Agendakan Banmus Raperda Penting

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 04 Nov 2024 - 21:29

Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayah, ST-istimewa-

Anatomi pada bejana anggaran 2025, tak lupa disinggung Ichram. Lumrah saja, mengingat kesepakatan bersama atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mesti dilakukan rekonsiliasi sejalan dengan Transfer Keuangan ke Daerah (TDK).

"Maka penyelerasan-penyelerasan tentunya diperlukan konsolidasi teknis, yang mesti memperhatikan tenggat waktu yang diberikan regulasi," ujarnya.

Sekadar menginformasikan, Perda APBD Tahun 2025 secara aturan memang mesti disahkan selambat-lambatnya 30 November atau satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan atau 2024.

Rencananya, Pemda Bengkulu Utara tahun 2025 bakal menaikkan komponen pendapatan motor penyelenggara pemerintahan di desa.

Perangkat desa, direncanakan akan dinaikkan tunjangannya. Begitu juga BPD. Pantauan RU, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sudah mulai membahasnya di kantor pemda, Kamis, 24 Oktober 2024. Rapatnya dimulai lepas makan siang, dipungkasi hingga paripurna jam kerja kantoran.

Ketua TAPD Bengkulu Utara yang juga Sekda, H Fitriansyah, SSTP, MM, menyampaikan pembahasan kebutuhan-kebutuhan anggaran yang direncanakan tahun depan, kini masih dibahas pihaknya di tingkat TAPD.

Lumrah saja, eksekutif tengah mempersiapkan bahan yang akan difinalisasikan nantinya bersama legislatif. Apalagi, Rancangan APBD 2025 memang sudah harus dipersiapkan.

Regulasi mengatur, postur anggaran tahun depan itu, mesti sudah diketok palu selambat-lambatnya akhir November atau sebelum sebelum berakhirnya masa anggaran tahun 2024. Aturan menenggat waktu tersebut.

"Kini masih dibahas. Salah satunya soal rencana penambahan tunjangan BPD hingga perangkat desa," ujar Sekda Fitriansyah.

Catatan RU, BPD di Kabupaten Bengkulu Utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. Paling banyak jumlah BPD yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang.

agendakan banmus raperda penting                             radarutara.bacakoran.co - kerja-kerja kedewanan di dprd bengkulu utara, segera menjujug agenda-agenda legislasi penting di daerah hingga keuangan. 
dikonfirmasi wakil ketua 1 dprd bengkulu utara, ichram nur hidayah, st, waktu ditanyai perihal kegiatan di dewan, setelah tuntasnya penyusunan alat kelengkapan dewan (akd), mengiyakan beberapa rencana kerja pekan terdekat ini. 
"sejauh ini, untuk agenda masih belum ada. masih persiapan, rencana rapat bamus," ujar ichram, dibincangi usai menghadiri mediasi seterus masyarakat dan pt agricinal sebelat, senin, 4 oktober 2024 di bilangan kantor pemda bengkulu utara. 
politisi golkar ini, masih irit bicara ketika ditanyai seputar kemelut yang tak berujung di sekitar areal hak guna usaha (hgu). 
baca juga:raperda apbd - p bengkulu utara tahun 2024 ketok palu, dewan minta segera direalisasikan untuk masyarakat
baca juga:2 raperda disahkan jadi perda, 2 lainnya tunggu fasilitasi
nampaknya dia lebih memilih berhati-hati, menyikapi kemelut yang kian kemari kian kentara atmosfer kepentingan yang dipicu ratusan hektar sawit pada hamparan di atas lahan sempadan. 
"ya, itu masih diupayakan mediasi ya. kita tunggu saja," ichram, diplomatis. 
dewan termuda di dprd bengkulu utara ini menjelas, soal beberapa agenda legislasi yang menurut dia turut menjadi fokus persiapannya pada pekan ini. 
dewan anyar ini juga meminta, eksekutif sebagai partner kerja lembaga sudah melakukan mitigasi di sektor legislasi di tengah penataan nomenklatur pemerintah pusat yang sudah bisa menjadi parameter. 
baca juga:pembahasan raperda apbd perubahan ta 2024 ditargetkan segera rampung
baca juga:kunker ke jambi, komisi iv dprd bengkulu matangkan raperda inisiatif
selain itu, terus dia lagi, sektor-sektor legislasi mandatory lainnya yang dapat menjadi bahan pembahasan nantinya bersama dengan di gelanggang program legislasi daerah (prolegda).
"makanya persiapan banmus dulu," ichram, menerangkan. 
anatomi pada bejana anggaran 2025, tak lupa disinggung ichram. lumrah saja, mengingat kesepakatan bersama atas kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang mesti dilakukan rekonsiliasi sejalan dengan transfer keuangan ke daerah (tdk). 
"maka penyelerasan-penyelerasan tentunya diperlukan konsolidasi teknis, yang mesti memperhatikan tenggat waktu yang diberikan regulasi," ujarnya. 
baca juga:dewan bu sahkan raperda apbd - p bengkulu utara 2024 melalui sidang paripurna kata akhir fraksi
baca juga:sidang paripurna dprd bengkulu utara, bupati mian sampaikan nota pengantar raperda apbd perubahan 
sekadar menginformasikan, perda apbd tahun 2025 secara aturan memang mesti disahkan selambat-lambatnya 30 november atau satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan atau 2024. 
rencananya, pemda bengkulu utara tahun 2025 bakal menaikkan komponen pendapatan motor penyelenggara pemerintahan di desa. 
perangkat desa, direncanakan akan dinaikkan tunjangannya. begitu juga bpd. pantauan ru, tim anggaran pemerintah daerah (tapd), sudah mulai membahasnya di kantor pemda, kamis, 24 oktober 2024. rapatnya dimulai lepas makan siang, dipungkasi hingga paripurna jam kerja kantoran.
ketua tapd bengkulu utara yang juga sekda, h fitriansyah, sstp, mm, menyampaikan pembahasan kebutuhan-kebutuhan anggaran yang direncanakan tahun depan, kini masih dibahas pihaknya di tingkat tapd. 
baca juga:uji publik, beragam masukan untuk raperda inisiatif pesantren 
baca juga:raperda rpjpd bengkulu utara , sah menjadi perda
lumrah saja, eksekutif tengah mempersiapkan bahan yang akan difinalisasikan nantinya bersama legislatif. apalagi, rancangan apbd 2025 memang sudah harus dipersiapkan. 
regulasi mengatur, postur anggaran tahun depan itu, mesti sudah diketok palu selambat-lambatnya akhir november atau sebelum sebelum berakhirnya masa anggaran tahun 2024. aturan menenggat waktu tersebut.  
"kini masih dibahas. salah satunya soal rencana penambahan tunjangan bpd hingga perangkat desa," ujar sekda fitriansyah. 
catatan ru, bpd di kabupaten bengkulu utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. paling banyak jumlah bpd yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang. 
baca juga:2 raperda disahkan, gubernur pastikan segera disampaikan ke pusat
baca juga:raperda rpjpd dibahas, pansus dprd provinsi bengkulu targetkan singkron dengan rpjpn
legislatif desa ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. tunjangan mereka berbeda-beda. jomplang begitu kentara pada sekretaris dan anggota. 
untuk ketua bpd, tunjangannya saat ini sebesar rp 1.500.000 perbulannya, wakil ketua 1.050.000. sedangkan sekretaris tunjangannya sebesar rp 900.000, anggota sebesar rp 750.000. yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh bpd setiap bulannya. 
kabar ketimpangan pendapatan ini, menjadi fokus yang tengah dibahas di tingkat tapd. mencermati angka jomplang itu, diperkirakan akan ada lebih dari 700-an anggota bpd yang terimbas, jika kenaikan tunjangan senilai rp 100.000 hingga 150.000 itu nantinya diberlakukan tahun 2025. 
baca juga:raperda apbd - p bengkulu utara tahun 2024 ketok palu, dewan minta segera direalisasikan untuk masyarakat
baca juga:2 raperda disahkan jadi perda, 2 lainnya tunggu fasilitasi
di sektor eksekutif, peningkatan tunjangan perangkat desa juga menjadi rencana daerah untuk diterap tahun depan. itu artinya, ada 2.164 perangkat yang akan terimbas atas asumsi kenaikan yang akan dilakukan tahun depan itu senilai rp 50.000 hingga rp 70.000 ketika diberlakukan nantinya. 
ploting alokasi dana desa tahun 2024 di kabupaten bengkulu utara, diketahui sebesar rp 79,8 miliar yang diperuntukkan kepada 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan