Ceruk PAD di Sektor Emisi Gas Rumah Kaca

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 19 Jan 2025 - 20:19

Ceruk PAD di Sektor Emisi Gas Rumah Kaca. -MS Wahyu Muzakki, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu-

Tentunya, cluster atau kantung-kantung sawit lainnya di Provinsi Bengkulu yang bisa ditilik lewat alokasi transfer Dana Bagi Hasil Lainnya yang merupakan alokasi khusus bagi daerah produsen sawit yang sudah 3 tahun ditebar pemerintah lewat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Kata dia, luasan perkebunannya bisa dilihat dari jumlah alokasi anggaran DBH yang diberikan oleh pusat. Jika mencermati selama 2024 dan 2025, diketahui alokasinya sebagai berikut :

Pemprov Bengkulu Rp 8.623.441.000 (2025), Kabupaten Mukomuko dari Rp 14,91 miliar (2024) dan Rp 5.798.094 (2025), Kabupaten Bengkulu Utara Rp 11,23 miliar (2024) dan Rp 4.836.990.000 (2025);

Kabupaten Seluma Rp 8,54 miliar (2024) dan Rp 3.376.227.000 (2025); Kabupaten Bengkulu Tengah Rp 7,96 miliar (2024) dan Rp 3.524.929.000 (2025); Kabupaten Kaur Rp 6,92 miliar (2024) dan Rp 3.062.976.000 (2025);

Kabupaten Bengkulu Selatan Rp 5,98 miliar (2024) dan Rp 2.986.718.000 (2025); Kabupaten Kepahiang Rp 5,12 miliar (2024) dan Rp 1.708.390.000;

Kabupaten Rejang Lebong Rp 5,11 miliar (2024) dan Rp 2.320.674.000 (2025); Kabupaten Lebong Rp 3,76 miliar (2024) dan Rp 1.627.628.000 (2025) serta Kota Bengkulu Rp 2.423.961.000 (2025).

"Daerah atau kepala daerah melalui kanal asosiasi dan organisasi, bisa menyuarakan hal ini. Tak ubahnya, saat Bupati Mian, menyuarakan soal DBH Sawit ke Menteri Keuangan, saat menjadi peserta sekolah kepartaian yang digelar PDIP pada 2023," ungkap Salamun.

Mengupayakan ceruk PAD melalui sektor yang turut mengedepankan pemikiran tentang sudah sangat penting saat ini, memiliki grand desain penyelamatan lingkungan di tengah pandemi emisi karbon yang menghujam bumi, jauh lebih bijak ketimbang berfikir membangun regulasi yang akan bermuara justru pada masyarakat, seperti pajak dan lainnya.

Seperti penambahan usia pensiun tenaga kerja, terus Salamun, sehingga karyawan yang pensiun justru harus lebih menunggu lagi sebatas ingin mencairkan uang yang ditabungnya sendiri saat bekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga, sambungnya lagi, terkait pemberlakuan Opsen PKB dan BBNKB yang membuat pajak kendaraan naik hingga 66 persen.

"Ekspansi pemerintah di sektor regulasi, hendaknya fokus pada sektor bisnis yang memiliki sumbangsih terhadap pencemaran lingkungan, baik kualitas udara, air hingga atmosfer," ungkapnya.

ceruk pad di sektor emisi gas rumah kaca                            radarutara.bacakoran.co - potensi pendapatan asli daerah atau pad, kedepan agaknya sudah harus dibarengi dengan regulasi pusat, ekspansi ke sektor emisi gas rumah kaca. 
sektor bisnis yang menghasilkan emisi karbon dioksida atau co2, sepertinya sudah layak untuk disusul dengan penguatan regulasi dari pusat, sehingga dapat turut menyokong ketergantungan fiskal di banyak daerah oleh transfer pusat ke daerah.
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, menilai aturan turunan yang segera diterbitkan pemerintah, berdasarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp), untuk lebih ekspansif lagi tidak sebatas fokus pada sektor batubara. 
keberadaan aktivitas ekonomi yang turut menyumbang krisis iklim, seperti perkebunan sawit mulai dari karakteristik alamiah tumbuhan ini yang begitu rakus dengan air. 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:17 pasar tradisional di mukomuko bakal hasilkan pad tahun 2025
termasuk juga aktivitas pengolahan sawit yakni pabrik crude palm oil (cpo), pabrik pengolahan karet hingga industri pengolahan sumber daya alam seperti pemecah batu yang pabriknya terus menyumbang karbon dioksida ke atmosfer, dipandang harus dibarengi dengan desain regulasi yang adaptif terhadap keberlangsungan alam. 
"maka penguatan sektor regulasinya yang sudah harus ada. ini menjadi skenario bijak menurut saya. satu sisi, sebagai langkah memperkuat fundamental ekonomi, tapi juga ekuivalen dengan langkah-langkah menjaga keseimbangan alam," ungkap salamun, mencetus pemikiran, minggu, 19 januari 2025. 
dekade ini, kata dia, kita sering merasakan suhu utamanya siang, begitu panas menyengat bahkan malam harinya. juga sering mendengar, soal climate change atau bencana alam yang melanda dunia. 
pada beberapa daerah, juga sudah terasa perubahan kualitas air yang sedianya cukup diburu lewat sumur. kini mesti diburu lebih serius lagi lewat sumur bor. 
baca juga:bphtb hilang 25 persen, pad digenjot jadi 35 miliar 
baca juga:17 pasar tradisional ditarget hasilkan pad rp280 juta
itu pun, air yang dihasilkan tidak sejernih dan sesegar masa lampau. kondisi ini, seperti terjadi di mukomuko, kabupaten tetangga bengkulu utara. 
di sebagian wilayah bengkulu utara, seperti ketahun dan putri hijau berikut dengan wilayah perluasan pemekarannya, air segar juga udara segar, sudah menjadi satu hal kembali diidamkan. 
tentunya, cluster atau kantung-kantung sawit lainnya di provinsi bengkulu yang bisa ditilik lewat alokasi transfer dana bagi hasil lainnya yang merupakan alokasi khusus bagi daerah produsen sawit yang sudah 3 tahun ditebar pemerintah lewat direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan. 
kata dia, luasan perkebunannya bisa dilihat dari jumlah alokasi anggaran dbh yang diberikan oleh pusat. jika mencermati selama 2024 dan 2025, diketahui alokasinya sebagai berikut : 
baca juga:bkd maksimalkan kejar tiga sektor pajak untuk pad mukomuko
baca juga:bkd mukomuko maksimalkan pad dari sektor pajak air bawah tanah
pemprov bengkulu rp 8.623.441.000 (2025), kabupaten mukomuko dari rp 14,91 miliar (2024) dan rp 5.798.094 (2025), kabupaten bengkulu utara rp 11,23 miliar (2024) dan rp 4.836.990.000 (2025);
kabupaten seluma rp 8,54 miliar (2024) dan rp 3.376.227.000 (2025); kabupaten bengkulu tengah rp 7,96 miliar (2024) dan rp 3.524.929.000 (2025); kabupaten kaur rp 6,92 miliar (2024) dan rp 3.062.976.000 (2025); 
kabupaten bengkulu selatan rp 5,98 miliar (2024) dan rp 2.986.718.000 (2025); kabupaten kepahiang rp 5,12 miliar (2024) dan rp 1.708.390.000; 
kabupaten rejang lebong rp 5,11 miliar (2024) dan rp 2.320.674.000 (2025); kabupaten lebong rp 3,76 miliar (2024) dan rp 1.627.628.000 (2025) serta kota bengkulu rp 2.423.961.000 (2025). 
baca juga:pemkab siapkan regulasi kejar potensi pad dari tenaga kerja asing
baca juga:pad pasar di mukomuko ditarget rp280 juta
"daerah atau kepala daerah melalui kanal asosiasi dan organisasi, bisa menyuarakan hal ini. tak ubahnya, saat bupati mian, menyuarakan soal dbh sawit ke menteri keuangan, saat menjadi peserta sekolah kepartaian yang digelar pdip pada 2023," ungkap salamun. 
mengupayakan ceruk pad melalui sektor yang turut mengedepankan pemikiran tentang sudah sangat penting saat ini, memiliki grand desain penyelamatan lingkungan di tengah pandemi emisi karbon yang menghujam bumi, jauh lebih bijak ketimbang berfikir membangun regulasi yang akan bermuara justru pada masyarakat, seperti pajak dan lainnya. 
seperti penambahan usia pensiun tenaga kerja, terus salamun, sehingga karyawan yang pensiun justru harus lebih menunggu lagi sebatas ingin mencairkan uang yang ditabungnya sendiri saat bekerja lewat bpjs ketenagakerjaan. ada juga, sambungnya lagi, terkait pemberlakuan opsen pkb dan bbnkb yang membuat pajak kendaraan naik hingga 66 persen. 
"ekspansi pemerintah di sektor regulasi, hendaknya fokus pada sektor bisnis yang memiliki sumbangsih terhadap pencemaran lingkungan, baik kualitas udara, air hingga atmosfer," ungkapnya. 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:17 pasar tradisional di mukomuko bakal hasilkan pad tahun 2025
"penting juga pembaruan regulasi teknis dari pemerintah, soal penggunaan dbh sawit ini tidak sebatas untuk infrastruktur, rencana aksi terkait standarisasi ispo soal sawit. tapi juga program menjaga keseimbangan alam harus diakomodir oleh penggunaan dbh sawit," tegasnya menyeru. 
pemerintah luncurkan perdagangan karbon internasional 
kementerian lingkungan hidup mengabarkan akan segera meluncurkan perdagangan karbon internasional pada 20 januari 2025. ini disampaikan menteri lingkungan hidup, hanif faisol nurofiq yang menjelaskan langkah itu sejalan dengan komitmen keikutsertaan indonesia dalam conference of the paris (cop) 21 yang melahirkan perjanjian paris 2015 silam. 
bursa efek indonesia (bei) akan menjadi operator perdagangan karbon dengan mengembangkan idxcarbon. menteri hanif memprediksi kisaran harga karbon yang dijual bebas setiap ton karbon dipatok dengan harga terendahnya sebesar us$ 8. 
baca juga:bkd maksimalkan kejar tiga sektor pajak untuk pad mukomuko
baca juga:bkd mukomuko maksimalkan pad dari sektor pajak air bawah tanah
"...atau agak lebih sedikit dari itu," ujar menteri hanif memprediksi animo pembeli, dilansir ru dari tempo, minggu, 19 januari 2025. 
laman direktorat jenderal pajak (djp) kementerian keuangan, terus melempar wacana dan pandangan perihal skenario perpajakan nasional, alih-alih solusi pendanaan apbn yang berkelanjutan?
via tulisan ms wahyu muzaki, seorang pegawai direktorat jenderal pajak, kentara cukup fokus menarasikan soal implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp). 
tulisannya bisa dibaca pada edisi 6 desember 2023, dengan judul implementasi pajak karbon pasca berlakunya bursa karbon. kemudian tulisan terbarunya muncul pada kanal tempatnya kerja yang diklaim merupakan pandangan pribadi dan tidak merepresentasikan sikap institusinya itu, kembali muncul pada 8 januari 2025 atau lebih kurang 12 hari jelang rilis perdagangan idxcarbon oleh bursa efek indonesia yang diperkirakan mulai melantai sebagai emiten pada 20 januari 2025. 
baca juga:pemkab siapkan regulasi kejar potensi pad dari tenaga kerja asing
baca juga:pad pasar di mukomuko ditarget rp280 juta
dalam tulisan terbarunya, menjelaskan pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. 
diungkapnya, pemberlakuan atas beleid yang awalnya direncana pada 1 april 2022 tapi mundur ke tahun 2025, lantaran pertimbangan ekonomi, kesiapan para pelaku usaha, kelembagaan dan tata kelola serta sistem pelaporan, pemantauan dan verifikasi terkait emisi gas rumah kaca. 
pada awal ini, pengenaan pajak karbon diterapkan pada sektor energi dan subsektor pembangkit listrik. tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang akan diperluas pengenaan objek pajak karbon saat sektor usaha dan tata kelola pemajakannya sudah dianggap siap. 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:17 pasar tradisional di mukomuko bakal hasilkan pad tahun 2025
objek penerapan pajak karbon 
- sektor limbah 
- kehutanan
- proses industri dan penggunaan produk (ippu), serta 
- agrikultur

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan