Gandeng BPKP Inspektorat Bengkulu Utara Gelar Bimtek Audit BMD

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 10 Sep 2025 - 21:59

Gandeng BPKP Inspektorat Bengkulu Utara Gelar Bimtek Audit BMD-Radar Utara / Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Upaya peningkatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar Bimtek Pengawasan BMD.

Bimtek yang dilaksanakan pada Rabu, 10 September 2025, juga menghadirkan Plt Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Sugimulyo,SE,Ak,CA,CRMP,CRGP,CGRA.

Turut menjadi pemateri dari BPKP Bengkulu lainnya yakni Irsan Harahap selaku Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) serta Pengendali Teknis, Agoes Soesetyo.

Dalam paparan awalannya, Sugimulyo menyampaikan paparan umum kepada peserta bimtek seputar dan bagaimana strategisnya kemampuan personaliti APIP dalam pengawasan atau audit BMD.

Sebelas siklus pengelolaan BMD, disampaikannya sebagai prolog agar peserta bimtek nantinya mendapatkan peningkatan kapabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Alur pengelolaan BMD itu, kata Sugimulyo mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan,pengawasan dan pengendalian, penatausahaan, penghapusan, pemusnahan hingga pemindahtanganan.

"Ini mesti dipahami secara baik dan maksimal, sehingga pengawasan BMD akan lebih maksimal oleh APIP," pesan Sugimulyo.

BPKP yang turut menjadi lembaga dalam komposan percepatan program prioritas nasional, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada dasarian pertama September 2025 di Istana Negara itu, turut ditegaskan Sugimulyo, tentang langkah serupa yang juga mesti dilaksanakan di daerah sebagai kelindan sistem.

"APIP memiliki tanggungjawab dalam suksesi program prioritas nasional," wejangnya mengingatkan.

gandeng bpkp inspektorat bengkulu utara gelar bimtek audit bmd                            radarutara.bacakoran.co - upaya peningkatan kapabilitas aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), inspektorat kabupaten bengkulu utara menggandeng badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu menggelar bimtek pengawasan bmd. 
bimtek yang dilaksanakan pada rabu, 10 september 2025, juga menghadirkan plt kepala perwakilan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu, sugimulyo,se,ak,ca,crmp,crgp,cgra. 
turut menjadi pemateri dari bpkp bengkulu lainnya yakni irsan harahap selaku koordinator pengawasan (korwas) bidang akuntabilitas pemerintah daerah (apd) serta pengendali teknis, agoes soesetyo. 
dalam paparan awalannya, sugimulyo menyampaikan paparan umum kepada peserta bimtek seputar dan bagaimana strategisnya kemampuan personaliti apip dalam pengawasan atau audit bmd. 
baca juga:banyak laporan, inspektorat wanti-wanti dd wajib tepat sasaran
baca juga:antisipasi fraud, inspektorat gelar bimtek spip dan manajemen risiko 
sebelas siklus pengelolaan bmd, disampaikannya sebagai prolog agar peserta bimtek nantinya mendapatkan peningkatan kapabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 
alur pengelolaan bmd itu, kata sugimulyo mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan,pengawasan dan pengendalian, penatausahaan, penghapusan, pemusnahan hingga pemindahtanganan. 
--
"ini mesti dipahami secara baik dan maksimal, sehingga pengawasan bmd akan lebih maksimal oleh apip," pesan sugimulyo. 
bpkp yang turut menjadi lembaga dalam komposan percepatan program prioritas nasional, sebagaimana ditegaskan presiden prabowo dalam rapat terbatas pada dasarian pertama september 2025 di istana negara itu, turut ditegaskan sugimulyo, tentang langkah serupa yang juga mesti dilaksanakan di daerah sebagai kelindan sistem. 
baca juga:pengelolaan dd bukit makmur ta 2024 dalam hitungan inspektorat, camat sebut pembinaan!
baca juga:pengusutan dugaan korupsi dd lebong tandai, tim identifikasi lapangan, ini kata inspektorat
"apip memiliki tanggungjawab dalam suksesi program prioritas nasional," wejangnya mengingatkan. 
dalam momentum itu, bpkp juga turut mengupas pangkalan data makro dalam peta akuntabilitas kabupaten bengkulu utara. selain menegasi adanya pekerjaan rumah yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah secara umum. 
beberapa poin penting seperti mcp kpk, sakip, indeks reformasi birokrasi, opini laporan keuangan, spip dan sektor penilaian fundamental terukur, harus menjadi perhatian, pemahaman dan pengetahuan apip yang memiliki peranan dalam pencapaiannya sesuai proyeksi pusat sekaligus akan menjadi daya ungkit penilaian lainnya. 
"serangkaian tolok ukur ini, nantinya akan berkaitan dengan tingkat kemiskinan, angka pengangguran terbuka, rasio kapasitas fiskal hingga laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah," tegasnya. 
baca juga:banyak laporan, inspektorat wanti-wanti dd wajib tepat sasaran
baca juga:antisipasi fraud, inspektorat gelar bimtek spip dan manajemen risiko
adanya peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan audit bmd, sugimulyo, menilai tata kelola dan pengawasan secara baik dan terukur atas bmd, akan turut menjadi tolok ukur suksesi daerah di tengah keterbatasan fiskal yang terjadi. 
inspektur inspektorat daerah bengkulu utara, nopri anto silaban, se, m.si, cgcae, cfra, mengatakan bimtek audit barang milik daerah (bmd) bagi aparat pengawas intern pemerintah (apip) ini guna memaksimalkan peranan fungsi apip dalam memaksimalkan tata kelola pengawasan yang menjadi salah satu obyek pemeriksaan tahunan. 
"untuk itu, kami dari inspektorat ingin memaksimalkan peranan apip di sektor audit barang milik daerah ini," ujarnya. 
karenanya, peserta bimtek diharapkan tidak hanya benar-benar mengikuti secara seksama paparan pemateri dari bpkp, tapi juga menjadi stimulan kapasitas agar nantinya berimbas dengan kualitas pelaksanaan tugas. 
baca juga:pengelolaan dd bukit makmur ta 2024 dalam hitungan inspektorat, camat sebut pembinaan!
baca juga:pengusutan dugaan korupsi dd lebong tandai, tim identifikasi lapangan, ini kata inspektorat
"dengan pelaksanaan audit bmd secara maksimal, menjadi bagian mitigasi bagi daerah dalam memetakan potensi yang dimiliki," harapnya. 
peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd), sudah memiliki cakupan yang luas di beragam jenis aset agar memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menghasilkan pundi, lewat format sewa guna aset oleh pihak ketiga. 
beleid menjelaskan bentuk-bentuk pemanfaatan aset dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (ksp), bangun guna serah (bgs), pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur; pemanfaatan untuk pelayanan publik serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (kpbu). 
penegasan lainnya dalam peraturan menteri keuangan atau pmk nomor : 115/pmk.06/2020. sesuai penjelasannya itu, beleid ini menegasi adanya 7 skema kerjasama pemanfaatan barang milik negara (bmn). 
baca juga:banyak laporan, inspektorat wanti-wanti dd wajib tepat sasaran
baca juga:antisipasi fraud, inspektorat gelar bimtek spip dan manajemen risiko
lewat beleid tersebut, pemda dapat kian memaksimalkan pad lewat pemanfaatan aset-aset baik yang berupa gedung, tanah dan lainnya bahkan kendaraan yang bisa menjadi komponen etalase bisnis yang tidak menyalahi aturan. 
sekadar menginformasikan, lewat permendagri 7/2024, pemanfaatan aset milik daerah, tidak hanya terfokus hal yang ada di permukaan saja. tapi termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 11 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan