Refocusing Anggaran Pemerintah Daerah?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 02 Jan 2025 - 21:53

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dijabarkan, DBH sebesar Rp 192,28 triliun yang terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam dan DBH Lainnya (DBH Sawit) masing-masing Rp 77,30 triliun, Rp85,92 triliun dan Rp1,25 triliun. Pemerintah juga ternyata akan menyalurkan kurang bayar DBH 2024 senilai Rp 27,81 triliun.

Dana Alokasi Umum atau DAU sebesar Rp446,63 triliun, terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp360,51 triliun dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp86,12 triliun yang akan digunakan sebagai dukungan penggajian formasi PPPK, dukungan pendanaan kelurahan, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.

Maka DAU yang berpotensi untuk dicadangkan adalah DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yakni sebesar Rp360,51 triliun.

Berikut objek pencadangan lainnya adalah DAU Fisik, anggaran sebesar Rp36,95 triliun, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

Penguatan daya saing usaha, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi;

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM, tak menampik adanya surat edaran yang ditandatangani Mendagri dan Menteri Keuangan tersebut.

Dia menyampaikan, proses pelaksanaan APBD 2025 kini tengah di tahapan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang akan dicermati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Verifikasi DPA ini sebagaimana diatur dalam aturan terkait pengelolaan keuangan daerah, turut memberikan tenggat waktu di beberapa tahapan.

Waktu yang dimaksud, mulai dari kick off Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku motor verifikasi atas rancangan DPA bersama kepala SKPD, yakni selama 15 hari sejak ditetapkannya penjabaran APBD dalam peraturan kepala daerah.

Setelah rampung, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), akan mengesahkan rancangan DPA setiap SKPD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

refocusing anggaran pemerintah daerah?                            radarutara.bacakoran.co - skenario refocusing anggaran pada pemerintah daerah se indonesia, memungkinkan terjadi pada apbd 2025. 
pantauan ru, kemungkinan realokasi anggaran itu menyikapi kisi-kisi dari pemerintah yang meminta seluruh kepala daerah. 
obyeknya pencadangan sebagian transfer ke daerah untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur yang meliputi dana bagi hasil; dana alokasi umum; dana alokasi khusus fisik dan dana tambahan infrastruktur. 
dibacara ru, surat edaran bertanggal 11 desember 2024 yang ditandatangani menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian dan menteri keuangan (menkeu) sri mulyani indrawati itu, menegaskan beberapa ketentuan yang dilugas dalam 8 hal.
baca juga:kejar tayang proyek ujung tahun anggaran 
baca juga:rapat pimpinan, bupati mian minta opd cermati kegiatan anggaran 
pelaksanaan dari edaran ini, menkeu dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum negara (bun) bersama mendagri sebagai pengawas dan pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam uu pemda, mengatakan pencadangan anggaran yang ditugaskan tetap mencermati beberapa hal. 
pertama memperhatikan belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa dan honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. 
hal yang wajib diperhatikan oleh pemda juga termasuk pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban jaminan kesehatan nasional atau jkn. 
pantauan ru lainnya, pangkalan data keuangan daerah secara nasional menegasi adanya pengeluaran biaya daerah yakni pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo tahun 2024 lalu sebesar rp 9.269,81 miliar dengan realisasi hingga akhir tahun di angka rp 7.016,64. 
baca juga:anggaran 70 triliun, program makan bergizi presiden prabowo bakal libatkan bumdes
baca juga:anggaran total rp 3,5 milyar lebih, honor pemuka agama cair ujung tahun 
artinya, patut diduga terdapat 25 persen pemda yang memiliki hutang, belum melakukan pembayaran atas kewajibannya di tahun anggaran berjalan.   
menjelaskan, besaran tkd dalam apbn 2025 sudah menegasi angka-angkanya yang disalurkan ke seluruh pemerintah daerah totalnya sebesar rp 919,87 triliun. 
dijabarkan, dbh sebesar rp 192,28 triliun yang terdiri dari dbh pajak, dbh sumber daya alam dan dbh lainnya (dbh sawit) masing-masing rp 77,30 triliun, rp85,92 triliun dan rp1,25 triliun. pemerintah juga ternyata akan menyalurkan kurang bayar dbh 2024 senilai rp 27,81 triliun.
dana alokasi umum atau dau sebesar rp446,63 triliun, terdiri dari bagian dau yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar rp360,51 triliun dan bagian dau yang ditentukan penggunaannya sebesar rp86,12 triliun yang akan digunakan sebagai dukungan penggajian formasi pppk, dukungan pendanaan kelurahan, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
baca juga:arahan inspektorat menuju tutup tahun anggaran 2024
baca juga:anggaran haji disiapkan rp 15 m, kuota diharapkan bertambah
maka dau yang berpotensi untuk dicadangkan adalah dau yang tidak ditentukan penggunaannya yakni sebesar rp360,51 triliun. 
berikut objek pencadangan lainnya adalah dau fisik, anggaran sebesar rp36,95 triliun, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
penguatan daya saing usaha, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, tak menampik adanya surat edaran yang ditandatangani mendagri dan menteri keuangan tersebut. 
baca juga:kebutuhan anggaran untuk peningkatan jalan provinsi rp 500 m
baca juga:bagian dari transparansi anggaran pembangunan, desa diminta mdst pekerjaan fisik dd
dia menyampaikan, proses pelaksanaan apbd 2025 kini tengah di tahapan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) skpd yang akan dicermati oleh tim anggaran pemerintah daerah (tpad). 
verifikasi dpa ini sebagaimana diatur dalam aturan terkait pengelolaan keuangan daerah, turut memberikan tenggat waktu di beberapa tahapan. 
waktu yang dimaksud, mulai dari kick off tim anggaran pemerintah daerah (tapd) selaku motor verifikasi atas rancangan dpa bersama kepala skpd, yakni selama 15 hari sejak ditetapkannya penjabaran apbd dalam peraturan kepala daerah. 
setelah rampung, pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd), akan mengesahkan rancangan dpa setiap skpd berdasarkan persetujuan sekretaris daerah selaku ketua tapd. 
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024 
baca juga:kondisi sdm disebut pengaruhi lambatnya serapan anggaran dak 2024
begitu dpa telah disahkan, paling lambat 7 hari sejak disahkan, ppkad menyerahkan dpa kepada skpd bersangkutan, kepala satuan kerja pengawasan daerah dan badan pemeriksa keuangan (bpk). 
dpa yang telah disahkan itu, nantinya akan menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan anggaran di setiap skpd oleh kepala skpd dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran sekaligus pengguna barang. 
"saat ini verifikasi tengah berjalan. tentunya, sembari mencermati dinamika regulasi," ungkap sekda. 
secara regulatif, kata sekda, pemerintah daerah sebagai jenjang hirarki pemerintah pusat, dipastikan akan mendukung program strategis pemerintah pusat tentunya. 
baca juga:kejar tayang proyek ujung tahun anggaran 
baca juga:rapat pimpinan, bupati mian minta opd cermati kegiatan anggaran 
tatananan penyelenggaraannya, terus dia, sebagaimana sudah diterang mulai dari undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd) yang penerapannya pun sudah dilakukan oleh daerah sebagaimana tertuang dalam perda pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd). 
"nah khusus se tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran tkd ta 2025 ini, juga menjadi pencermatan kita di daerah selama verifikasi," terangnya. 
dijelaskan dalam se bersama dengan nomor se 900.1.3/6629.a/sj dan nomor se-1/mk.07/2024 itu, menganahkan pemda melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari tkd yang dicadangkan sampai dengan peraturan menkeu mengenai besaran tkd yang dicadangkan ditetapkan. 
baca juga:anggaran 70 triliun, program makan bergizi presiden prabowo bakal libatkan bumdes
baca juga:anggaran total rp 3,5 milyar lebih, honor pemuka agama cair ujung tahun 
obyek pencadangan anggaran di bengkulu utara 
dau tidak ditentukan penggunaannya rp 583.783.777.000;
dau bidang pendidikan rp 69.055.279.000; dau bidang kesehatan rp 3.041.180.000; dau bidang pekerjaan umum rp 13.391.058.000;
dana bagi hasil (dbh) rp 126.189.846.000, 
dana alokasi khusus (dak) fisik rp 39.599.522.000

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 3 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan