APDESI BU Ikut Aksi 'Menggugah Hati Presiden' di Istana Negara, Ini Tuntutannya

KETRINA, RADARUTARA.BACAKORAN.CO-  Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bengkulu Utara memastikan akan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti aksi besar bertajuk “Menggugah Hati Presiden” yang akan digelar di Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) pada Senin, 8 Desember 2025. 

Aksi nasional ini akan melibatkan puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 50 ribu orang, terdiri dari kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta berbagai lembaga desa dari seluruh Indonesia.

Sesuai data dan informasi yang dihimpun Radar Utara, aksi ini membawa tiga substansi tuntutan utama yakni Meminta Presiden RI Prabowo Subianto mencabut PMK 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas PMK 108/2024 mengenai pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun 2025. 

APDESI menilai kebijakan tersebut telah merugikan seluruh desa di Indonesia karena menyebabkan tidak dicairkannya dana desa non-earmark tahap II yang saat ini sangat dibutuhkan pemerintah desa. 

BACA JUGA:APDESI Bengkulu Utara Kecam PMK 81 Tahun 2025, Siap Aksi ke Kementerian

BACA JUGA:APDESI Bengkulu Utara Desak DPRD Tindaklanjuti Permohonan Hearing CSR

Selanjutnya, Meminta Presiden mencabut PMK 49 Tahun 2025 mengenai tata cara pinjaman untuk pendanaan Kopdes Merah Putih serta meninjau ulang regulasi lain yang menjadikan dana desa sebagai jaminan melalui sistem pemotongan langsung. 

Kebijakan ini dianggap memberatkan desa dan mengancam kemandirian tata kelola keuangan desa.

Dan tuntutan ketiga, Meminta Presiden RI mencabut atau menerbitkan regulasi baru melalui Permendes atau aturan lain yang diyakini telah mengurangi kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan melalui mekanisme musyawarah desa.

Ketua APDESI Bengkulu Utara, M. Jafri, S.IP, menegaskan bahwa pihaknya siap bergabung dalam aksi nasional tersebut.

 Ia memastikan Bengkulu Utara akan mengirimkan delegasi resmi, meskipun jumlah finalnya belum ditentukan.

BACA JUGA:APDESI Kecewa dengan DPRD, 2 Bulan Permohonan Hearing Tak Digubris

BACA JUGA:APDESI Desak DPRD Agendakan Hearing Evaluasi Perda CSR, Imlni Tanggapan Komisi III