Kualitas SDM Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Setara

Indonesia sebagai negara yang besar, menghadapi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan di seluruh wilayahnya dengan pemerintah daerah bertanggung jawab atas sektor kesehatan.

"Memberikan dukungan yang baik, kapasitas teknis, kompetensi, sumber daya manusia, tenaga medis, Saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat penting. Saat ini, Indonesia sedang meluncurkan reformasi kesehatan yang komprehensif, yang didukung oleh banyak Multilateral Development Banks (MDB)", ujarnya.

BACA JUGA: Ini Bentuk Dukungan Pemerintah terhadap Petani

BACA JUGA:Porsi Energi Terbarukan Semakin Besar

Untuk mendukung itu, dikatakan Menkeu, Indonesia telah mengesahkan undang-undang reformasi yang sangat penting bagi sistem kesehatan Indonesia.

Hal ini mencakup perombakan total dalam hal pendidikan dokter, pengelolaan rumah sakit pemerintah daerah, layanan kesehatan dasar, serta integrasi dengan sistem asuransi. 

"Sehingga semua ini menjadi satu kesatuan reformasi penting, yang tidak hanya bersifat kuratif namun juga preventif. Jadi ini terintegrasi dari gaya hidup hingga deteksi dini penyakit, hingga seluruh layanan dari rumah sakit sungai primer sekunder", tegas menkeu.

Terakhir, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa kepemilikan yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan visi kesehatan komprehensif merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari sumber pendanaan, khususnya MDB ini.

BACA JUGA:Infrastruktur Angkutan Udara Siap Sambut Arus Mudik

BACA JUGA:Mencermati Minat Dunia pada Makanan Laut Indonesia

Dengan penggabungan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan internasional seperti World Bank, Islamic Development Bank, dan Asean Development Bank, diharapkan dapat mencapai sistem pengadaan yang lebih sederhana dan cepat. 

"Hal ini akan memberikan hasil yang lebih baik dan juga mendukung reformasi dengan cara yang kredibel. Karena undang-undang sudah disahkan, diskusi dengan banyak pemangku kepentingan sudah dilakukan, sehingga kami akan mendukungnya dengan pendanaan", tutup Menkeu. (*)