Alih Fungsi Sawah Jadi Kebun Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Rabu , 05 Feb 2025 - 21:18

Kejaksaan Negeri bersama Polres Mukomuko sosialisasikan soal ancaman bagi warga yang melakukan alih fungsi lahan sawah ke perkebunan-Radar Utara/ Wahyudi -

alih fungsi sawah jadi kebun bisa dipenjara 5 tahun dan denda rp 1 miliar                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - ini peringatan penting bagi masyarakat agar tidak melakukan alih fungsi lahan sawah atau lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan perkebunan.
sebab tindakan itu bisa diacam pidana penjara paling lama 5 tahun, serta denda paling banyak rp 1 miliar sebagaimana tertuang dalam pasal 72 undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
untuk menghentikan kegiatan alih fungsi lahan tersebut, pemerintah kabupaten mukomuko melalui dinas pertanian berkolaborasi dengan kejaksaan negeri mukomuko dan polres mukomuko memberikan sosialisasi yang diadakan kelompok tani sido dadi desa kota praja, kecamatan air manjunto di balai desa kota praja, rabu, 5 februari 2025.
ketua poktan sido dadi desa kota praja, suparno mengatakan, sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan agar tidak ada masyarakat pemilik lahan pertanian pangan tersandung hukum.
baca juga:waspadai fenomena nominee genjot praktik alih fungsi sawah
baca juga:alih fungsi sawah, dipengaruhi buruknya distribusi air irigasi
sebab, alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit itu sudah mulai terjadi. bahkan ada lahan hasil cetak sawah sudah dijadikan lagi menjadi kebun sawit.
akibatnya, lahan persawahan di kabupaten mukomuko semakin sempit. otomatis produksi padi juga bisa terancam turun.
"yang penting itukan kita kasih tahu kalau mengalihfungsikan sawah jadi kebun ada sanksinya. bisa dipenjara, ada denda, sampai kesitu. tapi kan kalau kami tidak tahu undang-undangnya yang mana," kata suparno.
untuk itu penting baginya dilaksnakan sosialisasi ini. supaya para petani, pemilik lahan tahu hukumnya. bisa menjadi perhatian dan tidak melakukan alih fungsi lahan yang ada konsekuensi pidananya.
baca juga: jaksa soroti alih fungsi sawah di bengkulu utara
baca juga:waspadai fenomena nominee genjot praktik alih fungsi sawah
"makanya kami dalam sosialisasi ini, kami menggandeng kejari mukomuko, polres mukomuko dan dinas pertanian sebagai narasumber," ujarnya
sementara itu, kajari mukomuko, yusmanelly, sh, mh dalam pemaparan materinya menegaskan. banyak dasar hukum dan peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. kajari menegaskan, alih fungsi lahan pertanian pangan seperti sawah menjadi perkebunan, pemukiman dan lainnya merupakan tindakan ilegal.
"berdasarkan uu nomor 41 tahun 2009, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda rp 1 miliar," tegasnya.
senada dengan kajari, kanit tipikor, satreskrim polres mukomuko, ipda. radi yang mewakili kapolres mukomuko, akbp. yana supriatna, s.ik, m.si dalam pemaparannya juga menegaskan. pelaku alih fungsi lahan bisa diancam pidana. sekalipun dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri.
baca juga:camat berharap desa berperan tekan alih fungsi lahan sawah
baca juga:waspadai fenomena nominee genjot praktik alih fungsi sawah
"penindakan hukum terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi fungsi lain ini bukan tidak pernah dilakukan," jelasnya.
ia menceritakan, pengalamannya menangani perkara dugaan alih fungsi lahan sawah menjadi kebun di daerah lain. dari kasus awal dugaan pengalihan fungsi lahan merembet sampai dugaan tindak pidana korupsi. karena lahan sawah yang dialihfungsikan adalah lahan hasil cetak sawah program pemerintah.
"dengan adanya sosialisasi ini, jangan ada lagi sawah yang dialihfungsikan. karena nanti bisa ada tindakan hukum," ingatnya.
sementara itu, kepala dinas pertanian kabupaten mukomuko, fitriyani ilyas, s.pt mengatakan. kemandirian pangan amat penting bagi sebuah negara.
baca juga:alih fungsi sawah, dipengaruhi buruknya distribusi air irigasi
baca juga:cegah alih fungsi lahan, pemkab usulkan pembangunan irigasi
sebab itulah pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. terwujudnya ketahanan pangan nasional tidak lepas dari tersedianya lahan pangan yang cukup. maka, lahan pangan seperti sawah yang sudah ada, tidak berkurang. justru harus semakin diperluas.
"sebagai bentuk kompensasi, sebagain besar sarana dan prasarana pertanian sudah diluncurkan oleh pemerintah agar lahan pertanian pangan kita produktif. kalau masih ada kekurangan ada sawah yang kesulitan air, nanti kita cari solusi," ujarnya.
diterangkanya, pencegahan alih fungsi lahan ini sudah disosialisasikan dan tidak menutup kemungkinan nanti ada penindakan.
jangan sampai ada petani nantinya tersandung hukum kasus alih fungsi lahan pertanian pangan ini.
baca juga:keluhan irigasi jebol petani pasar sebelat, solusi alih fungsi jadi alternatif pahit
baca juga:alih fungsi lahan terus mengancam, tantawi: infrastruktur pertanian harus jadi fokus pemda
"mari kita sama-sama menjaga keberadaan lahan persawahan agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 6 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan