Dewan Tekankan Sejumlah Poin Dalam RDP HGU, Ini Tanggapan PT. Bio

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 12 Jan 2026 - 21:39

RDP terkait HGU PT. Bio yang digelar DPRD Provinsi Bengkulu-Radar Utara / Doni Aftarizal-

BENGKULU, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sejumlah poin penting menjadi penekanan DPRD Provinsi Bengkulu terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bio Teknologi Nusantara, dengan warga Desa Genting dan Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang merupakan tindaklanjut dari laporan warga dua desa itu, yang dihadiri perwakilan BPN, Pemprov Bengkulu, perwakilan warga dan lainnya, Senin 12 Januari 2025.

Wakil Ketua (Waka) I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE mengatakan, berdasarkan pemaparan dari sejumlah pihak, ada beberapa poin yang dapat menjadi kesimpulan.

"Pertama, kita meminta HGU PT. Bio yang diketahui per 31 Desember 2025 sudah habis dan saat ini masih dalam proses perpanjangan, jangan diterbitkan dulu," tegas Teuku yang memimpin langsung RDP tersebut.

Kedua, lanjut Teuku, pihaknya bersama sejumlah pihak terkait, bakal mengagendakan inspeksi mendadak (Sidak) ke area lahan yang disebutkan masih bermasalah.

"Sambil menunggu penjadwalan sidak, kita berharap masing-masing pihak terutama warga untuk dapat menahan diri terhadap PT. Bio yang disebut-sebut telah diakuisisi PT. Sandabi Indah Lestari (SIL)," kata Teuku.

Selanjutnya, sambung Teuku, masing-masing pihak, diminta menyiapkan data terutama berkaitan dengan kepemilikan lahan. Disamping itu, terkait persoalan ini nantinya juga dilaporkan kepada Pak Gubernur Helmi Hasan, sebagaimana permintaan warga.

"Kita juga mendorong agar Pemprov Bengkulu membentuk tim guna menyelesaikan persoalan HGU antara PT. Bio dengan warga ini," tambah Teuku.

Sebelumnya diawal RDP, warga mengungkapkan ada sekitar 1.400 hektar (Ha) lahan milik dua desa yang diklaim PT. Bio. Sekitar 600 Ha di Desa Air Napal dan 800 Ha di Desa Genting, dan ini terlihat kawasan wilayah kian menyempit.

"Kami sanggup mengajukan bukti kepemilikan desa yang mencapai ratusan Ha, dan saat ini kepemilikannya diklaim PT. Bio," beber Kades Air Napal, Akomaini.

dewan tekankan sejumlah poin dalam rdp hgu, ini tanggapan pt. bio                             bengkulu, radarutara.bacakoran.co - sejumlah poin penting menjadi penekanan dprd provinsi bengkulu terkait persoalan hak guna usaha (hgu) pt. bio teknologi nusantara, dengan warga desa genting dan air napal kecamatan bang haji kabupaten bengkulu tengah (benteng).
ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (rdp) yang merupakan tindaklanjut dari laporan warga dua desa itu, yang dihadiri perwakilan bpn, pemprov bengkulu, perwakilan warga dan lainnya, senin 12 januari 2025.
wakil ketua (waka) i dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain, se mengatakan, berdasarkan pemaparan dari sejumlah pihak, ada beberapa poin yang dapat menjadi kesimpulan.
"pertama, kita meminta hgu pt. bio yang diketahui per 31 desember 2025 sudah habis dan saat ini masih dalam proses perpanjangan, jangan diterbitkan dulu," tegas teuku yang memimpin langsung rdp tersebut.
baca juga:massa kecewa, legalitas hgu pt. abs tak diperlihatkan bpn bengkulu
baca juga:rencana bangun fasilitas publik, pemanfaatan eks hgu pt. bri dimatangkan
kedua, lanjut teuku, pihaknya bersama sejumlah pihak terkait, bakal mengagendakan inspeksi mendadak (sidak) ke area lahan yang disebutkan masih bermasalah.
"sambil menunggu penjadwalan sidak, kita berharap masing-masing pihak terutama warga untuk dapat menahan diri terhadap pt. bio yang disebut-sebut telah diakuisisi pt. sandabi indah lestari (sil)," kata teuku.
selanjutnya, sambung teuku, masing-masing pihak, diminta menyiapkan data terutama berkaitan dengan kepemilikan lahan. disamping itu, terkait persoalan ini nantinya juga dilaporkan kepada pak gubernur helmi hasan, sebagaimana permintaan warga.
"kita juga mendorong agar pemprov bengkulu membentuk tim guna menyelesaikan persoalan hgu antara pt. bio dengan warga ini," tambah teuku.
baca juga:areal puluhan hektar eks hgu calon infs rentan picu konflik 
baca juga:konflik agraria pt agricinal : lahan eks hgu ratusan hektar siapa yang kelola? rapat bpdas menggantung 
sebelumnya diawal rdp, warga mengungkapkan ada sekitar 1.400 hektar (ha) lahan milik dua desa yang diklaim pt. bio. sekitar 600 ha di desa air napal dan 800 ha di desa genting, dan ini terlihat kawasan wilayah kian menyempit.
"kami sanggup mengajukan bukti kepemilikan desa yang mencapai ratusan ha, dan saat ini kepemilikannya diklaim pt. bio," beber kades air napal, akomaini.
ditambahkan kades genting, nasrun, pihaknya meminta agar hgu pt. bio yang berada di wilayah desanya, untuk tidak diakomodir  perpanjangannya.
"apalagi sampai dengan saat ini, tidak ada kejelasan batas antara hgu dengan wilayah desa. makanya kami dari desa genting dan air napal, sampai dengan saat ini tidak menandatangani persetujuan batas," sampai nasrun.
baca juga:massa kecewa, legalitas hgu pt. abs tak diperlihatkan bpn bengkulu
baca juga:rencana bangun fasilitas publik, pemanfaatan eks hgu pt. bri dimatangkan
perpanjangan hgu pt. bio berproses
dibagian lain, perwakilan badan pertanahan nasional (bpn) provinsi bengkulu, aulia kurniawan sekaligus sekretaris panitia b perpanjangan hgu pt. bio menyebutkan, perpanjangan hgu pt. bio yang diajukan sejak tahun 2024 lalu berproses.
"kita selaku panitia b sudah melaksanakan pemeriksaan lapangan, yang merupakan bagian dari tindaklanjut perpanjangan hgu yang diajukan pt. bio," jelas aulia dalam rdp.
menurut aulia, pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan tanggal 16 oktober 2025. kemudian, dari hasil pemeriksaan lapangan, pihaknya telah melaksanakan sidang pada 14 november 2025.
"dalam sidang tersebut, ditemukan beberapa hal. seperti yang disampaikan warga tadi, adanya permasalahan dengan eks hgu pt. ika hasfarm. tentu pt. bio harus menyelesaikannya dulu," pinta aulia.
baca juga:areal puluhan hektar eks hgu calon infs rentan picu konflik
baca juga:konflik agraria pt agricinal : lahan eks hgu ratusan hektar siapa yang kelola? rapat bpdas menggantung
aulia memaparkan, hgu pt. bio ini luasnya berkisar 5.000 ha lebih dan berakhir 31 desember 2025, yang saat ini berada di dua kabupaten. di bengkulu tengah sekitar 4.000 lebih, dan sisanya di bengkulu utara.
"dari pemeriksaan lapangan juga, ada beberapa catatan yang kita sampaikan terhadap pt. bio," papar aulia.
seperti soal corporate social responsibility (csr), namun pt. bio telah membuat pernyataan kesiapan csr. selain itu terkait jalan kabupaten/desa yang berada dalam inti hgu, karena merupakan fasilitas umum maka nanti dibebaskan dari pt. bio.
"kalaupun menurut warga masih ada permasalahan lain, silakan sampaikan kepada kita. karena pada prinsipnya terkait perpanjangan hgu ini kita sekedar memfasilitasi, dan untuk penerbitannya kewenangan pusat," tegas aulia.
baca juga:massa kecewa, legalitas hgu pt. abs tak diperlihatkan bpn bengkulu
baca juga:rencana bangun fasilitas publik, pemanfaatan eks hgu pt. bri dimatangkan
pemprov bengkulu rapat
terkait persoalan itu, pemprov bengkulu segera mengagendakan rapat internal. langkah ini dilakukan guna menindaklanjuti hasil rdp, khususnya untuk membentuk tim.
"nanti kita bahas untuk pembentukan tim, yang nantinya juga memastikan benar atau tidaknya laporan dari warga. tapi kita minta warga untuk menyiapkan dasar hukum kepemilikan lahan," kata asisten ii setda provinsi bengkulu, ra. denni, sh, mm.
pt. bio pastikan legalitas lengkap
secara terpisah, pt. bio teknologi nusantara khususnya di desa air napal dan genting, secara legalitas hukum sebagaimana peraturan yang berlaku dipastikan lengkap.
"jadi seluruh kegiatan usaha kita, berdiri di atas dasar hukum yang sah dan diakui negara," tegas general manager (gm) pt. bio teknologi nusantara, heru wiratmana dalam rilis resminya.
baca juga:areal puluhan hektar eks hgu calon infs rentan picu konflik
baca juga:konflik agraria pt agricinal : lahan eks hgu ratusan hektar siapa yang kelola? rapat bpdas menggantung
heru menegaskan, perusahaan memiliki hgu nomor 0042 yang diterbitkan negara secara resmi, yang menjadi dasar utama operasional perusahaan di sektor perkebunan.
"jadi semuanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. makanya perusahan kita itu secara legalitas lengkap, dan seluruh prosesnya juga mengikuti aturan hukum yang berlaku,” tambah heru.
dijelaskan heru, dalam sistem agraria nasional, hgu memiliki jangka waktu panjang, dimaa pt. bio dengan skema total 90 tahun. tahap awal selama 35 tahun, perpanjangan pertama 25 tahun, dan perpanjangan kedua 35 tahun. 
"saat ini kita masih berada dalam tahap menunggu surat keputusan (sk) perpanjangan hgu dari kementerian terkait. proses perpanjangan itu telah dimulai sejak tahun 2024, dan seluruh tahapan administratif utama telah dilalui," jelasnya.
baca juga:massa kecewa, legalitas hgu pt. abs tak diperlihatkan bpn bengkulu
baca juga:rencana bangun fasilitas publik, pemanfaatan eks hgu pt. bri dimatangkan
mulai dari pengukuran lahan, penyusunan peta bidang, hingga sidang panitia b sudah selesai. berkas juga telah diproses melalui kantor wilayah (kanwil) bpn provinsi bengkulu dan diteruskan ke kementerian. 
"sehingga untuk sekarang ini tinggal menunggu sk dari kementerian saja lagi,” ujar heru.
heru menambahkan, dalam proses perpanjangan hgu, perusahaan berpedoman penuh pada undang-undang (uu) no 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, serta aturan turunannya.
"termasuk pp no 10 tahun 2021 sebagai perubahan atas pp no 40 tahun 1996. selain itu, mekanisme perpanjangan juga mengacu pada pasal 17 peraturan menteri atr/bpn nomor 18 tahun 2021," tambah heru.
baca juga:areal puluhan hektar eks hgu calon infs rentan picu konflik
baca juga:konflik agraria pt agricinal : lahan eks hgu ratusan hektar siapa yang kelola? rapat bpdas menggantung
selain hgu, pihaknya juga mengantongi izin usaha perkebunan (iup) yang masih berlaku. iup nomor 172/industri/2000 yang diterbitkan pada 28 april 2000 hingga kini tetap sah secara hukum. 
"izin ini menjadi dasar legal tambahan bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha di bidang perkebunan," beber heru.
lebih lanjut heru mengemukakan, menjawab isu yang berkembang di warga terkait aktivitas operasional, saat ini perusahaan belum melakukan pengambilan buah secara aktif. 
"ini bukan karena persoalan hukum, melainkan karena perusahaan sedang replanting atau peremajaan. disamping itu kita juga terus berkomitmen menjalankan csr, dan menyerap tenaga kerja lokal," singkat heru. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 13 JANUARI 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan