Kemdikbudristek Dukung PPPK Jadi Kepala Sekolah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 19 Apr 2024 - 19:56

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani,-net-

Selain, Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Hal itu merupakan bunyi penegasan pasal 66 pada Bab XIV Ketentuan Penutup, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Dinamika regulasi di level pusat, turut mewarnai sektor merit, jelang Pilkada. Maksud itu, adalah menekan potensi politisasi ASN, pejabat hingga program yang rentan disalahgunakan.

Mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 April 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negari atau Mendagri.

Regulasi tersebut, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah..

Beleid itu, menjujug pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian.

Surat Mendagri Tito Karnavian itu, diteken 29 Maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia.

Bukan pejabat struktural saja. Tugas tambahan yang di lingkungan pendidikan, turut menjadi obyek Surat Mendagri.

Penjelasannya, diterang pada poin ke-3, huruf C angka 3, menerangkan, pengisian jabatan kepala sekolah wajib mempedomani Peraturan Mendikbud-Ristek Nomor 40 Tahun 2021.

Aturan itu tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dengan tata cara verifikasi dan validasi terintegrasi yang diakses melalui https://pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id. (*)

kemdikbudristek dukung pppk jadi kepala sekolah                             radarutara.bacakoran.co - bursa kepala sekolah dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, sudah mulai disoroti kemendikbud-ristek. 
dirjen guru dan tenaga kependidikan (gtk), nunuk suryani, mengonfirmasi soal ini. selain, secara aturan, kursi jabatan struktural pun terbuka bagi pppk. 
di tengah persiapan laju perekrutan tes asn baik jalur cpns hingga pppk yang tahun 2024 ini bakal kembali digelar. 
nunuk mengatakan, pemerintah via kemendikbud-ristek berkomitmen dalam memperjuangkan nasib para guru honorer di indonesia. 
baca juga:bantuan korban banjir lebong mulai mengalir
baca juga: pemerintah gerak cepat antisipasi gejolak geopolitik dunia
memperjuangkan kesejahteraan hingga perlindungan bagi kalangan honorer itu, dikonkretkan dalam rekrutmen asn pppk guru. 
begitu pula dengan jenjang karier. pemberian tugas tambahan, juga terbuka bagi asn yang memiliki masa kerja paling lama 5 tahun itu. 
"kemendikbudristek memberikan "karpet merah" kepada pppk, agar bisa menjabat kepala sekolah," ujar nunuk belum lama ini. 
nunuk yang cukup vokal, sejak awal-awal pengesahan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn). 
baca juga:stok blanko ktp elektronik 10 ribu keping
baca juga:pemasangan internet gratis 14 desa tunggu kabar pt telkom
walau masih menunggu dasar pasti. nunuk menyampaikan sinyalemen guru honorer yang bisa saja diangkat dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
saat itu, dirjen guru dan tenaga kependidikan (@ditjen.gtk.kemdikbud), nunuk suryani, mengungkap soal upaya yang tengah dilakukan pemerintah. 
itu terkait dengan persoalan target rekrutmen guru pppk sebanyak satu juta guru. 
"saat ini pemerintah tengah berupaya agar seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah negeri diampu oleh guru asn," kata nunuk suryani, tahun 2023 lalu. 
baca juga:dinas kesehatan beli dua mobil pusling
baca juga: program ketahanan pangan, pemdes muara santan salurkan bibit sapi
meski belum begitu gamblang, bagaimana upaya atau proses yang kini tengah berjalan di kementerian yang dipiloti nadiem makarim. 
nunuk menjelaskan, rekrutmen satu juta guru sendiri sudah menjadi bagian kerja kementerian sejak 2020 lalu. 
sejak tahun itu, kata dia, pengadaan guru dengan skema pppk menjadi opsi.
"...dan diharapkan hingga nanti tahun 2024, satu juta guru honorer itu dapat terangkat semua (menjadi asn)," ungkapnya. 
baca juga: minggu ini, harga sawit 2 kali turun, ada apa?
baca juga:pergantian seragam sekolah usai lebaran?
opsi pengangkatan guru honorer menjadi pppk tentunya sangat mungkin. selain keberadaan guru honorer yang jelas pekerjaannya.
selain itu, peranan dan fungsi yang selama ini menjadi pilihan di banyak daerah, menyikapi kekurangan di sekolah-sekolah pelosok. 
ditambah lagi dengan fakta, penumpukan guru justru terjadi di wilayah kota. pemerintah, juga menerangkan penyikapan yang lebih konkret. 
pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat desember 2024 dan sejak undang-undang asn mulai berlaku. 
baca juga:dprd mukomuko dukung enam skala prioritas pembangunan 2025
baca juga:usulan dana inpres belum diakomidir, pembangunan jalan di mukomuko ditunda
selain, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau nama lainnya selain pegawai asn. 
hal itu merupakan bunyi penegasan pasal 66 pada bab xiv ketentuan penutup, undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau asn.
dinamika regulasi di level pusat, turut mewarnai sektor merit, jelang pilkada. maksud itu, adalah menekan potensi politisasi asn, pejabat hingga program yang rentan disalahgunakan. 
mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
baca juga:bantuan korban banjir lebong mulai mengalir
baca juga: pemerintah gerak cepat antisipasi gejolak geopolitik dunia
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah..
beleid itu, menjujug pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia.
bukan pejabat struktural saja. tugas tambahan yang di lingkungan pendidikan, turut menjadi obyek surat mendagri. 
baca juga:dinas kesehatan beli dua mobil pusling
baca juga: minggu ini, harga sawit 2 kali turun, ada apa?
penjelasannya, diterang pada poin ke-3, huruf c angka 3, menerangkan, pengisian jabatan kepala sekolah wajib mempedomani peraturan mendikbud-ristek nomor 40 tahun 2021. 
aturan itu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dengan tata cara verifikasi dan validasi terintegrasi yang diakses melalui https://pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan