Satgas Pangan Polres Mukomuko Pantau Harga Beras Sesuai HET
Polres Mukomuko saat meninjau ketersediaan dan harga beras di Mukomuko-Radar Utara/ Wahyudi -
MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO – Di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, Kepolisian Resor Mukomuko melalui Satgas Pangan menunjukkan komitmennya dalam menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan warga.
Langkah konkret itu diwujudkan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan harga beras di berbagai titik distribusi, mulai dari produsen, distributor, grosir hingga pasar-pasar tradisional yang tersebar di wilayah Kabupaten Mukomuko. Upaya ini dilakukan untuk memastikan harga beras yang beredar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemantauan harga pangan, dipimpin langsung Kanit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko, IPDA Muhammad Bima Leo Naldi, S.Tr.K. Tim Satgas Pangan ini menyisir sejumlah lokasi strategis guna menghindari adanya praktik penimbunan maupun permainan harga yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya dalam sektor pangan. Kami memastikan harga beras yang dijual tidak melampaui batas HET, sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan layak,” ujarnya.
BACA JUGA:Operasi Pasar Murah, Upaya Pemerintah Tekan Harga Beras di Mukomuko
BACA JUGA:Mendagri: Pemerintah Siapkan Langkah Strategis untuk Stabilkan Harga Beras
Ia menambahkan, pengawasan ini tidak hanya dilakukan di Mukomuko, namun menjadi gerakan nasional yang sejalan dengan Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Dengan sinergi antara aparat dan pelaku usaha, diharapkan distribusi beras berjalan lancar, stabil, dan berpihak pada rakyat kecil.
"Melalui langkah preventif ini, kami berharap tercipta suasana pasar yang sehat dan kondusif, di mana harga tetap terkendali dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga, sebagai pondasi bagi ketahanan sosial dan ekonomi daerah," pungkasnya. (rel)