Prabowo: Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat Politik Bengkulu Turut Berikan Respon

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Selasa , 17 Dec 2024 - 06:34

Pengamat Politik Bengkulu, Dr. Rahiman Dani, MA-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

Indikasi, kekhawatiran main mata dan money pilitik di lingkaran kecil kursi DPRD tingkat I dan II, ini juga sangat perlu di tegaskan sanksinya.

Terutama, para penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Gakumdu harus menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dan tegas.

"Sebagai wasit dan hakim garis, penyelenggara harus menjalankan fungsinya dengan benar. Jangan hanya prosedurial saja,"sambungnya.

Seandainya benar wacana ini dilanjutkan, kemudian disahkan Kepala Daerah di pilih oleh DPRD, maka proses pemilihan dan atau sistem rekrutmen calon anggota DPRD ini perlu dikaji ulang.

Selanjutnya, regulasi undang-undang tentang pemilu atau pemilukada ini perlu dikaji betul secara mendasar. Jangan karena hanya melihat kondisi dari sudut pandang tertentu, kemudian langsung mengambil kesimpulan.

Ditegasinya, proses pilkada dipilih langsung oleh rakyat itu bukanlah hal yang mudah dan singkat, tentu sebelumnya perlu kajian yng mendalam.

"Perlu saya sampaikan, pihak penyelenggara ini betul-betul harus dievaluasi. Dan juga, proses pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dahulu juga bukan mudah dan singkat, perlu kajian juga,"tandasnya.

Sekelumit persaolan nyata dirana legislasi di tingkat daerah hingga tataran pusat, acapkalu disoroti oleh aktifis dan akamisi.

Berbagai pandangan bahwa, hanya sedikit dari anggota dewan terpilih ini benar-benar mampu dan memahami kerjanya sebagai perwakilan rakyat. Kebanyakan, para anggota dewan yang tidak paham di bidangnya, akan cenderung hanya ikut-ikutan saja.

Tidak mendiskreditkan tamatan SMA, namun santer di perbincangan, bahwa anggota dewan ini harus mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing, misalnya ahli di bidang hukum, tata negara, budaya, IT dan atau lainnya.

prabowo: kepala daerah dipilih dprd, pengamat politik bengkulu turut berikan respon                            radarutara.bacakoran.co - wacana presiden prabowo subianto, pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan dan dipilih oleh dprd, berbagai kalangan pengamat politik santer berikan komentar. 
menurut prabowo, wacana yang dimunculkan ini erat kaitannya dengan putaran perekonomian negara, rujuk singkatnya adalah tingginya pembiayaan penyelenggaraan pilkada secara langsung.
pengamat politik bengkulu, dr. rahiman dani, ma., mengungkapkan bahwa wacana presiden prabowo subianto, terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh dprd ini sah-sah saja.
tentu, menurutnya, rancang bangun regulasi itu perlu ada kajian akademis, karena perlu juga memperhatikan dan mempertimbangkan kesiapan partai politik dan para penyelanggara pemilu. 
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024 
baca juga:kado akhir tahun 2024, raperda pesantren bakal disahkan dalam paripurna dprd bu 
"menurut saya, sebagai penagamat, hal itu sah-sah saja. namun perlu dipahami, ini perlu kajian akademis,"ujar dr. rahiman dani, pada hari senin, 16 desember 2024. 
lanjut, dosen magister administrasi publik, universitas prof. dr. hazairin, sh ini mengungkapkan bahwa terpenting adalah kesiapan dari lembaga poltik dalam hal ini para partai politik.
ironi, katanya lagi, persoalan di tingkat daerah tingkat i maupun tingkat ii, masih banyak parpol yang lebih memilih mengusulkan calon-calon kepala daerah dari luar partai poltik.
hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah kader partai politik tertentu ini tidak dianggap tidak layak diusulkan, atau ada persoalan lain didalamnya?
baca juga:musnahkan barang bukti pidana bersama kejari, ketua dprd imbau masyarakat bu taat hukum
baca juga:komitmen membangun daerah bersama eksekutif, dprd bu lanjutkan pembahasan raperda
"terutama persiapan parpol ini juga menjadi dasar bahan kajian, mengapa parpol cenderung mengusulkan nama diluar parpol, hal ini kan perlu di telaah,"jelasnya.
logika sederhananya, bagaimanapun keadaanya seharusnya parpol ini harus mengusung kadernya sendiri pada setiap kontestasi pilkada.
indikasi, kekhawatiran main mata dan money pilitik di lingkaran kecil kursi dprd tingkat i dan ii, ini juga sangat perlu di tegaskan sanksinya.
terutama, para penyelenggara pemilu dalam hal ini kpu, bawaslu dan gakumdu harus menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dan tegas.
baca juga:soal kepesertaan bpjs, komisi iv dprd bengkulu berikan 3 catatan
baca juga:komisi iii dprd bu soroti pembangunan pks, investasi sesuai aturan & jangan timbulkan konflik! 
"sebagai wasit dan hakim garis, penyelenggara harus menjalankan fungsinya dengan benar. jangan hanya prosedurial saja,"sambungnya.
seandainya benar wacana ini dilanjutkan, kemudian disahkan kepala daerah di pilih oleh dprd, maka proses pemilihan dan atau sistem rekrutmen calon anggota dprd ini perlu dikaji ulang.
selanjutnya, regulasi undang-undang tentang pemilu atau pemilukada ini perlu dikaji betul secara mendasar. jangan karena hanya melihat kondisi dari sudut pandang tertentu, kemudian langsung mengambil kesimpulan. 
ditegasinya, proses pilkada dipilih langsung oleh rakyat itu bukanlah hal yang mudah dan singkat, tentu sebelumnya perlu kajian yng mendalam.
baca juga:penguatan telaah & kajian, pansus penyelenggaran pesantren dprd bu stuba ke ponpes di jawa
baca juga:sidang paripurna, dprd bengkulu utara terima raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 ta 2016
"perlu saya sampaikan, pihak penyelenggara ini betul-betul harus dievaluasi. dan juga, proses pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dahulu juga bukan mudah dan singkat, perlu kajian juga,"tandasnya.
sekelumit persaolan nyata dirana legislasi di tingkat daerah hingga tataran pusat, acapkalu disoroti oleh aktifis dan akamisi.
berbagai pandangan bahwa, hanya sedikit dari anggota dewan terpilih ini benar-benar mampu dan memahami kerjanya sebagai perwakilan rakyat. kebanyakan, para anggota dewan yang tidak paham di bidangnya, akan cenderung hanya ikut-ikutan saja. 
tidak mendiskreditkan tamatan sma, namun santer di perbincangan, bahwa anggota dewan ini harus mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing, misalnya ahli di bidang hukum, tata negara, budaya, it dan atau lainnya.
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024 
baca juga:kado akhir tahun 2024, raperda pesantren bakal disahkan dalam paripurna dprd bu 
artinya, minimal diploma iv atau s1 jurusan tertentu, akan menyesuaikan pada bidang di komisi tertentu apabila terpilih menjadi anggota dewan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 18 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan