Anggaran Proyek Pemda 2025 Dipangkas Hampir 50 Persen

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 03 Feb 2025 - 20:47

Anggaran Proyek Pemda 2025 Dipangkas Hampir 50 Persen-Radar Utara/Benny Siswanto-

a. DAK Fisik Bidang Konektivitas Rp 14.596.245.094.000

b. DAK Fisik Bidang Irigasi Rp 1.724.721.102.000

c. DAK Fisik Bidang Pangan Pertanian Rp 675.329.519.000

d. DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik Rp 1.309.900.000.000

4. Dana Otonomi Khusus Rp 14.515.598.958.000, terdiri dari Otsus Papua menjadi Rp 9.696.560.940.000 dan Otsus Aceh menjadi Rp 4.309.582.640.000.

- Total Pengurangan untuk Papua dan Aceh : Rp 509.455.378.000

5. Alokasi Dana Keistimewaan Yogyakarta dari sebelumnya Rp 1.200.000.000.000, menjadi Rp 1.000.000.000.000

- Total Pengurangan Rp 200.000.000.000.

6. Dana Desa, sebelumnya Rp 71.000.000.000.000, menjadi Rp 69.000.000.000.000.

- Total Pengurangan Rp 2.000.000.000.000

".....pencadangan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jabar Menteri Sri Mulyani, sebagaimana ditegas dalam beleid kedelapan, dikutip Senin, 3 Februari 2025.

Untuk diketahui, KMK yang sudah relatif menjadi tungguan pemda se Indonesia ini, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran mulai dari APBN dan APBD.

anggaran proyek pemda 2025 dipangkas hampir 50 persen                            radarutara.bacakoran.co - perlambatan pembangunan infrastruktur di daerah terjadi tahun 2025. kondisi itu disebab, anjloknya transfer ke daerah, salah satunya dana alokasi khusus (dak) yang berkurang nyaris separuhnya dari penetapan transfer ke daerah (tkd) pada september 2024 lalu.
kepastiannya, sudah diterangkan dalam beleid anyar dalam keputusan menteri keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi tkd menurut provinsi/kabupaten/kota tahun 2025, dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbd ta 2025. 
secara nasional, nominal dak fisik yang dicadangkan sebesar rp18.306.195.715.000. awalnya, dak fisik dialokasikan pemerintah pada angka rp36.953.988.957.000, kemudian menjadi sebesar rp18.647.793.242.000. 
keputusan yang diteken menteri keuangan, sri mulyani bertanggal 3 februari 2025, secara makro menyasar alokasi kurang bayar dana bagi hasil atau dbh tahun 2024, dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak) fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dan dana desa. 
baca juga:tapd mulai teropong anggaran 
baca juga:respon cepat instruksi presiden, pemkab mukomuko segera lakukan pergeseran anggaran 2025
berikut rinciannya :
1. alokasi dbh kurang bayar dari  rp27.807.952.432.000, menjadi rp13.903.976.216.000. 
- pengurangan sebesar rp13.903.976.216.000
2. dau dari sebelumnya rp446.633.814.101.000, menjadi rp430.958.263.990.000
- pengurangan sebesar rp 15.675.550.111.000
3. dak fisik dari sebelumnya sebesar rp 36.953.988.957.000, menjadi rp18.647.793.242.000
- pengurangan  rp 18.306.195.715.000, terbagi dalam : 
baca juga:pemda mulai sisir penyesuaian anggaran
baca juga:desa diminta alokasikan anggaran penyusunan peraturan desa 
a. dak fisik bidang konektivitas rp 14.596.245.094.000
b. dak fisik bidang irigasi rp 1.724.721.102.000
c. dak fisik bidang pangan pertanian rp 675.329.519.000 
d. dak fisik bidang pangan akuatik rp 1.309.900.000.000
4. dana otonomi khusus rp 14.515.598.958.000, terdiri dari otsus papua menjadi rp 9.696.560.940.000 dan otsus aceh menjadi rp 4.309.582.640.000.
- total pengurangan untuk papua dan aceh : rp 509.455.378.000 
baca juga:kurang dari rp10 juta/tahun, pemerintah diminta naikkan anggaran operasional desa
baca juga:prabowo minta pemda pangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas
5. alokasi dana keistimewaan yogyakarta dari sebelumnya rp 1.200.000.000.000, menjadi rp 1.000.000.000.000
- total pengurangan rp 200.000.000.000.
6. dana desa, sebelumnya rp 71.000.000.000.000, menjadi rp 69.000.000.000.000.
- total pengurangan rp 2.000.000.000.000
".....pencadangan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jabar menteri sri mulyani, sebagaimana ditegas dalam beleid kedelapan, dikutip senin, 3 februari 2025.
untuk diketahui, kmk yang sudah relatif menjadi tungguan pemda se indonesia ini, merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran mulai dari apbn dan apbd. 
baca juga:mukomuko minta desa alokasikan anggaran untuk cegah stunting
baca juga:anggaran belanja pegawai bakal tak terserap maksimal
pemangkasan anggaran dana desa ini, masuk dalam objek instruksi presiden atau inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pada apbn hingga apbd tahun 2025. 
pengurangan pagu dana desa, ditegaskan dalam diktum kelima inpres 1 2025, menugaskan khusus kepada menteri keuangan melakukan penyesuaian alokasi tkd ta 2025. salah satunya dana desa sebesar rp 2 triliun.
untuk diketahui, total dana desa yang telah ditetapkan pemerintah bersama dengan dpr saat pengesahan uu apbn pada september 2024 sebesar rp 71 triliun yang ditebar kepada 75.259 desa yang menyebar pada 434 kabupaten/kota se indonesia. 
seluruh pemda, sehari setelah terbitnya inpres 1 tahun 2025, terpantau melakukan rapat pembahasan awalan yang dimotori tim anggaran pemerintah daerah (tpad) bersama dengan kepala daerah. 
baca juga:dear menkeu sri mulyani, permenkeu realokasi anggaran ditunggu
baca juga:desa diminta alokasikan anggaran pajak motor dinas di apbdes 2025
presiden prabowo memerintahkan menteri keuangan, untuk menetapkan penyesuaian alokasi tkd yang berasal dari kurang bayar dbh tahun 2024 sebesar rp 13,9 triliun. 
kemudian dau yang sudah ditentukan penggunaannya di bidang pekerjaan umum sebesar rp 15,6 triliun, dak fisik sebesar rp 18,3 triliun, dana otsus sebesar rp 509 miliar, dana keistimewaan yogyakarta rp 200 miliar serta dana desa sebesar rp 2 triliun. 
diperkirakan turunan atas inpres 1 tahun 2025 dari menteri keuangan, sri mulyani hingga menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian yang menjadi objek instruksi khusus, akan terbit pekan ini yang akan menjadi rujukan teknis kementerian/lembaga hingga pemerintah se indonesia. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan