Berminat jadi PPS Pilkada 2024? Pendaftarannya Resmi Dibuka, Ini Lengkap Persyaratannya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 03 May 2024 - 08:15

Rapat pleno terbuka KPU Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

Saat ini pihaknya tengah mengikuti bimbingan teknis atau bimtek, untuk persiapan laju tahapan perekrutan badan adhoc Pilkada 2024.

"Tengah dibahas dalam bimtek. Namun untuk rujukan skema perekrutannya mengacu pada Keputusan KPU 476/2024," ujar Dedi Mulyadi, Kamis, 18 April 2024.

Doktor di bidang pendidikan itu, belum menggamblang mekanisme teknis secara utuh. Hanya saja, beleid sebelumnya, seperti Keputusan KPU Nomor 475/2024 misalnya, masih tetap menjadi acuan.

"Beberapa rumpun regulasi lainnya masih menjadi rujukan. Tema bahasan dalam bimtek ini salah satunya membahas hal ini," jelasnya.

Regulasi antisipatif, menyikapi fakta terjadinya irisan waktu antara tahapan Pemilu dan Pilkada sudah tercermin sejak jauh-jauh hari.

Sikap KPU itu, cukup kentara lewat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022. Regulasi tersebutlah yang menjadi dasar teknis tahapan seleksi panitia adhoc yang kemudian direvisi beberapa kali.

Sebelumnya, dilugas lewat Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Rekrutmennya, menggunakan alat bantu aplikasi Sistem Informasi Komisioner dan Badan Adhoc atau SIAKBA yang merupakan buatan KPU.

Catatan RU, tes tertulis perekrutan badan adhoc; Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak dilakukan dengan sistem Computer Asisted Test (CAT).

berminat jadi pps pilkada 2024? pendaftarannya resmi dibuka, ini lengkap persyaratannya                            radarutara.bacakoran.co - lowongan kerja pilkada tahun 2024, kembali dibuka oleh kpu di daerah-daerah. 
seperti di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, penyelenggara elektoral setempat, mengumumkan membuka pendaftaran seleksi panitia pemungutan suara atau pps. 
badan adhoc di lingkungan kpu yang turut mengalami kenaikan indeks honor, yakni rp 1,5 juta untuk ketua dan anggota rp 1,3 juta perbulannya tersebut, sudah menggamblang waktu pengiriman berkas pendaftaran.
membaca pengumumannya di media sosial, diterangkan kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada kpu kabupaten bengkulu utara sejak tanggal 2 mei 2024 paling lambat tanggal 6 mei 2024.
baca juga:kesiapan fasilitas cjh bengkulu segera dicek
baca juga:mempertanggungjawabkan penggunaan apbn
membaca poin penegasan yang dituangkan dalam pengumuman nomor 128/pp.04.2-pu/1703/2024, kpud menerangkan mengundang warga negara indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri. 
adapun syarat dan ketentuannya menjadi anggota panitia pemungutan suara sebagai berikut:  
a. warga negara indonesia. 
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi pps. 
c. selia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tunggal lka, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945. 
baca juga:mulai stabil, segini harga kebutuhan pertanian di arga makmur
baca juga:pemprov bengkulu didesak tangani jalan amblas dan longsor di lebong
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. 
e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. 
f. berdomisili dalam wilayah pps. 
g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. 
baca juga: rembuk cegah stunting, ini langkah desa taba padang kol tahun 2024
baca juga:tingkatkan kualitas pendidikan, upaya maksimal pasti dilakukan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
kelengkapan dokumen persyaratan:
a. surat pendaftaran sebagai calon anggota pps menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota pps.
b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar. 
c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir. 
baca juga:ditambah sepertiga dari hukuman, bapak bejat bakal lapuk di penjara
baca juga:pers miliki peran penting wujudkan pemilu berkualitas
d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan : 
1. setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tungga lka, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945; 
2. tidak menjadi anggota partai politik; 
3. bebas dari penyalahgunaan narkotika; 
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; 
baca juga:kesiapan fasilitas cjh bengkulu segera dicek
baca juga:mempertanggungjawabkan penggunaan apbn
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh kpu kabupaten/kota atau dewan kehormatan penyelenggara pemilu; 
7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir; 
8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu; 
baca juga:mulai stabil, segini harga kebutuhan pertanian di arga makmur
baca juga:pemprov bengkulu didesak tangani jalan amblas dan longsor di lebong
9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; 
11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan 12. sehat rohani. 
e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. 
f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup. 
baca juga: rembuk cegah stunting, ini langkah desa taba padang kol tahun 2024
baca juga:tingkatkan kualitas pendidikan, upaya maksimal pasti dilakukan
g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon ppk yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. 
i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon pps digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon pps yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. 
baca juga:ditambah sepertiga dari hukuman, bapak bejat bakal lapuk di penjara
baca juga:pers miliki peran penting wujudkan pemilu berkualitas
•) hanya bagi ca/on pps•) yang pemah menjadi anggota partai politik . 
•• ) hanya bagi ca/on pps•) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengatahuan yang bersangkutan
jika ppk bakal melaksanakan tes tertulisnya paling lambat 8 mei 2024 dan dilantik pada 16 mei 2024. 
untuk tes tertulis pps, dijadwalkan paling lambat 18 mei 2024 dan pelantikannya dijadwalkan akan digelar pada 26 mei 2024.
baca juga:kesiapan fasilitas cjh bengkulu segera dicek
baca juga:mempertanggungjawabkan penggunaan apbn
mencermati peraturan kpu nomor 2 tahun 2023, maka kpu saat ini sudah menapaki tahapan pembentukan panitia adhoc yakni panitia pemilihan kecamatan atau ppk. 
ingin mengetahui jadwal perekrutan pps? berikut tahapannya yang merujuk pada regulasi teranyar kpu yakni keputusan 476 tahun 2024.
pengumuman pendaftaran calon anggota pps, waktunya paling awal 2 mei 2024, paling akhir 6 mei 2024;
penerimaan pendaftaran calon anggota pps, paling awal 2 mei, paling akhir 8 mei 2024;
baca juga:mulai stabil, segini harga kebutuhan pertanian di arga makmur
baca juga:pemprov bengkulu didesak tangani jalan amblas dan longsor di lebong
skema antisipatif juga dilakukan dengan menjadwalkan perpanjangan pendaftaran, waktunya paling awal 9 mei, paling akhir 11 mei 2024;
selanjutnya, tahapan penelitian administrasi calon anggota pps, paling awal akan dilakukan mulai 13 mei 2024 dan paling akhir 14 mei 2024;
seleksi tertulis, akan dilakukan paling awal 15 mei 2024, paling akhir 18 mei 2024, 
pengumuman hasil seleksi tertulis, waktunya paling awal 19 mei 2024, paling akhir 20 mei 2024;
baca juga: rembuk cegah stunting, ini langkah desa taba padang kol tahun 2024
baca juga:tingkatkan kualitas pendidikan, upaya maksimal pasti dilakukan
tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota pps, waktu paling awal 13 mei 2024, paling akhir 20 mei 2024;
wawanacara calon anggota pps, tahapanya dengan waktu paling awal 24 mei 2024, paling akhir 25 mei 2024; 
pengumuman hasil seleksi calon anggota pps, dijadwalkan tahapannya akan dilakukan pada 24 mei 2024, paling akhir 25 mei 2024;
penetapan anggota pps akan dijadwalkan akan dilakukan pada 25 mei 2024 serta pelantikan akan dilaksanakan pada 26 mei 2024.
divisi teknis kpu bengkulu utara, dr dedi mulyadi, membenarkan rujukan utama, khususnya skema perekrutan badan adhoc tersebut. 
baca juga:ditambah sepertiga dari hukuman, bapak bejat bakal lapuk di penjara
baca juga:pers miliki peran penting wujudkan pemilu berkualitas
saat ini pihaknya tengah mengikuti bimbingan teknis atau bimtek, untuk persiapan laju tahapan perekrutan badan adhoc pilkada 2024. 
"tengah dibahas dalam bimtek. namun untuk rujukan skema perekrutannya mengacu pada keputusan kpu 476/2024," ujar dedi mulyadi, kamis, 18 april 2024. 
doktor di bidang pendidikan itu, belum menggamblang mekanisme teknis secara utuh. hanya saja, beleid sebelumnya, seperti keputusan kpu nomor 475/2024 misalnya, masih tetap menjadi acuan. 
"beberapa rumpun regulasi lainnya masih menjadi rujukan. tema bahasan dalam bimtek ini salah satunya membahas hal ini," jelasnya.
baca juga: rakit jembatan belly di jalinbar, pengalihan arus dibatalkan?
baca juga: menteri pendidikan nadiem pamit, minta lanjutkan kurikulum merdeka belajar
regulasi antisipatif, menyikapi fakta terjadinya irisan waktu antara tahapan pemilu dan pilkada sudah tercermin sejak jauh-jauh hari. 
sikap kpu itu, cukup kentara lewat keputusan kpu ri nomor 534 tahun 2022. regulasi tersebutlah yang menjadi dasar teknis tahapan seleksi panitia adhoc yang kemudian direvisi beberapa kali. 
sebelumnya, dilugas lewat keputusan kpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 
rekrutmennya, menggunakan alat bantu aplikasi sistem informasi komisioner dan badan adhoc atau siakba yang merupakan buatan kpu.
baca juga:kesiapan fasilitas cjh bengkulu segera dicek
baca juga:mempertanggungjawabkan penggunaan apbn
catatan ru, tes tertulis perekrutan badan adhoc; panitia pemungutan suara (pps) tidak dilakukan dengan sistem computer asisted test (cat). 
lebih dulu, kpud menetapkan zonasi pelaksanaan tes tertulis. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan