Pertahun Dibutuhkan Rp 60 M, Gaji PPPK Paruh Waktu Masuk Pos Belanja Barang/Jasa

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji sekitar 4.423 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, berkisar diangkat Rp 60 miliar setiap tahunnya.

Ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu, M. Rizqi AL Fadli, Selasa 28 Oktober 2025.

"Untuk besaran gaji PPPK Paruh Waktu, tentunya menyesuaikan sebagaimana petunjuk Kementerian PAN & RB. Dalam artian sesuai dengan besaran gaji terakhir yang mereka terima saat berstatus honorer," ungkap Rizqi. 

Misal, lanjut Rizqi, gaji terakhir yang mereka terima saat berstatus honorer Rp 2 juta atau Rp 1 juta per bulan, maka saat berstatus PPPK Paruh Waktu sebesar itu juga gajinya.

BACA JUGA:Honorer Bisa Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Secara Online, Begini Caranya

BACA JUGA:Kabar Gembira, Pemkab Bengkulu Utara Usulkan NIP 2.306 PPPK Paruh Waktu

"Jadi alokasi anggaran untuk gaji saat mereka berstatus honorer, sama dengan ketika sudah menjadi PPPK Paruh Waktu," kata Rizqi. 

Hanya saja, sambung Rizqi, pos anggarannya berbeda. Jika sebelumnya gaji honorer termasuk pos belanja pegawai, tapi saat PPPK termasuk belanja barang dan jasa pemerintah. 

"Sehingga secara struktur APBD, sama sekali tidak mempengaruhi belanja pegawai," ujar Rizqi. 

Rizqi menambahkan, dengan masuknya pos belanja barang dan jasa pemerintah, maka kontrak PPPK Paruh Waktu ini juga per tahun. 

BACA JUGA:Bupati Mukomuko Serahkan SK PPPK Tahap II untuk 150 Orang

BACA JUGA:Telat Usulkan Nomor Induk, Pelantikan 2.306 PPPK Paruh Waktu Molor

"Namun untuk teknis kontrak itu, tetap kewenangannya pada masing-masing Organisasi Perangka Daerah (OPD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," tambah Rizqi. 

Lebih lanjut Rizqi menyampaikan, terkait nilai total alokasi belaja barang dan jasa pemerintah untuk gaji PPPK Paruh Waktu ini, berkisar diangka Rp 60 miliar per tahun.