Dewan Dorong CSR untuk Siasati Dampak Efisiensi Anggaran Kegiatan Fisik di Sektor Prioritas

KETRINA.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Anggota sekaligus Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara, Edi Putra, S.IP, berharap kepada pihak eksekutif.

Agar jeli dan bijak dalam merespon kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah menjadi atensi khusus bagi pemerintah pusat. 

Edi berharap, efisiensi anggaran yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengikuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, tidak terlalu berdampak serius terhadap kegiatan fisik atau infrastruktur di sektor prioritas. 

Ini disebabkan karena menurut Edi, masih ada banyak PR di sektor infrastruktur yang harus dituntaskan dan masih menjadi beban bagi pemerintah daerah.

BACA JUGA:Tindaklanjuti Keluhan Warga Enggano, Dewan Isyaratkan Ambil Langkah Ini

BACA JUGA:Keluhkan Jalan Rusak Suka Merindu-Air Putih, Anggota Dewan Ini Fasilitasi 10 Kades Temui Gubernur Baru

Untuk dituntaskan secara bertahap di TA 2025, baik itu infrastruktur yang berkaitan dengan ruas jalan, jembatan, sekolah maupun di sektor kesehatan.

"Kalaupun efisiensi itu harus dilakukan kami harap eksekutif bisa fokus kepada jenis-jenis kegiatan yang dimaksud oleh Presiden. Seperti pemangkasan anggaran terhadap perjalanan dinas, ATK hingga kegiatan seremonial lainnya yang dianggap tak produktif. Khusus anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan fisik di sektor prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas kesehatan kami harap tetap diperjuangkan," ujar Edi, Minggu, 9 Februari 2025.

Kegiatan fisik di sektor prioritas, ini menurut Edi, patut diperjuangkan karena sektor infrastruktur memiliki multiplier effect atau efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Mengingat infrastruktur dasar di Kabupaten Bengkulu Utara seperti jalan maupun jembatan jembatan masih banyak yang rusak dan menjadi masalah serius dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara secara umum.

BACA JUGA:Dewan Soroti Pengelolaan BMD, Potensi PAD Bisa Menguap

BACA JUGA:Tindaklanjuti Keluhan Warga Enggano, Dewan Isyaratkan Ambil Langkah Ini

"Kalaupun di sektor fisik atau infrastruktur harus dilakukan pemangkasan anggaran, kami harap bisa dilakukan ke aspek pemeliharaannya saja, bukan kepada pembangunan fisik. Karena pemangkasan pada sektor belanja infrastruktur juga akan berdampak ke perekonomian daerah. Tidak bisa kita maksimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah kalau hanya bertumbuh pada belanja pegawai. Karena belanja pegawai tidak memiliki multiplier effect terhadap perekonomian," ungkapnya.

Di sisi lain, menurut Edi, pemerintah juga bisa mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mensiasati dampak-dampak yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan oleh pemerintah pusat.