15 Hektar Kebun Kas Desa Bersertifikat, Masuk HGU PT Air Muring. Kok Bisa?

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 05 Mar 2024 - 20:21

15 Hektar Kebun Kas Desa Bersertifikat, Masuk HGU PT Air Muring. Kok Bisa?-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

Sementara ini lanjut Fitriadi, sengketa lahan yang melibatkan manajemen PT Air Muring dengan Pemdes Karya Pelita tersebut masih jalan di tempat alias menunggu upaya BPN.

Pasalnya, BPN berjanji akan mengupayakan langkah mediasi untuk menyelesaikan perkara ini agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih luas tetapi juga tidak merugikan para pihak.

"Katanya mau dimediasi dengan pihak perusahaan, ya kalau mau dimediasi silahkan. Intinya, kita maunya masalah ini selesai dan kami akan tetap mempertahankan lahan kebun kas milik desa ini atas dasar dokumen foto copy sertifikat yang kami miliki," pungkasnya.

- Menunggu Ketegasan Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara

Di sisi lain, Ketua Tim 7 Sengketa Lahan Kebun Kas Desa Karya Pelita, Fitriadi mengaku bahwa sengketa lahan yang melibatkan PT Air Muring ini.

Juga sudah bergulir ke pihak penegak hukum dalam hal ini adalah Unit Tindak Pidana Terkhusus (Tipidter) Polres Bengkulu Utara.

Fitriadi berharap, pihak penegak hukum bisa memfasilitasi sengketa ini agar kedepannya tidak menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat.

"Dengan pihak kepolisian, kami juga minta perlindungan secara hukum. Dan kami berharap dalam waktu dekat, pihak kepolisian bisa segera menindak lanjuti kembali sengketa yang sedang terjadi hari tersebut," demikian Fitriadi.

Sayangnya, hingga berita ini dirilis, managemen PT Air Muring melalui HRD-nya, Nafrison, belum memberikan keterangan apapun terkait sengketa lahan yang terjadi antara Pemdes Karya Pelita ini.

Upaya untuk mengkonfirmasi melalui sambungan pesan WhatsApp (WA) kepada yang bersangkutan sudah dilakukan, namun yang bersangkutan, diduga menutup akses WA pribadinya. (*)

15 hektar kebun kas desa bersertifikat, masuk hgu pt air muring. kok bisa?                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - sengketa lahan kembali bergulir antara pemdes karya pelita kecamatan marga sakti sebelat (mss), kabupaten bengkulu utara dengan manajemen pt air muring. 
konflik lahan tersebut bergulir atas sikap manajemen pt air muring yang keukeh mengeklaim bahwa 15 hektar lahan kebun kas milik desa karya pelita itu berstatus hak guna usaha atau hgu. 
di sisi lain, pemdes karya pelita memastikan bahwa lahan 15 hektar kebun kas milik desa yang diklaim oleh anak perusahaan bakrie grup itu, berada diluar penguasaan hgu perusahaan.
bukan sekedar klaim tanpa alasan dan kekuatan namun, kebun kas desa itu memilik dasar hak berupa dokumen sertifikat yang saat ini kantongi oleh desa setempat.
baca juga: hari ini, piala adipura tiba di bengkulu utara. arak-arakan dimulai dari sini...
baca juga: hearing dengan pd, dprd bengkulu pastikan raperda dibahas
"sengketa ini bermula dari desa yang ingin membuat sertifikat baru. karena sertifikat yang dimiliki desa selama ini, hanya berupa foto copy. nah, dalam proses pembuatan sertifikat baru oleh desa itu, perusahaan tidak mau menandatangani batas wilayah. sehingga (sertifikat) tidak bisa dikeluarkan oleh bpn," ungkap ketua tim 7 sengketa lahan kebun kas desa karya pelita, fitriadi, kepada radar utara, selasa, 5 maret 2024.
diungkapkan fitriadi, sengketa lahan yang terjadi antara perusahaan dan desa sudah sampai ke tahap pengecekan batas wilayah di lapangan oleh tim bpn yang turut didampingi oleh tim 7 dari desa. 
anehnya kata fitriadi, pada saat dilakukan pengukuran di lapangan pada tahap pertama. 
bpn bengkulu utara memastikan bahwa objek lahan yang sedang diperjuangkan oleh desa itu, berada di luar hgu. 
baca juga:hermedi rian ketua, tommy sitompul waka 1, herliyanto waka 2?
baca juga: bahas draf perbup dana desa dan add bengkulu utara 
tapi pada saat pengukuran kedua, kata fitriadi, tiba-tiba bpn bengkulu utara menyatakan bahwa objek lahan yang tengah diperjuangkan oleh desa itu, masuk dalam hgu pt air muring.
"kami sendiri bingung dan sempat menanyakan ke bpn, kenapa kok bisa diubah-ubah? awalnya mereka (bpn) mengatakan diluar hgu, pada pengukuran kedua mereka menyatakan bahwa lahan tersebut masuk di dalam hgu. ini maksudnya gimana? bpn harus bertanggungjawab. karena dokumen sertifikat yang kami punya ini dikeluarkan oleh bpn, bukan membuat sendiri," tegasnya.
sementara ini lanjut fitriadi, sengketa lahan yang melibatkan manajemen pt air muring dengan pemdes karya pelita tersebut masih jalan di tempat alias menunggu upaya bpn. 
pasalnya, bpn berjanji akan mengupayakan langkah mediasi untuk menyelesaikan perkara ini agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih luas tetapi juga tidak merugikan para pihak.
baca juga: beda bahasa dan dialek versi kantor bahasa 
baca juga:selamat, pemda bengkulu utara raih piala adipura
"katanya mau dimediasi dengan pihak perusahaan, ya kalau mau dimediasi silahkan. intinya, kita maunya masalah ini selesai dan kami akan tetap mempertahankan lahan kebun kas milik desa ini atas dasar dokumen foto copy sertifikat yang kami miliki," pungkasnya.
- menunggu ketegasan unit tipidter polres bengkulu utara
di sisi lain, ketua tim 7 sengketa lahan kebun kas desa karya pelita, fitriadi mengaku bahwa sengketa lahan yang melibatkan pt air muring ini.
juga sudah bergulir ke pihak penegak hukum dalam hal ini adalah unit tindak pidana terkhusus (tipidter) polres bengkulu utara. 
baca juga:ini catatan bmkg soal gempa 5,6 sr di bengkulu utara 
baca juga:sikapi status jalan harus serius. ini dampaknya... 
fitriadi berharap, pihak penegak hukum bisa memfasilitasi sengketa ini agar kedepannya tidak menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. 
"dengan pihak kepolisian, kami juga minta perlindungan secara hukum. dan kami berharap dalam waktu dekat, pihak kepolisian bisa segera menindak lanjuti kembali sengketa yang sedang terjadi hari tersebut," demikian fitriadi.
sayangnya, hingga berita ini dirilis, managemen pt air muring melalui hrd-nya, nafrison, belum memberikan keterangan apapun terkait sengketa lahan yang terjadi antara pemdes karya pelita ini. 
upaya untuk mengkonfirmasi melalui sambungan pesan whatsapp (wa) kepada yang bersangkutan sudah dilakukan, namun yang bersangkutan, diduga menutup akses wa pribadinya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan