Sekolah Rakyat, Rekrutmen Guru hingga Lahan Calon Sekolah

"Poinnya, adalah memfasilitasi mereka yang masih dalam usia sekolah, agar dapat bersekolah," ujarnya, mengungkap, dibincangi Radar Utara, Kamis, 27 Maret 2025. 

Kebijakan instruktif gaya rezim Prabowo ini, nyaris membawa dejavu. Pasalnya, istilah sekolah rakyat atau SR, sudah dilaunching sejak jaman pra kemerdekaan. Saat Indonesia, masih disebut dengan Hindia Belanda. 

BACA JUGA:Sudah Terima SK, Guru Honda di Mukomuko Segera Terima Gaji

BACA JUGA:SPM TPG Guru Madrasah Diteken, Ada Kenaikan Rp500 Ribu

Sekolah Rakyat menjadi sekolah dasar tahun berapa? membaca singkat website milik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), menjabarkan fase berakhirnya SR. 

Di era tersebut, rezim penjajahan memiliki Volkschool. Apa yang dimaksud dengan Volkschool atau sekolah Rakyat? Dilansir Historia dari tulisan Pollycarpus Swantoro, mengungkap Volkschool secara harfiah memiliki arti sekolah rakyat yang dalam arti resminya adalah Sekolah Desa.

Terpisah, Kepala Dispendik Bengkulu Utara, Sugeng Wiyono, M.Pd, tak menampik SR yang rencananya dilaunching April 2025 oleh Kemensos, menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkelindan ke Dinas Sosial kabupaten/kota, mendukung penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM). 

"Sejauh ini, rencananya penempatan SDM nantinya untuk sekolah rakyat adalah dari kalangan guru penggerak," ungkap Sugeng Wiyono. 

BACA JUGA:Ratusan Guru Honda di Mukomuko Belum Terima SK

BACA JUGA:Panas Soal Penipuan GBD Sisipan, BPK Diminta Cek Realisasi Anggaran Gaji Guru Bantu Daerah 2023 dan 2024 Bengk

Namun lebih teknis, khususnya sektor infrastruktur penunjang non SDM, akan dilaksanakan oleh hierarki Kementerian Sosial di daerah, termasuk Dinas Sosial. 

Jumlah Guru Penggerak di daerah ini dalam beberapa angkatan yang sudah dilaksanakan rekrutmennya, diterangkan Sugeng, kini masih dikaji secara teknis pihaknya. 

Satker yang memiliki anggaran puluhan miliar untuk pembangunan infrastruktur ratusan miliar yang ditopang DAK Fisik Rp 39.599.522.000 dan DAU Pendidikan Rp 69.055.279.000 ini, diketahui memiliki nyaris 1.400 non ASN yang statusnya pun masih gonjang-ganjing, imbas dissinkronisasi aturan antar kementerian atas sikapnya soal pengentasan non ASN. 

"Mungkin teknisnya, masih akan dibahas lebih lanjut di daerah," tandas Sugeng perihal sekolah rakyat. (**)