Kelurahan jadi Desa Sangat Ideal, Menyikapi Potensi Lolosnya Pemekaran Kabupaten

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 02 May 2024 - 20:55

Semangat padat karya masih terjaga dan menjadi salah satu konsep wajib dalam pelaksanaan dana desa.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Ketika status kelurahan itu berubah menjadi desa, maka akan berimplikasi pada pada besaran transfer pusat ke daerah, baik DAU, DBH hingga Dana Desa.

"Komponen transfer pusat itu, akan dibreakdown di daerah sebagai penghasilan tetap desa serta Alokasi Dana Desa yang diambil dari pengelolaan DAU," bebernya, menjelas dari sisi anggaran.

Dengan adanya keleluasan fiskal yang dapat dikelola secara otonom oleh pemerintahan desa, Nofrizal menilai percepatan pembangunan di eks kawasan kelurahan akan lebih cepat dicapai.

"Karena selain DD, ADD dan BHPR. Pemerintah juga masih dapat mengalokasikan pembangunannya di wilayah desa. Maka akan terjadi percepatan pembangunan. Karena motor pembangunannya dilakukan secara paralel," analisanya.

Mengulas kembali, verifikasi yang dilakukan oleh tim kabupaten/kota itu, bersifat mutatis mutandis yang merujuk pada Pasal 20 dan 22 Permendagri tentang Penataan Desa.

Pasal 20

(1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.

(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

kelurahan jadi desa sangat ideal, menyikapi potensi lolosnya pemekaran kabupaten                             radarutara.bacakoran.co - pergerakan politik mengubah kelurahan menjadi desa, agaknya sangat strategis dilakukan.
khususnya pada kabupaten/kota yang berpotensi menelurkan daerah otonomi baru atau dob, buah dari pemekaran wilayah. 
seperti halnya yang sudah terjadi di salah satu wilayah provinsi bengkulu. tepatnya di kabupaten bengkulu utara. 
kabupaten yang sudah menelurkan 2 dob yakni kabupaten mukomuko dan kabupaten bengkulu tengah (benteng), potensial kembali menelurkan kabupaten ketiganya. 
baca juga:atm dinilai belum mendukung geliat ekonomi yang sedang sulit
baca juga:wifi tidak terhubung ke internet bahkan lemot, berikut 7 tips mengatasinya...
seperti diketahui, diawali riak-riak bertahun-tahun yang terbilang jalan di tempat. kali ini, pergerakan politik itu, cenderung lebih progresif. 
proposal seputar rancang bangun daerah otonomi anyar yang rencananya dinamai bumi pekal itu, hasil penilaian tim ahli memiliki skor 430. 
poin yang didapatkan atas beberapa variabel oleh akademisi tersebut, nilainya belum lebih tinggi dari nilai kabupaten induk. cataran ru, hanya terpaut 18 poin.
itu artinya, kabupaten induk yang kini memiliki 19 kecamatan dengan 215 desa dan 5 kelurahan itu, memenuhi syarat awal untuk kembali dimekarkan.
baca juga:bumdes sudah sarang korupsi, diatur di uu desa yang baru, tapi tak bisa langsung langsung berlaku. ini penyeba
baca juga:may day 2024, momentum refleksi peran penting para pekerja
catatan ru lainnya, calon dob itu, sudah mendapatkan dukungan wilayah baik kecamatan hingga desa. 
wilayah dob yang tengah berproses di daerah ini, berkomposisikan enam wilayah kecamatan.
meliputi : putri hijau, ketahun, pinang raya, napal putih, ulok kupai dan marga sakti sebelat, dengan dukungan kumulatif 60 desa di dalamnya. 
sementara, keenam wilayah kecamatan tersebut, merupakan lumbung jumlah penduduk, berikut luas wilayah. 
transfer keuangan pusat ke daerah, salah satunya merujuk pada veriabel jumlah penduduk dan luas wilayah. 
baca juga:hardiknas, bengkulu kirim 14 anak ikuti ftbi
baca juga:waspadai penyebaran hiv/aids, ini langkah pemkab mukomuko
selain, variabel lain seperti tingkat kemiskinan sampai dengan keberadaan sumber daya alam (sda) yang dihasilkan dalam format dana bagi hasil atau dbh.  
anggota dprd bengkulu utara, nofrizal, menilai langkah politik saat ini sudah harus dimulai, khususnya dalam upaya mengusulkan perubahan status kelurahan menjadi desa. 
"karena syarat prinsip dan utama untuk mengubah status kelurahan menjadi desa ini, adalah munculnya prakarsa dari masyarakat. walau pun, regulasi juga menegasi, pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten, memiliki kewenangan di bidang penataan desa ini," kata politisi partai amanat nasional (pan) ini. 
sejalan dengan laju rencana pemekaran kabupaten untuk kali ketiga, nofrizal menilai perubahan status kelurahan menjadi desa, ini juga sangatlah penting. 
baca juga:masuk bursa partai golkar, haryadi siap maju pilbup bu
baca juga:basmi nyamuk dbd terganjal obat fogging
terlepas bagaimana nantinya hasil rencana pemekaran kabupaten. fakta yang terjadi saat ini, kata dia, status kelurahan di kabupaten, relatif menghambat pembangunan. 
"pembangunan infrastrukturnya, mutlak dari program pemerintah daerah. kalau pun ada anggaran dana kelurahan, tidak lebih dari rp 250 juta untuk setahunnya," terangnya. 
maka ketimpangan anggaran, lantaran status kelurahan merupakan organisasi perangkat daerah (opd) yang berada di bawah tali koordinasi kecamatan. 
adanya dasar hukum, seperti peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, harus disikapi secara cerdas dan bijak. 
baca juga: sukseskan program ketahan pangang, pemdes talang pasak bagikan 750 ekor ayam kampung
baca juga: proses di daerah clear, sertifikasi tw 1 nunggu transfer dari kemenkeu
ketika status kelurahan itu berubah menjadi desa, maka akan berimplikasi pada pada besaran transfer pusat ke daerah, baik dau, dbh hingga dana desa.
"komponen transfer pusat itu, akan dibreakdown di daerah sebagai penghasilan tetap desa serta alokasi dana desa yang diambil dari pengelolaan dau," bebernya, menjelas dari sisi anggaran. 
dengan adanya keleluasan fiskal yang dapat dikelola secara otonom oleh pemerintahan desa, nofrizal menilai percepatan pembangunan di eks kawasan kelurahan akan lebih cepat dicapai. 
"karena selain dd, add dan bhpr. pemerintah juga masih dapat mengalokasikan pembangunannya di wilayah desa. maka akan terjadi percepatan pembangunan. karena motor pembangunannya dilakukan secara paralel," analisanya. 
baca juga:atm dinilai belum mendukung geliat ekonomi yang sedang sulit
baca juga:wifi tidak terhubung ke internet bahkan lemot, berikut 7 tips mengatasinya...
mengulas kembali, verifikasi yang dilakukan oleh tim kabupaten/kota itu, bersifat mutatis mutandis yang merujuk pada pasal 20 dan 22 permendagri tentang penataan desa. 
pasal 20 
(1) verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. 
(2) verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal.
 baca juga:bumdes sudah sarang korupsi, diatur di uu desa yang baru, tapi tak bisa langsung langsung berlaku. ini penyeba
baca juga:may day 2024, momentum refleksi peran penting para pekerja
(3) verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 
pasal 22 
(1) hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. 
(2) rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bupati/wali kota untuk melakukan pemekaran desa. 
(3) dalam hal bupati/wali kota menyetujui pemekaran desa, bupati/wali kota menetapkan dengan peraturan bupati/wali kota tentang pembentukan desa persiapan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan