Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ini Total Anggaran Pilkada 2024

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto, melempar wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada, dipilih oleh DPRD kembali mengudara. 

Pro dan kontra soal wacana yang timbul tenggelam ini, pastinya ada. Apalagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat demokratis. 

Tak sedikit, program bahkan rencana pemerintah berujung batal, menyikapi deras sorotan yang muncul begitu sebuah wacana dilemparkan ke publik. 

Presiden Prabowo, tetiba memunculkan wacana yang disorot oleh banyak kalangan merupakan kemunduran demokrasi itu. Tapi alasan melempar wacana oleh Presiden, bukan tanpa alasan mendasar. Cost atau anggaran yang dirogoh negara, bukan tidak sedikit. 

BACA JUGA:Partisipasi Pemilih Pilkada di Mukomuko 77,26 Persen

BACA JUGA:KPU Mukomuko Tetapkan Choirul Huda-Rahmadi Sebagai Pemenang Pilkada 2024

Pegiat Seni di Bengkulu, Natalina Rarasmoro, ketika dibincangi soal ini menilai sebuah hal yang biasa, kemunculan dinamika pemikiran atau gagasan muncul dalam ruang negara demokratis seperti Indonesia. 

Menurut dia, nalar berpikir, bersikap dalam perjalanan iklim demokrasi, tidak lepas dari pro dan kontra. Dia tidak pula bilang setuju atau pun menolak gagasan lawas yang dilemparkan pemerintah wacananya kembali itu. 

"Kan sifatnya wacana. Saya kira, tinggal disikapi secara bijak saja. Toh, dipilih secara langsung atau perwakilan, pasti memiliki sisi lemah dan sisi lebih. Tergantung sudut pandang," ungkapnya. 

Menyitir apa yang pernah diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, pria penyuka orkestra ini menilai hukum merupakan seni dalam penyampaian interpretasi atau pemaknaan. 

BACA JUGA:Kehadiran Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 Tak Sesuai Target, Begini Kata PPK

BACA JUGA:Masyarakat Diminta Tetap Rukun Usai Pilkada 2024

Selagi logis, kata dia, kenapa tidak? ini ruang demokrasi. Siapa pun boleh mengungkapkan pendapat. Tinggal lagi, pertanggungjawaban baik secara moril dan hukum yang akan menentukan kualitasnya. 

Apakah nanti bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Bernegara di alam yang seluas Indonesia ini, pasti akan diwarnai dengan dinamika beragam, baik di sektor sosial, politik bahkan hukum.