Beratnya Syarat Pencalonan Jalur Independen, Kesempatannya Hingga Pukul 23.59 WIB Malam Ini

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 12 May 2024 - 19:40

WAWANCARA calon PPK di Kantor KPU Bengkulu Utara, tampak komisioner tengah mewawancarai salah satu peserta seleksi.-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kontestan Pilkada 2024 jalur non partai politik alias independen, waktu pendaftarannya segera berakhir.

Waktu penyampaian syarat-syaratnya ditunggu KPU daerah, Minggu, 12 Mei 2024 hingga Pukul 23.59.

Ketua KPU Bengkulu Utara, Santoso, kepada media membenarkan kalau tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan berakhir pada hari ini.

Itu artinya, memasuki Pukul 00.00 WIB malam nanti, menjadi kick off bagi KPU di daerah, untuk melanjutkan tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan.

Setelah itu, akan melanjutkan tahapan lagi ke pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari jalur partai politik.

Hal ini menjadi penegasan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

"Penegasan ini masuk dalam poin penyelenggaraan," kata Santoso, Minggu, 12 Mei 2024, pagi.

Untuk diketahui, PKPU yang dirilis pada 26 Januari 2024 yang menjadi rujukan penyelenggaraan ini, mengatur tahapan persiapan dan penyelenggaraan.

Tahap Persiapan, terbagi dalam 8 poin mulai dari perencanaan program dan anggaran, pembentukan badan adhoc sampai dengan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih.

Tahap Penyelenggaraan, diawali dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, dilanjut dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon partai politik, pendaftaran, penelitian sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

beratnya syarat pencalonan jalur independen, kesempatannya hingga pukul 23.59 wib malam ini                             radarutara.bacakoran.co - kontestan pilkada 2024 jalur non partai politik alias independen, waktu pendaftarannya segera berakhir. 
waktu penyampaian syarat-syaratnya ditunggu kpu daerah, minggu, 12 mei 2024 hingga pukul 23.59. 
ketua kpu bengkulu utara, santoso, kepada media membenarkan kalau tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan berakhir pada hari ini. 
itu artinya, memasuki pukul 00.00 wib malam nanti, menjadi kick off bagi kpu di daerah, untuk melanjutkan tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan. 
baca juga:punya rekam jejak buruk calon panwascam, lapor wa ke nomor 082178118952
baca juga:ternyata... ini manfaat jalan kaki 10 ribu langkah setiap hari bagi kesehatan?
setelah itu, akan melanjutkan tahapan lagi ke pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari jalur partai politik. 
hal ini menjadi penegasan dalam peraturan kpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
"penegasan ini masuk dalam poin penyelenggaraan," kata santoso, minggu, 12 mei 2024, pagi. 
untuk diketahui, pkpu yang dirilis pada 26 januari 2024 yang menjadi rujukan penyelenggaraan ini, mengatur tahapan persiapan dan penyelenggaraan. 
tahap persiapan, terbagi dalam 8 poin mulai dari perencanaan program dan anggaran, pembentukan badan adhoc sampai dengan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. 
baca juga:pengalaman pribadi : bebas bau mulut, makan petai dengan kulit
baca juga:ternyata, ada kapal karam di lentera merah bengkulu
tahap penyelenggaraan, diawali dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, dilanjut dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon partai politik, pendaftaran, penelitian sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 
"untuk penyerahan pemenuhan pesyaratan dukungan pasangan calon independen waktunya hingga pukul 23.59 wib. maka senin, 13 mei 2024 pukul 00.01 wib sudah masuk ke tahapan penyelenggaraan pasangan calon dari parpol," jelasnya. 
lebih detil, santoso mengatakan, merujuk pada dasar inti penyelenggaraan kontestasi kedua tahun ini yakni undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. 
melihat jumlah penduduknya, lanjut diaa, kabupaten bengkulu utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada pasal 41 ayat 2 huruf a uu pilkada yakni dpt sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.
baca juga:turunkan alat berat bantu pencarian korban hanyut di sungai lunang
baca juga:hp android cepat panas dan baterai mudah habis? berikut 9 cara mengatasinya..
"dpt pemilu terakhir adalah 217.841. artinya, dukungan minimal adalah 21.784 ktp," tegasnya.
di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah.
selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy ktp, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.
"kalo untuk kabupaten kita yang memiliki 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan," bebernya.
penjelasan santoso di atas, sejalan dengan pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam uu pilkada.
 baca juga:bukan hanya disebabkan aki soak, hal ini juga menjadi penyebab mobil sulit distarter
baca juga:bahaya! dilarang, sebaiknya aksesoris ini jangan ada di mobil...
di sektor penyelenggaraan tahapan, divisi teknis kpu bengkulu utara, ganti budiarto, menerangkan obyek verifikasi atas dukungan untuk jalur independen, berfokus pada jumlah dukungan serta sebaran wilayah minimal. 
"jadi fokus verifikasinya lebih kepada kelengkapan syarat. bukan bagaimana proses pengumpulannya," terang ganti, menimpali pertanyaan yang muncul dari peserta sosialisasi pkpu 2/2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada 2024.
dilanjutkannya lagi, ketika saat verifikasi ditemukan dukungan yang tidak sesuai dengan aturan, maka ouput dari verifikasi itu adalah penetapan status dokumen akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms. 
"data atau dokumen yang tms, tidak termasuk dalam syarat dukungan," jelasnya lagi.
pendek kata, praktik penggunaan dokumen secara ilegal akan masuk dalam ranah pelanggaran pidana umum. 
baca juga:sebanyak 221 calon ppk pilkada 2024 jalani seleksi wawancara
baca juga:bpbd mukomuko bantu pencarian dua korban hanyut di sungai lunang
pengalaman dalam setiap kontestasi, nyaris terus dijumpai adanya mereka yang berkeberatan alias protes, lantaran data kependudukannya dicatut oleh calon kontestan.
data-data tersebut, lazimnya baru terendus begitu kpu di daerah melakulakan  verifikasi. 
tak pelak, nantinya data tersebut pun dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms. ganti juga turut menjelaskan mekanisme verifikasi syarat pencalonan jalur independen yang kian saja berat. 
"verifikasi yang akan dilakukan kpu nantinya, bukan sistem sampel. tapi seluruh dukungan akan diverifikasi," tegasnya.
baca juga:punya rekam jejak buruk calon panwascam, lapor wa ke nomor 082178118952
baca juga:ternyata... ini manfaat jalan kaki 10 ribu langkah setiap hari bagi kesehatan?
bawaslu juga sejalan dengan kpu, perihal status obyek verifikasi itu. hal ini diterangkan ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto.
"penggunaan data atau dokumen dukungan calon incumbent, tidak menjadi pelanggaran pilkada, tapi lebih pelanggaran tindak pidana lainnya yang diatur oleh aturan di luar aturan kepemiluan," terangnya.
hukum positif, soal praktik nakal itu sebenarnya dapat menjadi obyek undang-undang (uu) nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi.
sekadar menginformasikan, uu yang ditetapkan sekaligus diundangkan pada 17 oktober 2022 tersebut, telah mengatur beberapa ha. 
baca juga:pengalaman pribadi : bebas bau mulut, makan petai dengan kulit
baca juga:ternyata, ada kapal karam di lentera merah bengkulu
obyek pengaturannya, mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; 
kemudian, transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara;
beleid ini juga menegasi soal larangan dalam penggunaan data pribadi sampai dengan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. 
pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan