Luasan Sawah di Bengkulu Utara Terus Menciut

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 08 Mar 2024 - 20:23

Areal sawah kering di daerah yang menjadi obyek bantuan bibit palawija seperti jagung, kini memasuki masa panen.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Catatan Radar Utara, Pemda BU sudah 3 tahun paceklik anggaran di sektor pertanian. Daerah ini, baru saja menyudahi syarat regulasi yang mestinya sudah harus dibuat lama itu pada tahun 2023.

Fakta Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi pertanian yang tak dikucurkan pusat ke daerah, baru disikapi tahun ini dengan mengesahkan Peraturan Daerah atau Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Luput amatan di sektor legislasi tahun belakang, tentang amanah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B itu baru disadari tahun 2023 lalu.

Itu dilakukan pada triwulan pertama semester kedua TA 2023. Saat itu, daerah akan menghadapi verifikasi usulan DAK 2024 yang besarannya ratusan miliar.

Saat itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) BU, Kuasa Barus, SP menyampaikan, kalau daerah sudah memiliki Perda PLP2B.

Produk hukum tersebut, kata dia, juga sekaligus menjadi keseriusan atas keberlangsungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang juga sudah ditetapkan daerah.

Kawasan strategis itu, kata dia, luasnya mencapai 3.463,96 hektar. Itu sekaligus menjadi kerja sektor regulasi yang dibidangi Barus, sebelum kemudian pensiun di penghujung tahun 2023.

"Karenanya, saat ditanyai soal komitmen daerah di sektor pertanian, saya akan jawab, daerah kita ini sangat serius," ujar Barus, saat itu menjawab tegas.

Radar Utara membaca, utas regulasi yang sebelumnya pernah ditegas lewat peraturan kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam Perbup 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mencakup kawasan persawahan seluas 3.463,96 hektar, dilaporkan memiliki tingkat produksi mencapai 34.136,90 ton.

Maka dengan lahirnya perda ini, bakal menjadi penguat bukti keseriusan wilayah otonom ini terkait keberlangsungan sektor pangan strategis.

luasan sawah di bengkulu utara terus menciut                            radarutara.bacakoran.co - gerusan alih fungsi sawah yang diduga dipengaruhi kuat oleh perizinan pertambangan sampai dengan lainnya. seperti permukiman hingga perkebunan, menyebabkan kantung-kantung pangan di kabupaten bengkulu utara (bu) kian menciut. 
musabab-musabanya turut diungkap dalam rancang bangun perda nomor 1 tahun 2023 kabupaten bengkulu tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b). 
itu pun, belum mengunggap gamblang ketika dirunut saat merancang produk hukum daerah yakni perda rencana tata ruang wilayah atau rtrw yang dirilis pemda bu di tahun 2014 silam. 
keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan saat itu, sempat menyentuh angka belasan ribu hektar.  daerah ini mengklaim, alih fungsi lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi dengan upaya terpadu. 
baca juga:meriahnya pawai sambut ramadan di bengkulu utara 
baca juga:mau aki motor tetap awet dan tidak cepat soak? ikuti 9 langkah ini...
keterpaduan yang dimaksudkan adalah pengembangan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. meski begitu, laju kegiatan ekonomi imbas keberadaan ijin usaha pertambangan atau iup, tak disinggung.
pantauan radar utara, fakta penyusutan lp2b sendiri hanya dijelas dalam beberapa kali koreksi. mulai dari penetapan lahan baku sawah pada 2019 luasannya mencapai 4.591,94 hektar. 
tiga tahun kemudian, dilakukan koreksi berdasarkan hasil perbaikan digitalisasi citra satelit pada 2022, luas lahan baku menciut menjadi 3.776,41 hektar. 
di tahun yang sama; 2022, anjlok lahan baku sawah ratusan hektar di daerah ini. turut dijelaskan di perda perlindungan lp2b, luasannya menjadi 3.463,96 hektar. 
baca juga:breaking news! jalan provinsi di teras terunjam mulai terendam banjir
baca juga:jangan sampai terlewatkan! ini 5 tips jitu untuk menurunkan berat badan saat puasa
beleid buatan daerah sejalan fakta sanksi pusat berupa ketiadaan dana alokasi khusus atau dak irigasi itu, menjelaskan luasan tersebut didapatkan berdasarkan hasil koreksi menggunakan faktor pengurangan peta hak atas tanah dan pertimbangan teknis pertanahan. 
berlanjut lagi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan verifikasi atas data koreksi sehingga luas lahan baku sawah menjadi 3,4 ribu hektar. 
catatan radar utara, pemda bu sudah 3 tahun paceklik anggaran di sektor pertanian. daerah ini, baru saja menyudahi syarat regulasi yang mestinya sudah harus dibuat lama itu pada tahun 2023. 
fakta dana alokasi khusus (dak) irigasi pertanian yang tak dikucurkan pusat ke daerah, baru disikapi tahun ini dengan mengesahkan peraturan daerah atau perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b). 
baca juga:mandi air dingin dapat menurunkan berat badan dan menyembuhkan diabetes? ini faktanya...
baca juga:kapolres mukomuko ajak warga jaga kamtibmas jelang puasa ramadhan
luput amatan di sektor legislasi tahun belakang, tentang amanah pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang lp2b itu baru disadari tahun 2023 lalu.
itu dilakukan pada triwulan pertama semester kedua ta 2023. saat itu, daerah akan menghadapi verifikasi usulan dak 2024 yang besarannya ratusan miliar. 
saat itu, kepala dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan (dtphp) bu, kuasa barus, sp menyampaikan, kalau daerah sudah memiliki perda plp2b. 
produk hukum tersebut, kata dia, juga sekaligus menjadi keseriusan atas keberlangsungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang juga sudah ditetapkan daerah. 
baca juga:media miliki peran penting penguatan hasil pesta demokrasi
baca juga:berikut ini, 8 manfaat konsumsi kurma yang arang diketahui
kawasan strategis itu, kata dia, luasnya mencapai 3.463,96 hektar. itu sekaligus menjadi kerja sektor regulasi yang dibidangi barus, sebelum kemudian pensiun di penghujung tahun 2023.
"karenanya, saat ditanyai soal komitmen daerah di sektor pertanian, saya akan jawab, daerah kita ini sangat serius," ujar barus, saat itu menjawab tegas.
radar utara membaca, utas regulasi yang sebelumnya pernah ditegas lewat peraturan kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam perbup 25 tahun 2022 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mencakup kawasan persawahan seluas 3.463,96 hektar, dilaporkan memiliki tingkat produksi mencapai 34.136,90 ton. 
maka dengan lahirnya perda ini, bakal menjadi penguat bukti keseriusan wilayah otonom ini terkait keberlangsungan sektor pangan strategis. 
baca juga:tekan inflasi beras, ini langkah yang disiapkan pemprov bengkulu
baca juga:ramadhan dan idul fitri, kuota bbm cukup
meskipun, sudah nyaris 3 tahun sebelumnya, daerah tak pernah menjadi obyek dukungan fiskal pusat di sektor irigasi pertanian yang disebut-sebut disebab belum adanya perda lp2b.
terpisah, ketua kontak tani nelayan andalan (ktna) bu, ir h supriyanto, dibincangi soal sektor pertanian dan peningkatan kualitas pertanian di daerah, menyampaikan, setidaknya ada 3 sektor yang perlu dilakukan otoritas pusat hingga daerah soal pertanian ini. 
pertama, kata dia, pembangunan pertanian saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan penduduk. sedangkan, kawasan persawahan tidak akan berubah, cenderung terus menciut, ketika tidak dibarengi dengan pembukaan lahan kawasan pertanian berkelanjutan baru di daerah. 
permasalahan kedua, terus dia, perlunya peningkatan kapasitas pendampingan yang lebih terukur, baik program dan laporan penyelenggara pendampingan yang menitikberatkan pada evaluasi kondisi pertanian dan subyek pertanian itu sendiri yakni petani. 
baca juga: pengadaan mesin dan jaring nelayan disiapkan rp1,7 miliar
baca juga:meriahnya pawai sambut ramadan di bengkulu utara 
permasalahan ketiga adalah aksesibilitas permodalan di sektor pertanian, menurut mantan anggota dprd bu ini, belum maksimal. 
bahkan cenderung, belum menjadi segmen yang serius oleh lembaga-lembaga keuangan pemerintah. akibatnya, lanjut dia, ekspansi praktik rentenir masih membayangi di lingkungan petani. dengan beragam modus operandinya. 
"ketiga masalah ini, merupakan fundamental," ujar supriyanto, kemarin. 
menyikapi persoalan-persoalan di atas, supriyanto berujar, langkah modernisasi sektor pertanian yang diupayakan semaksimal mungkin tetap mengedepankan eksistensi lokal, harus dilakukan terhadap petani dan pertanian. 
baca juga:mau aki motor tetap awet dan tidak cepat soak? ikuti 9 langkah ini...
baca juga:breaking news! jalan provinsi di teras terunjam mulai terendam banjir
langkah ini, tidak melulu bertumpu pada petani yang harus modern. tapi juga petugas-petugas pemerintah yang juga mesti memiliki sistem, mekanisme sampai dengan tolok ukur kinerjanya yang lebih jelas. 
"dengan artian, perlunya langkah paralel. pemerintah sebagai hulu melalui perpanjangan petugas-petugasnya bersama dengan petani selaku motor di tataran hilir," terangnya. 
"manajemen pertanian ini juga termasuk, soal zonasi pembangunan. harus terpetakan, sehingga antara pembangunan infrastruktur dan musim tanam petani, bisa lebih tertata," pungkasnya. 
untuk diketahui, perda plp2b memiliki tujuan melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau kp2b serta lp2b; menjamin tersedianya lp2b; mengandalikan alih fungsi lp2b, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 
baca juga:jangan sampai terlewatkan! ini 5 tips jitu untuk menurunkan berat badan saat puasa
baca juga:mandi air dingin dapat menurunkan berat badan dan menyembuhkan diabetes? ini faktanya...
tak hanya itu, beleid itu juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, memberikan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. 
turut pula diterang ruang lingkungan perda lp2b yang meliputi : perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pengendalian; alih fungsi; sisten informasi; pembiayaan, pertisipasi masyarakat serta pembinaan dan pengawasan. 
di tataran eksekusi, perda lp2b juga sudah sangat presisi secara fungsi. bab alih fungi contohnya, sudah ditegaskan mulai dari pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). 
lebih lugas lagi pada pasal 50 ayat (1) menegaskan, alih fungsi lp2b terbatas pada kepentingan umum yang meliputi 13 hal yakni untuk jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih. 
baca juga:kapolres mukomuko ajak warga jaga kamtibmas jelang puasa ramadhan
baca juga:media miliki peran penting penguatan hasil pesta demokrasi
meliputi juga drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum, cagar alam; dan/atau pembangkit listrik dan jaringan listrik. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan