Revolusi SDM Kesehatan untuk Generasi 2045
Dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mencanangkan enam pilar transformasi kesehatan yang menjadi fondasi penting pembangunan SDM. Enam pilar tersebut meliputi transformasi layanan primer, rujukan, ketahanan-ANTARA FOTO-
Pemerintah juga telah memperkuat program intervensi gizi di wilayah-wilayah prioritas, meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil, serta mendistribusikan suplemen gizi kepada anak-anak yang rentan mengalami kekurangan gizi.
Pemerataan Tenaga Dokter
Meski banyak capaian yang telah diraih, sektor kesehatan Indonesia masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah rasio dokter yang tak sebanding dengan jumlah penduduk.
Kini, Indonesia memiliki sekitar 150.000 dokter umum, atau rasionya 0,47 dokter per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO, yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk. Itu berarti, masih ada kekurangan sekitar 120.000 dokter untuk mencapai rasio ideal.
Selain jumlah dokter yang kurang, pemerataan dokter spesialis juga masih menjadi masalah. Data menunjukkan bahwa 59% dokter spesialis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan wilayah-wilayah lain di luar Jawa mengalami kekurangan signifikan.
BACA JUGA: Komitmen Tanpa Batas, BPJS Kesehatan Berikan Layanan JKN Selama Libur Lebaran
BACA JUGA:Libur Idul Fitri, Layanan JKN Tetap Berjalan
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuka lebih banyak kuota pendidikan dokter umum dan spesialis, serta memberikan beasiswa bagi putra-putri daerah yang bersedia kembali mengabdi di daerah asal mereka.
"Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 10.000 tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil dan kepulauan, namun ini masih belum cukup," tegas Dante.
Lebih jauh, Dante juga menyebutkan bahwa tunjangan dan beasiswa khusus bagi dokter yang bersedia mengabdi di daerah terpencil terus ditingkatkan.
Selain menyelesaikan pemerataan tenaga kesehatan, fokus pemerintah juga berupaya memperkuat perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan.
BACA JUGA:BPJS Kesehatan Ekspos Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru
Pada 2023, BPJS Kesehatan telah mencakup 98,16% populasi, dengan kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar iuran mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat dan daerah.
"Penting untuk memastikan bahwa setiap program perlindungan sosial berjalan efektif dan tanpa tumpang tindih. Kami terus memperbaiki mekanisme ini agar manfaat yang diterima masyarakat dapat maksimal," ujar Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, dalam FMB9.
SDM Sehat dan Berdaya Saing
Pembangunan SDM berkualitas tidak hanya bertumpu pada pendidikan, melainkan juga kesehatan yang baik.