BPK Wajib Audit Aset Rumah Dinas Pejabat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 09 Nov 2024 - 21:02

Pegiat Anti Korupsi, Melyan Sori-ist-

bpk wajib audit aset rumah dinas pejabat                            radarutara.bacakoran.co - peralihan tampuk kepemimpinan tidak hanya di eksekutif dan legislatif, memiliki tingkat kerawanan di sektor aset-aset negara yang awalnya sebagai fasilitas pejabat. 
badan pemeriksa keuangan (bpk), memiliki peranan penting dalam memburu keberadaan aset-aset yang kemanfaatannya telah digunakan para pejabat selama menjabat.
sudah diketahui, aset-aset yang berada di dalam kediaman pejabat, merupakan fasilitas yang dapat dinikmati peruntukannya atau kegunaannya yang pengadaannya bersumber dari uang negara. 
pegiat anti korupsi, melyan sori, saat dibincangi soal ini menyampaikan tata kelola aset pemerintah, khususnya di daerah, terkesan hanya berfokus pada barang-barang milik daerah yang berupa kendaraan atau pun furniture yang berada di sekitaran perkantoran-perkantoran. 
baca juga:capaian baru 62,44 persen, inspektorat jemput bola tlrhp bpk ri
baca juga:wtp diapresiasi, edwar samsi: lhp bpk ri jadi bahan evaluasi
"padahal, aset yang tidak kalah besar dan banyak itu salah satunya adalah fasilitas para pejabat. mulai dari kendaraan, kediaman hingga fasilitas yang ada di dalamnya, merupakan hasil pengadaan yang bersumber dari uang negara," ujarnya. 
di tengah defisit anggaran yang terjadi pada apbn tahun 2024 ini hingga ratusan triliun, sebagaimana baru-baru ini diungkap bendahara umum negara yang juga menteri keuangan, sri mulyani, perlu dibarengi kelindan semangat moril sebagai bentuk sense of crisis yang terjadi. 
"kalau pun tidak krisis, idealnya aset atau fasilitas pejabat negara adalah milik negara. bukan pribadi," ujarnya, menyeru. 
baca juga:pemprov bengkulu raih opini wtp, ini temuan bpk ri terhadap lkpd ta 2023
baca juga:penyelenggaraan jalan pemprov bengkulu, bpk temukan sejumlah persoalan
badan pemeriksa keuangan (bpk), lanjut dia, yang saat ini sudah memulai pemeriksaan di sejumlah pemerintah daerah, menurut melyan sori memiliki peranan penting dalam menjawab kegundahan publik, menyikapi perilaku-perilaku menyimpang soal pengadaan fasilitas pejabat saban peralihan tampuk kepemimpinan. 
"kualitas dari audit bpk, akan dapat ditilik nantinya dari hasil pemeriksaan," ungkapnya. 
pegiat anti korupsi ini juga menilai perilaku pejabat yang enggan menggunakan pelat merah pada kendaraan dinasnya, semestinya menjadi sikap moril yang perlu disorot. bahkan menurut dia perlu ditindak. 
karena menurutnya, keengganan menggunakan pelat merah yang menandakan sebuah tunggangan pejabat itu adalah mobil dinas, menyimbolkan perilaku tidak menghargai kepercayaan publik. 
baca juga:gubernur minta temuan bpk segera ditindaklanjuti
baca juga:audit bpk berikan dampak pada kualitas pembangunan
"ya kalau memang bukan mobil pribadi, ya pake pelat merah saja. ini kan sikap moril. tidak perlu malu, tidak perlu ditutup-tutupi, karena itu memang hak atau fasilitas yang dilindungi undang-undang," tegasnya.
transparansi keberadaan aset, menurut melyan sori, akan menjadi preseden yang dicatat publik atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada para pejabat. 
"penyalahgunaan aset negara menjadi milik pribadi, adalah tindak pidana," lugasnya.  
kusut dalam pengadaan aset, sudah pernah dibongkar juga oleh komisi pemberantasan korupsi atau kpk. pengusutan oleh lembaga anti rasuah milik indonesia itu kemudian menjerat sekretaris jenderal (sekjen) dpr ri, indra iskandar. 
baca juga:capaian baru 62,44 persen, inspektorat jemput bola tlrhp bpk ri
baca juga:wtp diapresiasi, edwar samsi: lhp bpk ri jadi bahan evaluasi
dikutip dari tempo.co, indra dijerat pasal dugaan korupsi yang membawanya menjadi tersangka. status hukum indra, terkait dengan pengadaan kelengkapan rumah jabatan dpr. 
penyidik kpk sendiri sempat melakukan penggeledahan ruang kerja indra pada penghujung april 2024. tapi, kasus tersebut menjadi catatan menarik dalam barisan kasus-kasus korupsi bernilai besar di tanah air di lingkungan birokrasi. 
anti klimaks terjadi pada kasus yang digawangi kpk. pasalnya, pada 27 mei 2024, pengadilan negeri jakarta selatan (jaksel), mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh indra.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 10 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan