Rotasi dan Wajah Baru Pejabat Utama Pemda

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Bursa eselon utama dipastikan, digelar Pemda Bengkulu Utara tahun 2025, dalam lelang jabatan. Keharusan ini, kalau mencermati sejumlah pejabat eselon utama yang segera menapaki usia lebih dari 60 tahun. 

Catatan Radar Utara Baca Koran, mereka adalah Asisten III, Dr H Agus Haryanto,SE, MM hingga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Zahrin, S.Sos, MM. 

Itu artinya, Pemda sebelum para pejabat utamanya pensiun, sudah melaksanakan tahapan lelang calon Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) Pratama, layaknya tahun sebelumnya saat Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Drs Fahrudin cs yang saat itu, segera memasuki masa pensiun pada akhir 2024. 

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM, beberapa pejabat utama di lingkungan Pemda Bengkulu Utara tahun 2025, juga akan memasuki masa pensiun, setelah menjalankan penambahan masa jabatan 2 tahun. 

BACA JUGA:Mutasi Perdana, Direktur RSUD Dijabat Anak Mantan Bupati, Eks Sekdis Sosial Jadi Camat Putri Hijau

BACA JUGA:Ssstt, Mutasi & Pelantikan Pejabat Pemda Bengkulu Utara Digelar?

Anda sudah tahu, secara prinsip masa aktif seorang ASN berkarya adalah sampai dengan usia 58 tahun. 

Terkecuali, bagi eselon utama atau pun menempati jabatan fungsional, dapat diperpanjang hingga 2 tahun, sehingga paripurna tugas pada usia ketika melewati 6 dasawarsa. 

"Ya prinsipnya, mekanisme merit akan berjalan dan berproses seperti biasa," ujar Sekda, diplomatis. 

Ulasan khas rezim baru, yakni kocok mengocok "kabinet" yang lumrah saja dilakukan pemenang Pilkada, pernah diturunkan Radar Utara Baca Koran usai pelantikan Arie-Sumarno sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak Nasional 2024. 

Apalagi, menuju akhir tahun, Pemda Bengkulu Utara masih memiliki satu tahapan akhir, yakni pelantikan atas seleksi JPT Pratama, pasca 3 besar lelang jabatan telah diterima dan diumumkan secara resmi oleh pemerintah daerah.

BACA JUGA:Membaca Kans Mutasi Pejabat Pasca Pilkada

BACA JUGA:Kans Gerbong Mutasi di Tubuh Polri

Lepas dari pro dan kontra, termasuk dinamika politik pasca pilkada yang dipastikan ada. Penegasan proses akhir atas seleksi JPT Pratama sendiri, tidak hanya mencerminkan legitimasi, tapi juga bentuk pemerintahan yang berkepastian hukum.