Raker dengan Mendikdasmen, Dewi Coryati Soroti Sistem PPDB

BENGKULU RU - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi menjadi sorotan dalam rapat kerja, antara Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI).

Bahkan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Dr. Hj. Dewi Coryati menilai sistem zonasi dalam PPDB harus dievaluasi.

"Dalam Raker (Rapat Kerja) kemarin, secara langsung saya sampaikan kepada Pak Mendikdasmen RI Abdul Mu'ti, pentingnya evaluasi PPDB dengan sistem zonasi," ungkap Dewi.

Menurut Dewi, pentingnya evaluasi sistem PPDB itu, seperti di Provinsi Bengkulu kebijakan ini cenderung berdampak pada ketidakseimbangan kapasitas sekolah, dengan penerimaan siswanya. 

BACA JUGA:PPDB di Mukomuko Masih Sistem Zonasi

BACA JUGA:Dewan Minta PPDB Dipersiapkan Secara Matang

"Sehingga akhirnya masih terjadi adanya sekolah yang kekurangan, dan ada pula yang kelebihan siswa," kata Dewi.

Padahal, lanjut Dewi, niat awal penerapan PPDB sistem zonasi ini, bertujuan untuk meniadakan sekolah unggulan yang menjadi favorit siswa.

"Namu pada praktiknya, fakta yang terjadi malah sebaliknya karena tidak sejalan dengan niat awal yang dimaksud. Makanya kita menilai pelaksanaan PPBD dengan sistem zonasi ini perlu dikaji ulang," tegas Dewi.

Mengingat, sambung Dewi, lingkungan yang kompetitif, juga harus diciptakan dalam pendidikan terhadap para siswa. Sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa, yang juga siap bersaing dalam menghadapi tantangan zaman.

BACA JUGA:Siapkan Juklak dan Juknis PPDB

BACA JUGA:Zonasi dan Ujian Bakal Dihapus? Tunggu Sebelum Idul Fitri

"Harus kita sadari, bahwa lingkungan pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan generasi unggul. Tapi tetap saja banyak hal yang perlu diperhatikan, terkait soal PPDB," ujar Dewi.

Disisi lain, Dewi menyampaikan, dalam raker tersebut ada beberapa poin pembahasan lainnya terkait program percepatan 100 hari kerja Mendikdasmen.