Bangun Jalan Pertanian, Dinas Pertanian Mukomuko Cari Dukungan Anggaran

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO — Kondisi infrastruktur jalan pertanian di Kabupaten Mukomuko masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan biaya produksi petani.

Hingga saat ini, masih banyak ruas jalan pertanian yang belum layak dilalui, sehingga menghambat proses pengangkutan hasil panen dari lahan ke titik penjualan maupun gudang penampungan.

Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menilai, buruknya akses jalan pertanian bukan hanya memperlambat distribusi hasil panen, tetapi juga menyebabkan tingginya biaya angkut yang harus ditanggung petani. Kondisi ini pada akhirnya mengurangi keuntungan petani meskipun harga komoditas pertanian sedang berada pada tren yang cukup baik.

Kepala Dinas Pertanian Mukomuko, Hari Mustaman, SP, MP menegaskan bahwa saat ini harga gabah, jagung, hingga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit relatif menguntungkan. Namun, situasi tersebut belum sepenuhnya dirasakan petani karena terbentur persoalan infrastruktur pendukung yang belum memadai.

BACA JUGA:Entaskan Desa Rentan Pangan, Dinas Pertanian Perkuat Produksi dan Akses Pangan Warga

BACA JUGA:Dinas Pertanian Percepat Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 3.894 Hektare

“Kalau harga komoditas sudah bagus, maka harus diimbangi dengan akses jalan yang baik. Jika jalan pertanian rusak, biaya angkut naik, waktu tempuh lebih lama, dan keuntungan petani otomatis tergerus,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pembangunan dan peningkatan jalan pertanian menjadi kebutuhan mendesak karena sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak wilayah desa di Kabupaten Mukomuko. Tanpa akses yang memadai, hasil pertanian sulit bersaing dan potensi peningkatan kesejahteraan petani menjadi terhambat.

Namun demikian, upaya pembangunan jalan pertanian terkendala keterbatasan anggaran daerah. Alokasi APBD Kabupaten Mukomuko untuk sektor infrastruktur pertanian dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan di lapangan, mengingat luas wilayah pertanian dan banyaknya akses jalan yang perlu dibangun maupun diperbaiki.

“Kami akui kemampuan APBD sangat terbatas. Untuk itu, kami tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi juga terus berupaya melobi dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelas Hari Mustaman.

BACA JUGA:Dinas Pertanian Salurkan Fungisida untuk Kelompok Tani Penerima Oplah 2025

BACA JUGA:Dinas Pertanian Ingatkan Kios Tak Naikkan Harga Pupuk Subsidi

Ia menambahkan, pihaknya secara aktif mengusulkan program pembangunan jalan usaha tani melalui berbagai skema pendanaan, baik dari APBD Provinsi Bengkulu maupun melalui program kementerian terkait di tingkat pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi realistis untuk mempercepat perbaikan akses pertanian di daerah.

Pihaknya pun berharap, dengan adanya dukungan anggaran lintas level pemerintahan, pembangunan jalan pertanian dapat dilakukan secara bertahap dan merata. Infrastruktur yang baik diyakini akan menekan biaya produksi, memperlancar distribusi hasil panen, serta meningkatkan daya saing produk pertanian Mukomuko di pasar.