perlu mundur.

Konon, pelantikan belakangan atau tidak serentak, bisa dilakukan ketika caleg itu nantinya ternyata tidak kalah dalam kontestasi.

Lantas apa saja yang ditegaskan dalam poin putusan MK yang dijadikan dasar sikap Ketua KPU itu?

Perkara konstitusi itu, dimohonkan oleh Ahmad Al Farizy yang diketahui beralamat di BTN Bontokamase, Blok E/4 Nomor 6, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; dan

menilik putusan mk yang disadur ketua kpu, soal caleg terpilih bisa dilantik saat kalah di pencalonan pilkada                            radarutara.bacakoran.co - publik nasional kembali heboh, perihal penjelasan ketua kpu, hasyim asy'ari, yang menilai seorang caleg terpilih dapat tidak dilantik serentak. 
pelantikan secara tidak bersamaan itu, ketika yang bersangkutan menjadi kontestan di pilkada 2024 dan dari kontestasi itu yang bersangkutan kelah dalam perhelatan. 
dalam warta saluran utama, hasyim menyadur sikapnya itu sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi atau mk nomor 12/puu-xxii/2024.
putusan itu, terkait dengan pengujian materiil undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
baca juga:juni mk bakal putus kisruh tabat lebong-bengkulu utara 
baca juga: masjid agung dan masjid darussalam titik kumpul keberangkatan cjh mukomuko
poin dalam sengketa konstitusi itu, terkait dengan aturan soal pengunduran diri calon anggota dpr, dpd, dan dprd dalam pilkada
atas perkara tersebut, mk kemudian menyimpulkan sekaligus memutuskan menolak untuk seluruhnya. 
poin yang tengah menjadi perbincangan hangat saat ini adalah caleg terpilih yang mencalonkan diri di pilkada, tidak perlu mundur. 
konon, pelantikan belakangan atau tidak serentak, bisa dilakukan ketika caleg itu nantinya ternyata tidak kalah dalam kontestasi. 
lantas apa saja yang ditegaskan dalam poin putusan mk yang dijadikan dasar sikap ketua kpu itu? 
baca juga:bawaslu mukomuko rekrut 32 panwaslucam pilkada jalur existing
baca juga:beratnya syarat pencalonan jalur independen, kesempatannya hingga pukul 23.59 wib malam ini 
perkara konstitusi itu, dimohonkan oleh ahmad al farizy yang diketahui beralamat di btn bontokamase, blok e/4 nomor 6, kecamatan gantarang kabupaten bulukumba, sulawesi selatan; dan 
nur fauzi ramadhan, yang berlamat jalan terogong iii/26, rt 09 rw 10, cilandak,  jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta.
permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang nomor 10 
tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran negara nomor 5898) terhadap uud nri 1945. 
baca juga:punya rekam jejak buruk calon panwascam, lapor wa ke nomor 082178118952
baca juga:ternyata... ini manfaat jalan kaki 10 ribu langkah setiap hari bagi kesehatan?
secara spesifik, para pemohon akan menguji pasal 7 ayat (2)  huruf s uu pilkada yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
pada poin s yakni menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; 
dalam uraian yang ditegaskan mk sebagaimana poin yang dimohonkan, dijelaskan bahwa agenda penyelenggaraan pemilu serentak 2024 saat ini telah berlangsung, yakni tahapan kampanye untuk pemilu serentak yang masa pemungutan suaranya dilangsungkan pada tanggal 14 februari 2024. 
baca juga:pengalaman pribadi : bebas bau mulut, makan petai dengan kulit
baca juga:ternyata, ada kapal karam di lentera merah bengkulu
berdasarkan peraturan kpu nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, proses pemilu 2024 selesai pada tanggal 1 oktober yakni pengucapan sumpah/janji dpr dan dpd, serta 20 oktober pada pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.
jadwal tersebut secara kronologis akan bersinggungan/konflik dengan agenda pilkada serentak 2024 yang berdasarkan pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 pemungutan suaranya terjadwal dilaksanakan pada 27 november 2024. 
berdasarkan lampiran peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 pula, pendaftaran peserta pilkada akan dilakukan pada tanggal 27-29 agustus 2024. sementara itu, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak 2024 akan jatuh pada 22 september 2024
rancangan jadwal tersebut akan memunculkan kondisi dimana telah terdapat peserta pemilu (“caleg”) terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kpu yang dijadwalkan pada 15 februari 2024-20 maret 2024 yang dapat mendaftarkan kembali dirinya pada pilkada 2024 sekalipun yang bersangkutan belum dilantik menjadi anggota dpr, dprd, atau dpd periode 2024 2029.
baca juga:turunkan alat berat bantu pencarian korban hanyut di sungai lunang
baca juga:hp android cepat panas dan baterai mudah habis? berikut 9 cara mengatasinya..
bahwa dalam hal tersebut, ketika caleg terpilih mendaftar untuk pilkada 2024, maka yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri dari keterpilihannya dan tetap akan dilantik sebagai anggota dpr, dprd, atau dpd pada oktober 2024. 
hal itu dikarenakan pasal 7 ayat (2) huruf s uu pilkada hanya mensyaratkan pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dpr, dprd, atau dpd yang artinya tidak mencakup caleg terpilih. 
bahwa jika caleg terpilih tetap dilantik pada oktober 2024 kemudian yang bersangkutan mengikuti pilkada 2024, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat mahkamah konstitusi pada putusan nomor 33/puu-xiii/2015 untuk menciptakan nilai fairness dalam pemlihan, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, serta peluang gangguan kinerja jabatan sehingga anggota dpr, dprd, dan dpd yang hendak mengikuti pilkada harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana diafirmasi dalam pasal 7 ayat (2) huruf s uu pilkada (vide putusan nomor 33/puu-xiii/2015, hlm. 154)
baca juga:juni mk bakal putus kisruh tabat lebong-bengkulu utara 
baca juga: masjid agung dan masjid darussalam titik kumpul keberangkatan cjh mukomuko
amar putusan 
dalam provisi: menolak permohonan provisi para pemohon. 
dalam pokok permohonan: menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 
terhadap putusan a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari satu orang hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi m. guntur hamzah yang menyatakan sebagai berikut: 
berdasarkan pasal 24 ayat (1) uud 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
serta dengan mempertimbangkan asas ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan perkara nomor 12/puu-xxii/2024, berkenaan dengan permohonan pengujian norma pasal 7 ayat (2) huruf s undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang 
baca juga:bawaslu mukomuko rekrut 32 panwaslucam pilkada jalur existing
baca juga:punya rekam jejak buruk calon panwascam, lapor wa ke nomor 082178118952
perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang (uu 10/2016), saya hakim konstitusi m. guntur hamzah berpendapat seharusnya mahkamah dapat mengabulkan sebagian permohonan para pemohon (gegrond wordt verklaard). 
desenting opinion itu, lantas dijabarkan dalam tujuh argumentasi hukum untuk mengabulkan permohonan a quo. 
hakim guntur hamzah pun menilai jika melihat lini masa tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilkada 2024 diatas, nampak jelas adanya titik singgung (tangere) tahapan antara penetapan pasangan calon kepala daerah pada tanggal 22 september 2024 dengan pengucapan sumpah atau janji anggota legislatif pada tanggal 1 oktober 2024. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan