Kemelut Agricinal Sebelat Memanas, Siapa yang Salah?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 23 Dec 2024 - 21:20

Kemelut Agricinal Sebelat Memanas-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Reformasi Agraria jadi Rencana Aksi Daerah

Mitigasi di sektor agraria, termasuk konflik agraria wajib dilakukan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yakni provinsi dan kabupaten/kota.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris, ketika dikonfirmasi RU, tak menampik direktif pemerintah tersebut.

Dia menyampaikan, mekanismenya dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

"Beleid itu, salah satunya mengatur soal Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA," ujarnya, menjelaskan.

Lebih lanjut, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik itu menjelaskan, percepatan pelaksanaan reforma agraria fokus pada 5 hal yang meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria serta partisipasi masyarakat.

Sektor agraria yang kerap memantik dinamika sosial, menurut Salamun dalam kacamata pandang beleid ini mensinyalkan merupakan program strategis pemerintah.

Saking seriusnya, kata dia, pemerintah daerah diminta mendukung percepatan reforma agraria sehingga wajib menjalankan beberapa hal prinsip.

Mulai dari memasukkan program dan kegiatan mengenai reforma agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sekaligus mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah yang pelaksanaannya, kata dia, menjadi obyek pengawasan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

"Kerja-kerja tersebut menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah oleh kementerian dalam negeri," Salamun mengingatkan.

TORA dari Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Dijelaskan Pasal 18, obyeknya meliputi :

kemelut agricinal sebelat memanas, siapa yang salah?                            radarutara.bacakoran.co - seteru berlarut atas konflik agraria di kawasan investasi pada hak guna usaha (hbu) pt agricinal sebelat, di kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara, senin, 23 desember 2024, kembali memanas. 
peristiwa berdarah, kesekian kalinya, menjadi catatan buruk di lingkungan investasi daerah di wilayah bengkulu, atas penyikapan tak tuntas dan tegas otoritas di daerah. 
isu utama yang minim penyikapan, tepatnya dugaan praktik perambahan daerah aliran sungai (das) puluhan tahun, justru memantik kecemburuan sosial atas hamparan lahan yang luasnya ratusan hektar, terus menjadi pemicu gesekan dan rentang kepentingan.
gesekan sosial antara kubu masyarakat sekitar hgu dan masyarakat yang menjadi tenaga kerja pada perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit masih terjadi. 
baca juga:memanas, forum masyarakat vs karyawan agricinal bertemu di lahan
baca juga:kades 5 desa penyangga agricinal bakal diperiksa, polisi panggil puluhan warga
lagi-lagi, rakyat menjadi korban gesekan sosial atas perpanjangan hgu nomor 01 milik perusahaan yang kini luasan wilayah bisnis hasil pembaruan seluas 6.200-an hektar.
diketahui, jumat pekan lalu, bupati bersama forkopimda kembali memfasilitasi temu antara perusahaan dan masyarakat serta lintas pemangku kepentingan, memberi penjelasan atas dokumen yang dipertanyakan dan telah diterangkan secara gamblang dengan istilah dari 60 watt hingga 100 watt yang mengungkap petikan sertifikat hgu 01 tengah diagunkan di bank. 
masyarakat yang menuntut untuk melihat dokumen tersebut, diperlihatkan secara digital lewat rapat jarak jauh melibatkan pihak perbankan yang digandeng perusahaan, mendapat pinjaman modal. 
sebelumnya, aktivis lingkungan, melyan sori, menilai komitmen otoritas atas kawasan-kawasan prinsip, utamanya sempadan dan/atau daerah aliran sungai atau das yang diduga disalahgunakan selama puluhan tahun, merupakan satu hal yang perlu disikapi serius oleh daerah.
baca juga:mediasi lagi, pt agricinal buktikan sertifikat hgu 01 ada di bank, bupati: masyarakat jangan terprovokasi!
baca juga:data agricinal produk pemerintah, jika tak percaya, tempuh jalur hukum!
"akan dibagaimanakan kawasan yang diduga sebagai das atau sempadan sungai yang kini berubah menjadi mirip perkebunan sawit, adalah satu hal yang prinsip. 
karena, keberadaannya rentan memantik konflik kepentingan," ungkapnya atas kawasan das mulai dari das senabah, das air sebelat hingga das air sabai.
diketahui, hamparan kawasan yang disulap selama puluhan tahun menjadi kebun sawit yang kemudian dilepas dari peta sertifikat hgu bernomor 001, lantaran statusnya merupakan das ini, memiliki luasan yang tidak sedikit. 
rinciannya, terbagi dalam 4 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar ini terungkap, statusnya merupakan sempadan sungai yang sedianya menjadi kewenangan balai pengelola das atau bpdas yang dahulunya berada di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), sebelum kabinet prabowo dibentuk.
baca juga:genap sebulan aktivitas pt agricinal lumpuh, nasib 800-an karyawan di ujung tanduk
baca juga:fmbp ajukan opsi garap lahan eks hgu, agricinal minta perlindungan pemerintah
sekadar menyampaikan, bpdas ketahun yang kini berada di bawah kementerian lingkungan hidup dan badan pengendalian lingkungan hidup, terpantau turut hadir dalam rapat sebelumnya di daerah. 
satker ini, menjadi subjek yang dipandang penting dalam memberikan klarifikasi soal keberadaan tanam tumbuh di atas areal das selama berpuluh-puluh tahun. 
patut diduga, telah terjadi praktik perambahan kawasan pada areal yang notabene menjadi hak konservasi untuk kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani di sana.
"ya ini kita dalam rangka mencari solusi," ungkap pj bupati andi muhammad yang memilih terburu-buru. alasannya, ingin menghadiri acara di dprd yang sudah mengagendakan paripurna nota pengantar rapbd 2025, dalam sebuah rilis warta ru. 
baca juga:lagi, mediasi pt agricinal vs fmbp buntu, jalan pabrik kembali diportal, ini dampaknya....
baca juga:blokade jalan ke pabrik pt agricinal dibuka, batas senin pagi, sosri:kelanjutannya kita tunggu hasil pertemuan
jejak pelepasan kawasan hgu diusulkan perusahaan 
agricinal pada saat proses usulan pembaruan kawasan bisnisnya kepada kementerian atr/bpn, menegasi total hgu yang dilepaskan mencapai 1.800 hektar lebih. 
dibaca ru, senabah menjadi salah satu identitas sungai yang bersinggungan dengan hgu pt agricinal dengan luasnya mencapai 200-an hektar. 
bukan itu saja, masih menjujug dokumen yang diterbitkan perusahaan pada 2018, pelepasan kawasan kebunnya dari peta hgu pertama juga termasuk kawasan yang berada di sempadan sungai sebelat seluas 43,7 hektar. 
lalu, sempadan sungai sabai yang lebih luas lagi yakni 136,7 hektar.
baca juga:memanas, forum masyarakat vs karyawan agricinal bertemu di lahan
baca juga:kades 5 desa penyangga agricinal bakal diperiksa, polisi panggil puluhan warga
reformasi agraria jadi rencana aksi daerah 
mitigasi di sektor agraria, termasuk konflik agraria wajib dilakukan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yakni provinsi dan kabupaten/kota. 
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, ketika dikonfirmasi ru, tak menampik direktif pemerintah tersebut. 
dia menyampaikan, mekanismenya dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.  
"beleid itu, salah satunya mengatur soal tanah obyek reforma agraria atau tora," ujarnya, menjelaskan. 
baca juga:mediasi lagi, pt agricinal buktikan sertifikat hgu 01 ada di bank, bupati: masyarakat jangan terprovokasi!
baca juga:data agricinal produk pemerintah, jika tak percaya, tempuh jalur hukum!
lebih lanjut, dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik itu menjelaskan, percepatan pelaksanaan reforma agraria fokus pada 5 hal yang meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria serta partisipasi masyarakat. 
sektor agraria yang kerap memantik dinamika sosial, menurut salamun dalam kacamata pandang beleid ini mensinyalkan merupakan program strategis pemerintah. 
saking seriusnya, kata dia, pemerintah daerah diminta mendukung percepatan reforma agraria sehingga wajib menjalankan beberapa hal prinsip. 
mulai dari memasukkan program dan kegiatan mengenai reforma agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sekaligus mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah yang pelaksanaannya, kata dia, menjadi obyek pengawasan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. 
baca juga:genap sebulan aktivitas pt agricinal lumpuh, nasib 800-an karyawan di ujung tanduk
baca juga:fmbp ajukan opsi garap lahan eks hgu, agricinal minta perlindungan pemerintah
"kerja-kerja tersebut menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah oleh kementerian dalam negeri," salamun mengingatkan. 
tora dari hasil penyelesaian konflik agraria 
dijelaskan pasal 18, obyeknya meliputi : 
- konflik agraria di kawasan hutan;
- konflik agraria di non-kawasan hutan; 
- konflik agraria di lahan transmigrasi;
- konflik agraria pada aset badan usaha milik negara; dan 
- konflik agraria pada aset barang milik negara dan barang milik daerah.
baca juga:memanas, forum masyarakat vs karyawan agricinal bertemu di lahan
baca juga:kades 5 desa penyangga agricinal bakal diperiksa, polisi panggil puluhan warga
sebagai kawasan atau daerah yang masuk zona investasi di bengkulu, bagi salamun, mitigasi konflik di sektor agraria ini harus menjadi langkah serius pemangku kepentingan, dalam meminimalisir kemungkinan konflik sosial. 
apalagi, lanjut dia, iklim investasi di daerah bukan hanya mengait langsung atau sebatas dirasakan di daerah atau kawasan tertentu saja. akan tetapi, menjadi program strategis dari pemerintah pusat.
"karena iklim investasi di daerah ini akan menjadi wajah investasi nasional yang memiliki implikasi tidak hanya di sektor ekonomi tertentu, bisa juga mengait langsung kepada masyarakat, khususnya sektor ketenagakerjaan," pungkasnya. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 24 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan