Petani Ikan Minta Pemerintah Berikan Subsidi Pakan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 05 May 2024 - 21:22

petani ikan saat meberikan pakan-komoditi.co.id-

Wilayah pembangunan berbasis kawasan yang namanya sempat mahsyur, beberapa tahun silam dengan produksi ikan saban harinya hingga puluhan ton.

"Ini yang harus dijawab dan diambil langkah konkret oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jangan cuma, ngeklaim-ngeklaim aja. Lihat kondisi petani saat ini. Sulit, saya pastikan," ujarnya, kesal.

"Saya pastikan, mereka yang masih nampak aktif, itu adalah pemain-pemain besar," ungkapnya.

Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Utara, Sugimin, belum bisa dimintai komentar soal kasus yang mendera petani perikanan darat di daerah.

Dalam warta sebelumnya, Sugimin berujar langkah-langkah kebijakan oleh pemerintah daerah sudah dilakukan, salah satunya memberikan fasilitasi untuk jaminan keselamatan bagi nelayan.

Diketahui, Pemda BU mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, sebagai kelompok dengan klasifikasi profesi rentan.

Pantauan RU, alokasinya tahun ini pun akan berkurang penerimanya. (*)

petani ikan minta pemerintah berikan subsidi pakan                             radarutara.bacakoran.co - lonjakan harga pakan, kian menempatkan sektor bisnis perikanan masyarakat terus terpuruk. 
bayang-bayang monopoli harga ikan sampai dengan pangsa pasar yang terkesan tidak menjadi prioritas pemerintah, kian membuat pelaku usaha perikanan darat ini kelimpungan. 
pemerintah diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis, layaknya sektor lain. 
seperti perikanan dan lainnya dengan sebuah program yang konkret dan berimbas langsung pada masyarakat, khususnya petani perikanan darat. 
baca juga:maha benar netizen dengan segala sorotannya, mulai dari sorotan bea cukai hingga indonesia gagal boyong piala 
baca juga:oktober, produk tanpa sertifikasi halal ditarik dari pasaran
"kami ini berharap, ada semacam subsidi dari pemerintah. subsidi itu khususnya untuk pakan," ungkap supardi, petani perikanan darat di desa sumber rejo kecamatan hulu palik, bengkulu utara. 
dia menceritakan, sejak lebih kurang 10 tahun silam menggarap bisnis ini, ditengarai produktifitas hasil bisnis perikanan darat kian saja merosot. 
mengawali harga pakan seharga rp 260 ribu perkarungnya, dan terus melonjak dan saat ini nyaris menyentuh harga rp 400 ribu perkarungnya. 
ditambah lagi ketiadaan kepastian pangsa pasar yang mendukung bisnis penduduk, menjadi persoalan yang mestinya dipecahkan pemerintah. 
baca juga:5 merk produk umkm ini didaftarkan ke kemenkumham indonesia
baca juga: pemkab mukomuko segera tunjuk 37 penjabat kepala desa
"gimana, kita petani mau berhasil. jika pangsa pasar sangat sulit. karena ga mungkin, kita panen 5 hingga 10 ton, harus jual ngecer sendiri. ini persoalan di sektor perikanan darat saat ini," ujarnya. 
dia menceritakan, melihat fakta hasil, biaya operasional, pemeliharaan hingga panen, kini lebih memilih menggunakan pakan yang relatif memiliki kualitas rendah. 
ketika tetap menggunakan pakan dengan kualitas baik, sembari menyebut merek pelet ikan, adol, begitu dia disapa, beban operasional dengan hasil panen justru akan kian menenggelamkan petani perikanan darat. 
"sudah tidak ada hasil lagi. balik modal aja sulit. bonyok," ungkapnya, serius. 
baca juga:dikomandoi ajis, lubuk lesung sukses lakukan titik nol dan realisasi program ketahanan pangan
baca juga: warga jangan lengah, ternyata, bahaya demam berdarah juga mengancam otak
"subsidi pemerintah, memang harus dilakukan untuk pelet," serunya, mengulang. 
tak beda, ungkapan kritis juga disampaikan sudarman (62), petani perikanan darat di wilayah kecamatan arma jaya. 
menurutnya, pemda bengkulu utara yang mengklaim sebagai salah satu basis produsen perikanan darat di provinsi bengkulu, sudah harus mengambil langkah yang lebih serius. 
bekas birokrat ini menyampaikan, selain petani ikan darat dihadapkan dengan monopoli harga saat panen. 
kondisi itu disebabkan, lantaran kepastian pangsa pasar mirip-mirip dengan kasus yang terjadi pada kalangan petani palawija, menjadi persoalan. 
baca juga: dinas pertanian segera kerjakan proyek penunjukkan langsung dan swakelola
baca juga:menjaga kesehatan mata hingga memelihara kesehatan jantung, berikut 8 manfaat dari sayur gambas!!
"kami ini, kalau tidak menggunakan pakan dari sumber tertentu, maka akan sulit menjual ikan waktu panen," bebernya. 
petani dihadapkan dengan sulitnya melakukan langkah-langkah otonom. sementara, ketika menggunakan pakan yang walaupun membayarkan pascapanen, kata dia, juga dihadapkan dengan pengenaan selisih harga mulai dari pakan dan ikan yang dijual. 
"jadi kami ini kena kiri kanan. ya di pakan. ya di harga. kalo kami beli pakan sendiri, sudah pasti, pasti, sulit menjual hasil panen. sekarang ini, dimana kalo mau jual ikan 8 ton sendiri?" ungkapnya. 
dia menengarai, kondisi yang sama bahkan terjadi di kawasan minapolitan, padang jaya yang menjadi basis budidaya perikanan darat. 
baca juga:wajib dicoba! ini 5 makanan sarapan yang dapat membuat kulit menjadi sehat dan glowing
baca juga:para wanita harus tahu! ini 15 rekomendasi merk parfum wanita yang wanginya tahan lama
wilayah pembangunan berbasis kawasan yang namanya sempat mahsyur, beberapa tahun silam dengan produksi ikan saban harinya hingga puluhan ton. 
"ini yang harus dijawab dan diambil langkah konkret oleh pemerintah dan pemerintah daerah. jangan cuma, ngeklaim-ngeklaim aja. lihat kondisi petani saat ini. sulit, saya pastikan," ujarnya, kesal. 
"saya pastikan, mereka yang masih nampak aktif, itu adalah pemain-pemain besar," ungkapnya. 
kepala dinas perikanan bengkulu utara, sugimin, belum bisa dimintai komentar soal kasus yang mendera petani perikanan darat di daerah. 
baca juga:maha benar netizen dengan segala sorotannya, mulai dari sorotan bea cukai hingga indonesia gagal boyong piala 
baca juga:oktober, produk tanpa sertifikasi halal ditarik dari pasaran
dalam warta sebelumnya, sugimin berujar langkah-langkah kebijakan oleh pemerintah daerah sudah dilakukan, salah satunya memberikan fasilitasi untuk jaminan keselamatan bagi nelayan. 
diketahui, pemda bu mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan bpjs ketenagakerjaan kepada nelayan, sebagai kelompok dengan klasifikasi profesi rentan. 
pantauan ru, alokasinya tahun ini pun akan berkurang penerimanya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan