Kades Diimbau Tak Main Tunggal dalam Pengadaan Barang Program Ketahanan Pangan DD

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 05 Jan 2025 - 21:39

Kades Diimbau Tak Main Tunggal dalam Pengadaan Barang Program Ketahanan Pangan DD-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

Agar tidak dominan atau mengendalikan penuh seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh desa tanpa melibatkan TPK.

"Contoh, misal desa akan melakukan pembelian atau pengadaan bibit sapi atau bibit ternak lainnya. Kades tak elok, apabila memaksakan diri bermain tunggal untuk menentukan pihak yang akan dilibatkan dalam pengadaan bibit ternak tersebut. Di desa ada TPK yang di dalamnya melibatkan unsur Kadun, RT dan sebagainya,.Sebaiknya dalam proses pengadaan barang dan jasa itu unsur TPK juga dilibatkan," sarannya.

"Bahkan apabila di dalam desa tersebut ada masyarakat yang mampu melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan desa seperti ternak tadi.

Desa patut memprioritaskan masyarakat yang ada di desa.

Sebelum akhirnya, desa memutuskan untuk menggunakan pihak lain," imbuhnya.

Lebih jauh, Edwar menegaskan, potensi rasuah di dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini dapat ditekan lebih minim, apabila di dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan banyak pihak.

Sehingga penting menurut Edwar, dalam merencanakan sebuah kegiatan dan mengeksekusi sebuah program kegiatan, desa patut melibatkan dan memfungsikan pihak terkait yang ada di desa.

"Semakin besar partisipatif masyarakat dalam menyukseskan program yang dilaksanakan oleh desa maka semakin kecil potensi atau peluang perbuatan melawan hukum tersebut.

Tapi kalau sejak awal perencanaan dan sampai pelaksanaan, Kades lebih dominan bermain tunggal tanpa mengedepankan azas partisipatif masyarakat, tentu peluang korupsi itu sangat terbuka," demikian Edwar. (*)

kades diimbau tak main tunggal dalam pengadaan barang program ketahanan pangan dd                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - sejumlah pihak mengakui, kegiatan ketahanan pangan bersumber dari dana desa (dd) membuka peluang bagi oknum di lingkungan pemerintahan desa untuk melakukan praktik korupsi. 
celah rasuah, sangat mungkin terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh desa dalam merealisasikan program ketahanan pangan.
seperti pembelian bibit sapi, bibit ayam, bibit sayur dan pengadaan barang lainnya yang berorientasi terhadap program ketahanan pangan.
"kita harus sadari dan akui, celah korupsi dalam kegiatan (program ketahanan pangan) itu ada dan sangat terbuka," ujar tenaga pendamping desa kecamatan pinang raya, edwar manurung, sp, saat dibincangi radar utara minggu, 5 januari 2025.
baca juga:desa diminta lebih relevan dalam menggunakan anggaran ketahanan pangan ta 2025
baca juga:pemkab mukomuko komitmen perkuat ketahanan pangan
diungkapkan edwar, praktik rasuah pada kegiatan program ketahanan pangan, bisa terpantau sejak tahap awal perencanaan program. 
idealnya, seluruh program kegiatan yang direncanakan oleh desa, termasuk program ketahanan pangan dapat melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan desa, khususnya dalam konteks ini adalah tim pelaksana kegiatan (tpk). 
keterlibatan tpk pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa sangat penting.
karena menurut edwar, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh desa tidak terlepas dari azas partisipatif masyarakat dan transparansi.
"kalau dari awal perencanaan saja sudah dilakukan diam-diam atau krasak-krusuk tanpa mengedepankan partisipatif masyarakat,.sudah pasti kegiatan tersebut akan bermasalah dikemudian hari," ungkapnya.
baca juga:wujudkan ketahanan pangan, mukomuko dukung pertanian berkelanjutan
baca juga:bantuan alsintan perkuat ketahanan pangan
selanjutnya, edwar turut mewanti-wanti kepada seluruh kades terkhusus di wilayah kerjanya.
agar tidak dominan atau mengendalikan penuh seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh desa tanpa melibatkan tpk.
"contoh, misal desa akan melakukan pembelian atau pengadaan bibit sapi atau bibit ternak lainnya. kades tak elok, apabila memaksakan diri bermain tunggal untuk menentukan pihak yang akan dilibatkan dalam pengadaan bibit ternak tersebut. di desa ada tpk yang di dalamnya melibatkan unsur kadun, rt dan sebagainya,.sebaiknya dalam proses pengadaan barang dan jasa itu unsur tpk juga dilibatkan," sarannya.
"bahkan apabila di dalam desa tersebut ada masyarakat yang mampu melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan desa seperti ternak tadi.
baca juga:terpanggil untuk sukseskan program ketahanan pangan, polsek terjunkan personel ke rumah warga
baca juga:tahun 2025, program ketahanan pangan masih jadi prioritas desa
desa patut memprioritaskan masyarakat yang ada di desa. 
sebelum akhirnya, desa memutuskan untuk menggunakan pihak lain," imbuhnya.
lebih jauh, edwar menegaskan, potensi rasuah di dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini dapat ditekan lebih minim, apabila di dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan banyak pihak. 
sehingga penting menurut edwar, dalam merencanakan sebuah kegiatan dan mengeksekusi sebuah program kegiatan, desa patut melibatkan dan memfungsikan pihak terkait yang ada di desa.
"semakin besar partisipatif masyarakat dalam menyukseskan program yang dilaksanakan oleh desa maka semakin kecil potensi atau peluang perbuatan melawan hukum tersebut. 
baca juga:hasil uji sampel pangan segar, dinas ketahanan pangan tidak temukan residu berbahaya
baca juga:dinas ketahanan pangan lakukan uji mutu pangan segar
tapi kalau sejak awal perencanaan dan sampai pelaksanaan, kades lebih dominan bermain tunggal tanpa mengedepankan azas partisipatif masyarakat, tentu peluang korupsi itu sangat terbuka," demikian edwar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 6 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan