ATM Dinilai Belum Mendukung Geliat Ekonomi yang Sedang Sulit

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 02 May 2024 - 20:42

Mesin ATM yang berada di kantor dinas bupati bengkulu utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, dinilai belum menjadi representasi pemerintah via lembaga keuangan yang menjawab kebutuhan di masyarakat.

Salah satu keluhan masyarakat adalah, tidak seluruh gerai ATM milik perbankan, menyediakan pecahan uang kecil.

Pecahan uang kecil seperti Rp 50.000, hanya berada pada spot-spot tertentu saja. Padahal, di tengah situasi paceklik, masyarakat sangat berharap ATM ini menjadi basis pendukung.

"Coba setiap ATM itu, nyediain uang Rp 50 ribu lah. Jangan Rp 100 ribu aja. Memang ada. Tapi tidak seluruhnya. Rerata pecahannya Rp 100 ribu," ungkap Suripto, mengeluhkan.

Belum lagi kebijakan saldo minimal hingga penarikan minimal yang berlaku, menurut pria ini, cenderung menyulitkan masyarakat.

Ungkapannya pun masuk akal. Bagaimana, ketika uang yang dimiliki seseorang hanya 100 ribu di dalam rekeningnya.

Dipastikan, uang tersebut tidak bisa diambil oleh seorang nasabah seluruhnya. Apalagi, gerai ATM yang dijujug, merupakan ATM yang hanya menyediakan uang pecahan tertinggi.

"Ini pemerintah mesti mengkaji yang kayak gini. Simpel-simpel saja. Pokoknya, duit orang ni, bisa diambil berapa aja, sesuai dengan isi rekeningnya. Ini baru ATM bisa menjadi jawaban atas kesulitan masyarakat," ujarnya berharap.

Dia berharap, layanan akses perbankan kian dipermudah. Mulai dari ATM yang menyediakan uang dalam pecahan yang lebih rendah, sehingga turut membantu masyarakat.

Bukan cuma itu saja, lanjutnya, lembaga keuangan juga mesti benar-benar memberikan kemudahan akses kredit lunak.

atm dinilai belum mendukung geliat ekonomi yang sedang sulit                            radarutara.bacakoran.co - anjungan tunai mandiri atau atm, dinilai belum menjadi representasi pemerintah via lembaga keuangan yang menjawab kebutuhan di masyarakat. 
salah satu keluhan masyarakat adalah, tidak seluruh gerai atm milik perbankan, menyediakan pecahan uang kecil. 
pecahan uang kecil seperti rp 50.000, hanya berada pada spot-spot tertentu saja. padahal, di tengah situasi paceklik, masyarakat sangat berharap atm ini menjadi basis pendukung. 
"coba setiap atm itu, nyediain uang rp 50 ribu lah. jangan rp 100 ribu aja. memang ada. tapi tidak seluruhnya. rerata pecahannya rp 100 ribu," ungkap suripto, mengeluhkan. 
baca juga:wifi tidak terhubung ke internet bahkan lemot, berikut 7 tips mengatasinya...
baca juga:bumdes sudah sarang korupsi, diatur di uu desa yang baru, tapi tak bisa langsung langsung berlaku. ini penyeba
belum lagi kebijakan saldo minimal hingga penarikan minimal yang berlaku, menurut pria ini, cenderung menyulitkan masyarakat. 
ungkapannya pun masuk akal. bagaimana, ketika uang yang dimiliki seseorang hanya 100 ribu di dalam rekeningnya. 
dipastikan, uang tersebut tidak bisa diambil oleh seorang nasabah seluruhnya. apalagi, gerai atm yang dijujug, merupakan atm yang hanya menyediakan uang pecahan tertinggi. 
"ini pemerintah mesti mengkaji yang kayak gini. simpel-simpel saja. pokoknya, duit orang ni, bisa diambil berapa aja, sesuai dengan isi rekeningnya. ini baru atm bisa menjadi jawaban atas kesulitan masyarakat," ujarnya berharap. 
baca juga:may day 2024, momentum refleksi peran penting para pekerja
baca juga:hardiknas, bengkulu kirim 14 anak ikuti ftbi
dia berharap, layanan akses perbankan kian dipermudah. mulai dari atm yang menyediakan uang dalam pecahan yang lebih rendah, sehingga turut membantu masyarakat. 
bukan cuma itu saja, lanjutnya, lembaga keuangan juga mesti benar-benar memberikan kemudahan akses kredit lunak. 
kemudahan yang dimaksud suripto ini, tidak hanya soal tata caranya. tapi juga penginformasiannya kepada masyarakat. 
"kan bisa bank itu, nginfokan lewat media massa. jadi masyarakat kan bisa tahu. kalo ada kur, syaratnya apa aja. ya intinya dipermudah lah," harapnya. 
baca juga:waspadai penyebaran hiv/aids, ini langkah pemkab mukomuko
baca juga:masuk bursa partai golkar, haryadi siap maju pilbup bu
lebih serius lagi, dia juga berharap, pemerintah daerah hingga legislatif mengambil sikap responsif, khususnya soal akses perbankan. 
tak ketinggalan juga, harapannya kepada penegak hukum untuk benar-benar mengawasi bagaimana penyaluran kredit lunak yang merupakan program pemerintah, via lembaga keuangan. 
"ini harus dikawal serius. supaya transparan. kalau pun kur itu habis sudah disalur, nyalurnya itu ke siapa saja. bank harus transparan!" serunya. 
radar utara pernah merilis warta seputar minimnya akses informasi, soal penyaluran program kredit lunak pada 2023 lalu. ulasan itu mengangkat kesan lamur data debitur kur. 
baca juga:basmi nyamuk dbd terganjal obat fogging
baca juga: sukseskan program ketahan pangang, pemdes talang pasak bagikan 750 ekor ayam kampung
daerah relatif masih kelabakan mengetahui penyelenggaraan kredit usaha rakyat (kur). 
padahal, sebagai hilir program pemerintah yang dijalankan lewat perbankan, program kredit lunak ini rawan disalahgunakan. 
bahkan, saat itu pengusutan tentang penyalahgunaan kredit lunak yang mestinya untuk menggeliatkan sektor umkm, sudah berjalan di lembaga penegak hukum.
berangkat dari itikad baik, mestinya kontijensi di sektor program yang masuk dalam paket kebijakan pemerintah itu, dilakukan oleh daerah. 
baca juga: proses di daerah clear, sertifikasi tw 1 nunggu transfer dari kemenkeu
baca juga:hari ini kpu resmikan calon dprd terpilih 
penyelenggara program yakni lembaga keuangan pun wajib terbuka kepada pemerintah daerah dan publik, dalam upaya transparansi anggaran yang menggunakan duit negara tersebut. 
plt dinas koperasi dan ukm bu, rimiwang muksin, s.sos,m.si, ketika dibincangi perihal penyaluran kur di daerah, terus dilakukan oleh daerah. 
melalui komunikasi dalam rapat-rapat bersama dengan stakeholder terkait, upaya agar penyelenggaraan program pemerintah itu, sedapat mungkin terpantau dengan maksimal oleh daerah. 
"sejauh ini, penyaluran kur di kabupaten jumlahnya sudah rp 374,2 miliar," jelas rimiwang di kantornya, senin, 20 november 2023. 
baca juga:wifi tidak terhubung ke internet bahkan lemot, berikut 7 tips mengatasinya...
baca juga:bumdes sudah sarang korupsi, diatur di uu desa yang baru, tapi tak bisa langsung langsung berlaku. ini penyeba
data tersebut, dikakatan rimiwang, berdasarkan hasil rapat terakhir dengan direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) bengkulu dengan paparan kondisi per 13 oktober 2023.
nilai salur itu, kata rimiwang, menempatkan daerah ini sebagai wilayah di provinsi bengkulu dengan nilai salur kur tertinggi ketiga. 
tiga besar pemuncak selain bu adalah, kabupaten mukomuko tertinggi dengan rp 404,2 miliar dan disusul posisi kedua, kota bengkulu dengan rp 376,1 miliar. 
"nah untuk jumlah dibitur di kabupaten, kita belum mendapatkan datanya. paparan djpb bengkulu dijabar global sebanyak 32.007 debitur se-provinsi bengkulu," bebernya. 
baca juga:may day 2024, momentum refleksi peran penting para pekerja
baca juga:hardiknas, bengkulu kirim 14 anak ikuti ftbi
"untuk tingkat kabupaten, belum ada," jabarnya lagi. 
untuk diketahui, dalam paket kebijakan ekonomi, kementerian keuangan (kemenkeu) menjelaskan fokus pemerintah.
tahun itu, masih dalam upaya pengendalian inflasi, menjaga geliat usaha menengah, kecil dan mikro serta menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. 
tiga strategi yang segera menjadi cermatan pusat dan dikucur tahun 2023 ini, mulai dari penebalan bantuan sosial atau bansos. 
baca juga:waspadai penyebaran hiv/aids, ini langkah pemkab mukomuko
baca juga:masuk bursa partai golkar, haryadi siap maju pilbup bu
langkah yang menjadi skenario lama menyikapi ketidakmampuan masyarakat ini, tidak lain untuk menjaga daya beli, stabilisasi harga sampai dengan pengendalian inflasi yang tengah menjadi momok. 
pemerintah meminta dilakukan percepatan kredit usaha rakyat atau kur, sebagai penguatan ekonomi berbasis masyarakat yang dikenal, kokoh dalam menghadapi badai krisis. 
hanya saja, pemerintah mensinyalkan dilemetika yang sulit dielak yakni tingkat pertumbuhan suku bunga yang dinamis. 
"untuk memastikan program ini berjalan, kita juga akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan